NERACA

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menuturkan sebelum masuk pada pagelaran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 semua Usaha Kecil dan Mikro (UKM) harus kita bina dan sesuaikan dengan batas kemampuan mereka, karena apa potensi UKM sangat besar terutama untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. “Kita menginginkan standarisasi seluruh produk perikanan, bukan hanya yang besar-besar saja. Tapi jangan lupa untuk sektor UKM harus kita sesuaikan standarisasinya apalagi menjelang MEA,” kata Sharif sesaat setelah memberikan paparan kepada peserta rapat mengenai standarisasi produk perikanan di Jakarta, Selasa (1/7).

Pasalnya, jumlah UKM itu sangat besar, dan jika dikumpulkan setidaknya mampu untuk mengisi pasar domestik terutama untuk produk perikanan, sehingga setidaknya mampu meminimalisir produk luar. “Untuk sektor perikanan kita tidak mau kalah dengan negara Asean lain, oleh karenanya UKM juga penting produknya untuk distandarisasikan agar mampu bersaing dipasar bebas Asean nanti,” imbuhnya.

Hingga saat ini standard produk perikanan yang dimiliki berjumlah 160 SNI produk perikanan dan sudah diharmonis dengan standar Codex, mengingat standar produk perikanan menjadi garda terdepan untuk melindungi produk-produk perikanan dalam negeri dan menjadi pendorong daya saing produk perikanan Indonesia baik di pasar dalam negeri, pasar regional (ASEAN) dan internasional. “Untuk sektor perikanan kita sudah sangat siap mengadapi MEA 2015 mendatang,” tegas Sharif.

Sementara menurut Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saut P Hutagalung, pemberlakukan MEA 2015 maka kawasan Asean akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, dimana aliran barang, jasa dan investasi akan bergerak bebas sesuai kesepakatan Asean. Oleh karenanya perlu menyiapkan sejumlah strategi  terutma di sektor UKM perikanan untuk menghadapi MEA.

"Perlu keseriusan dan perbaikan-perbaikan agar Indonesia mampu menjadi pemain utama bukan hanya partisipan atau penonton, hanya saja maslahnya rendahnya daya saing UKM sektor perikanan serta tingginya biaya logistik dan transportasi menjadikan produk nasional kurang competitive,” katanya

Oleh karena itu salah satu strategi untuk membendung membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia serta meningkatkan daya saing produk UKM, tambahnya, yakni dengan penerapan standar. "SNI (Standar Nasional Indonesia) akan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri di pasar global. SNI juga menjadi penjaga dalam menekan masuknya produk yang tidak bermutu ke pasar Indonesia," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, pemerintah telah menyiapkan program seperti untuk branding, pengemasan, perizinan edar, dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Saat ini jumlah sertifikasi yang telah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPro-HP) sebanyak 3 SPPT-SNI dengan jenis produk bakso ikan beku dan bandeng presto. Jumlah ini masih kecil bila dibandingkan dengan jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang lebih dari 63 ribu unit yang sebagian besar adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Kita ingin melindungi pelaku UKM agar tidak menjadi korban persaingan bebas yang semakin menggurita kedepan," tegasnya.

Oleh karena itu, menurut Saut, perlu terus dilakukan pembinaan oleh instansi terkait serta sertifikasi produk guna menambah daya saing, nilai tambah dan kepercayaan konsumen terhadap produk hasil perikanan. [agus]