Membayangkan Petani Pisang dan Pepaya di Pedesaan

Oleh: Prof Dr Imam Suprayogo, Mantan Rektor UIN Malang

Rabu, 02/07/2014

Beberapa hari yang lalu, tatkala sedang jalan-jalan di tengah kota, saya melihat ada penjual buah-buahan di pinggir jalan. Saya mencoba singgah, semula sekedar lihat-lihat, tetapi akhirnya tertarik membeli. Di antara bermacam buah-buahan yang dijual, saya tertarik pada pisang, dan pepaya yang berukuran besar. Saya mencoba menanyakan, berapa harga satu tangkai pisang berisi belasan buah dan juga pepaya itu. Pertanyaan saya itu segera dijawab, bahwa pisang yang saya maksudkan itu harganya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan papaya harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Tanpa tawar menawar, saya segera membayar harga dua jenis buah-buahan itu, dan meninggalkan pedagang itu. Pada saat berada di mobil, dalam perjalanan pulang, saya mengajak berdiksusi dengan anak saya terkait harga buah-buahan yang baru saja saya beli. Saya mengatakan bahwa, harga buah ini sangat murah dan umpama kita beli di toko swalayan, maka tidak mungkin harganya semurah itu. Buah-buahan yang dijual di pinggir jalan jauh lebih murah, padahal rasanya tidak berbeda dibanding dengan buah yag dijual di toko modern.

Anak saya yang kebetulan mengemudikan mobil itu, menimpali dengan pertanyaan, berapa kira-kira laba yang diperoleh pedagang di pinggir jalan itu, ketika harganya semurah itu. Saya kemudian juga menambahkan, berapa kira-kira penghasilan petani buah-buahan di pedesaan jika harga hasil tanamannya juga serendah itu. Padahal, petani desa sekarang tidak banyak yang memiliki tanah luas seperti dulu lagi. Umpama seorang petani hanya memiliki kebun seluas setengah hektar, atau bahkan kurang dari itu, lalu berapa penghasilanya sebulan.

Maka pantas, banyak petani tidak betah hidup di desa, dan lebih memilih pergi ke kota bekerja seadanya, seperti misalnya mejadi penarik becak, buruh kasar, tukang kebun, mencari barang bekas, tukang parkir, dan lain-lain. Demikian anak-anak mudanya, banyak yang pergi ke luar negeri, mencari pekerjaan seadanya. Manakala ke depan tidak ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat desa, maka apa yang digambarkan itu, ialah kota selalu dibanjiiri orang desa, dan juga pemudanya akan semakin banyak mencari pekerjaan seadanya ke luar negeri tidak akan bisa dicegah.

Akhirnya, di perjalanan pulang hingga sampai di rumah, terjadi diskusi informal tentang bagaimana meningkatkan taraf hidup orang desa. Diskusi tersebut sebenarnya hanya sebatas kegiatan yang tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Akan tetapi, paling tidak, akan memberikan kesadaran kepada anak saya, bagaimana seharusnya mereka peduli kepada siapapun, termasuk kepada petani desa yang berpenghasilan rendah itu.

Saya mengatakan bahwa memecahkan persoalan pedesaan tidak semudah membalik kedua belah telapak tangan. Banyak hal yang seharusnya diperhatikan, mulai dari model pendidikan yang seharusnya segera dibenahi agar bisa menjawab persoalan yang sebenarnya, orientasi pembangunan pedesaan, hingga menyangkut persoalan besar dan mendasar yang mewarnai kehidupan modern, yaitu semakin berkembangnya budaya individualisme, kapitalisme, dan liberalisme.

Terkait pendidikan, selama ini kebijakan yang dikembangkan hanya menyentuh aspek praktis dan prakmatis. Pendidikan hanya dilihat sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh anak-anak usia sekolah dan terlalu berorientasi pada aspek yang bersifat formal. Perhatiannya hanya terkait pada ujian nasional, pemberian sertifikasi guru, mengothak athik kurikulum, dan sejenisnya. Kebijakan tersebut belum tampak, apa sebenarnya yang secara mendasar harus dibenahi. Padahal sejak beberapa tahun terakhir, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah terjadi perubahan masyarakat yang sedemikian dahsyat.

Seharusnya pendidikan disesuaikan dengan tuntutan perubahan masyarakatnya itu. Namun ternyata, tantangan itu belum ditangkap secara tepat. Kebijakan pendidikan tidak tampak telah diadaptasikan dengan perubahan zamannya. Ironi sekali, lembaga pendidikan hanya sibuk pada saat menyelenggarakan ujian, pembagian BOS, dan sertifikasi guru. Belum tampak adanya kebijakan mendasar tentang pendidikan yang sekiranya relevan dengan kebutuhan masyarakat desa, masyarakat nelayan, pertambangan, dan seterusnya. Telah diakui bahwa bangsa ini bersaifat majemuk., tetapi terkait kebijakan pendidikan rupanya justru diseragamkan. Akibatnya produk pendidikan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Terkait dengan budaya materialisme, individualisme, dan liberalisme, masyarakat dibiarkan untuk bersaing secara terbuka dan sebebas-bebasnya. Para pemilik modal, diberi keleluasan untuk membuka usaha-usaha ekonomi apa saja, tanpa memperhatikan masyarakat kecil dan lemah seperti petani, buruh, pedagang kecil, nelayan, pengrajin, peternak, dan sejenisnya. Akibatnya, orang kecil dan lemah harus bersaing dengan orang-orang bermodal besar. Akhirnya, kehidupan bagaikan di laut bebas, ikan-ikan kecil harus bersaing dengan ikan hiyu berukuran besar. Ikan kecil atau nener bukannya diberi keleluasan hidup melainkan justru dihirup oleh ikan buas sampai habis. Itulah senyatanya kehidupan modern yang berbudaya materialisme, individualisme, dan liberalisme.

Menghadapi kenyataan tersebut, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang benar-benar melindungi rakyat kecil. Kebijakan berbagai aspek, baik terkait ekonomi, pendidikan, politik, hukum, dan atau semua hal, seharusnya berpihak pada mereka yang tidak memiliki kekuatan apa-apa itu. Pemimpin semacam itulah sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Manakala presiden dan wakil presiden mendatang benar-benar mau berpihak pada orang kecil, termasuk mereka yang ada di pedesaan, maka harus berdiri tegak di depan rakyat dan berusaha menjinakkan kekuatan orang-orang yang berjiwa individualisme, kapitalisme, dan liberalism itu. Mereka itulah sebenarnya yang menjadikan orang kecil, termasuk petani pisang dan pepaya di pedesaan, tidak pernah beruntung. Wallahu a'lam. (uin-malang.ac.id)