Ditjen Pajak Klaim Tax Ratio Sulit Meningkat

Kamis, 03/07/2014

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ahmad Fuad Rahmany mengatakan, rasio pajak (tax ratio) akan sulit meningkat dari angka 12%, tanpa adanya pembenahan dari infrastruktur administrasi perpajakan, serta peningkatan kualitas maupun kuantitas sumberdaya manusia (SDM).

"Potensi pajak kita sangat banyak tapi belum sepenuhnya tergali. Ini karena masih ada kendala organisasi serta infrastruktur sarana dan prasarana, termasuk sumberdaya manusia yang masih kecil," kata Fuad, dalam Rapat Panitia Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, kemarin.

Dia juga menjelaskan, angka tax ratio sulit untuk mencapai angka 15%-16%, salah satunya karena sumberdaya manusia (SDM) yang terbatas, padahal potensi pajak sangat besar karena pelaku ekonomi selalu bertambah setiap tahun.

"Kita terbentur (tax ratio) hanya 12% karena meskipun kita tumbuh namun kurang cepat dibandingkan potensi yang ada. Ibarat mesin, kalau kapasitasnya kurang besar maka produksinya juga kurang. Sekarang tantangannya, pelaku ekonomi kita jumlahnya jutaan," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Fuad, dalam mengatasi masalah keterbatasan pegawai, Ditjen Pajak berkoordinasi dengan institusi lain seperti KPK dan Kepolisian RI, termasuk dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Namun cara tersebut diklaim Fuad belum terlalu efektif untuk mendorong penerimaan pajak.

"Ini karena masih ada kendala menyangkut infrastruktur. Kenapa IRS (Ditjen Pajak AS) ditakuti? karena kerja samanya luar biasa. Kalau ada yang belum bayar pajak, minggu depan yang datang adalah pihak kepolisian. Sementara Pemda memiliki keterbatasan untuk melakukan persuasi kepada wajib pajak," jelas Fuad.

Menurut dia, Ditjen Pajak sudah tidak memiliki kekuatan memaksa untuk memungut pajak, karena sistem official assesment sudah tidak terpakai dan pegawai pajak terbatas, sehingga seluruhnya institusi pajak bergantung pada sistem self assesment.

Pada 2011, jumlah pegawai pajak di Indonesia tercatat mencapai 31.733 orang untuk melayani 237,6 juta penduduk, bandingkan dengan petugas pajak Jepang 56.261 pegawai untuk melayani 127,5 juta orang dan petugas pajak Jerman 110.515 pegawai untuk melayani 82 juta orang.

Saat ini, jumlah pegawai pajak mencapai 32.214 orang dan meskipun jumlahnya terbatas, penerimaan pajak relatif meningkat dari yang tercatat pada 2009 sebesar Rp544 triliun, menjadi Rp921,3 triliun pada 2013. Sementara, berdasarkan data Ditjen Pajak hingga 25 Juni 2014, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp442,56 triliun atau 41,27% dari target yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan sebesar Rp1.072,37 triliun.

Tahun depan, diperkirakan target penerimaan pajak akan bertambah, meskipun tantangan dalam sektor perpajakan makin beragam, namun angka target penerimaan tersebut masih dirumuskan dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran.

Sejumlah tantangan dalam bidang perpajakan yang bisa berdampak negatif pada penerimaan pajak, antara lain masih tingginya sektor informal yang belum terjangkau sistem perpajakan serta penurunan kegiatan ekonomi berorientasi pasar luar negeri akibat fluktuasi harga komoditas, penurunan permintaan beberapa negara tujuan ekspor utama dan daya saing industri dalam negeri. [ardi]