Jakarta – Sebuah kajian lembaga non profit yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat, mengungkapkan laporan indeks negara gagal (The Failed State Index) bahwa Indonesia sekarang berada di peringkat 82 dalam kategori High Warning, lebih baik dibandingkan tahun 2012 di posisi 63 (Very High Warning).   

NERACA

Menurut kajian lembaga tersebut, Fund for Peace ((FFP), ada 12 item penilaian yang dijadikan acuan di antaranya tekanan demografis, jumlah dan keadaan pengungsi, penegakan hukum, kondisi aparatur kepemerintahan, campur tangan negara asing, kondisi HAM, legitimasi negara, dan layanan publik. Untuk tahun 2013, Indonesia berada di peringkat ke-82 dalam kategori high warning bersama dengan Thailand. Sedangkan dua negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia di urutan 117 dengan kategori warning dan Singapura di urutan 158  kategori very stable. Jumlah negara yang disurvei tercatat 178 negara. Finlandia menjadi negara yang dinyatakan paling aman.   

Dari segi ekonomi, menurut laporan itu, Indonesia dianggap berhasil karena dapat melewati gelombang krisis finansial dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di wilayah Asia Pasifik. Hanya saja, Indonesia masih mengalami permasalahan dalam hal kualitas infrastruktur. Dari segi politik, Indonesia dianggap berhasil melaksanakan demokratisasi melalui pemilu yang bebas, reformasi konstitusi, dan kebebasan sipil. Hanya saja, Indonesia masih menghadapi permasalahan yang cukup serius terkait korupsi, aksi kekerasan, dan wabah penyakit.

Indeks Negara Gagal adalah peringkat dari 178 negara di dunia. Makin rendah ranking menunjukkan kecenderungan negara itu adalah negara gagal. Makin tinggi ranking menunjukkan makin tinggi stabilitas negara tersebut.

The Failed State Index dipublikasikan oleh Fund for Peace, sebuah lembaga independen, non partisan, non profit, dan lembaga edukasi yang bekerja dalam bidang pencegahan kekerasan dan konflik serta mempromosikan sustainable security.

Menurut guru besar ekonomi UGM Prof Sri Adiningsih, status high warning harus menjadi perhatian pemerintah, pasalnya banyak investor asing yang melihat indeks tersebut untuk memastikan apakah sebuah negara tersebut aman untuk dijadikan tempat investasi.

"Pemerintah harus memperhatikan high warning tersebut, karena ini menyangkut tujuan investasi asing yang akan masuk ke Indonesia,"ujarnya kepada Neraca, Senin (30/6).

Lebih lanjut Sri mengatakan tingginya high warning Indonesia mempunyai dampak terhadap lemahnya perekonomian negara Indonesia yang ditunjukkan oleh turunnya investasi di Indonesia.
Menurut Sri, secara umum, sebuah negara kreditur menghadapi risiko utang negara yang lebih besar ketika memberikan pinjaman kepada negara lain, dibandingkan ketika melakukan investasi dalam negeri.

Perlu Dibenahi

Pengamat ekonomi UGM Prof Dr Mudrajad Kuncoro menilai kondisi ekonomi Indonesia banyak yang perlu dibenahi. “Inilah yang menjadi tantangan untuk pemerintah mendatang. Karena tantangannya cukup besar sehingga diperlukan terobosan-terobosan yang bagus dan cukup efektif dalam pelaksanaannya,” kata Mudrajad.

Menurut dia, yang membuat investor asing bersikap wait and see bukan hanya soal rating dari lembaga Amerika, namun juga dari beberapa kenyataan lainnya seperti kemudahan dalam berusaha (doing bussiness). Pasalnya, berdasarkan laporan Bank Dunia yang menempatkan Indonesia di peringkat 120 dari 189 negara. Ini menurun empat tingkat dibanding tahun sebelumnya yang menempati peringkat ke-116.

Dia pun mengakui berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah seperti mengeluarkan Inpres No.3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, Paket Inpres No.6 tahun 2007, dan Inpres No. 5 tahun 2008 serta MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia). “Kebijakan-kebijakan tersebut intinya menjabarkan reformasi kebijakan iklim bisnis dan investasi dalam berbagai rencana aksi dan tindakan,” katanya.

Namun demikian, menurut dia, banyak paket kebijakan dan perencanaan, namun yang kurang adalah implementasi, pemantauan, dan sanksi. “Yang paling penting adalah siapa pelaksana dan penanggung jawab dari masing-masing kebijakan dan rencana aksi harus berani bertanggung jawab,” ucapnya.

Mudrajad pun mengatakan ada beberapa hal yang diinginkan oleh investor dan pengusaha diantaranya penyederhanaan sistem dan perizinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, dan transparansi biaya perizinan. “Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, yang tidak hanya menghambat arus barang dan jasa tapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Prioritas perlu diberikan pada deregulasi dan koordinasi berbagai peraturan daerah dan pusat,” ujarnya.  

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, tanpa adanya high warning, melihat kondisi ekonomi dan politik yang ada memang sudah sepatutnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah, hanya saja sekarang tahun politik pemerintah dianggap tidak serius dalam mengatasi masalah-masalah yang ada saat ini. Mereka lebih sibuk dengan pilpres.

"Masalah ekonomi, politik memang harus selalu menjadi perhatian pemerintah, karena kita sebagai negara berkembang butuh penataan politik yang baik, dan butuh peningkatan ekonomi yang berkesinambungan. Hanya saja ini tahun politik banyak hal bisa terjadi," katanya.

Sedangkan pengaruhnya terhadap iklim investasi menurut Sofjan kalau wait and see karena memang sekarang tahun politik, investor semua cari aman. Hanya saja ada bebarapa alasan kuat mengapa iklim investasi di Indonesia masih kurang bisa menarik minat investor. Padahal jika dilihat Indonesia punya potensi pertumbuhan yang masih sangat besar. Alasan pertama, adalah isu ketenagakerjaan dan pengangguran sumber daya manusia yang unskilled (tidak memiliki keterampilan) dan  ledakan penduduk. Kedua perizinan, dan lemahnya pembangunan infrastruktur.

"Inilah masalah utama iklim investasi di Indonesia kurang diminati, jika itu semua dibenahi oleh pemerintah Indonesia bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Kalau kondisi dan tahun politik hanya gejolak temporer, jika sudah aman investor bakal balik lagi," ujarnya.

Oleh karenanya kondisi ini semua akan menjadi catatan penting dan tugas yang berat bagi pemerintahan berikutnya guna menjalankan politik yang lebih baik, dan ekonomi yang lebih berkembang. “Tugas pemimpin terpilih mendatang sangat berat  untuk harus diperbaiki. Mulai dari peningktan SDM, pembenahan infrastruktur, dan  harus membuat iklim investasi dan birokrasi yang lebih bersih. Harapannya pemimpin yang terpilih bisa memperbaiki itu,” paparnya.

Peneliti Indef Eko Listiyanto mengatakan, melihat status tingkat kerapuhan Indonesia di dunia maka struktur ekonomi maupun politik harus diperkuat sehingga tidak mengalami kerapuhan tersebut. Kemampuan perekonomian Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan diyakini sangat bergantung pada stabilitas politik pasca pemilihan presiden yang digelar pertengahan tahun ini. Tidak hanya itu, kebijakan politik yang diambil presiden terpilih juga dianggap turut menentukan kekuatan ekonomi nasional di tengah tekanan baik dari dalam maupun luar negeri.

"Kondisi politik harus stabil dulu. Kebijakan (politik) yang diambil harus mampu menjamin masa depan perekonomian bangsa. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik tentang sumber daya manusia(SDM)-nya maupun sumber daya alam(SDA)-nya," kata dia.

Dengan iklim politik yang stabil, lanjut dia, pemerintah bakal memiliki ruang yang cukup untuk mengatasi berbagai masalah krusial di bidang ekonomi, seperti persoalan pengelolaan energi yang bergantung pada minyak impor, defisit transaksi berjalan dan sebagainya. Pemerintah Indonesia harus berani mengambil kebijakan politik terkait pengelolaan ekonomi secara lebih fundamental, misalkan saja mengenai pengelolaan minyak dan gas (migas) yang secara tidak langsung turut berperan terhadap depresiasi rupiah. Hal ini yang disebut kebijakan politik sangat menentukan arah perekonomian Indonesia.

Selama sepuluh tahun publikasi The Failed State Index ini, posisi Indonesia dua kali menjadi lebih buruk dari sudut pandang skor, yaitu dari 2005 ke 2006 dan 2008 ke 2009. Dari sudut pandang ranking, posisi Indonesia tidak berubah sejak tahun 2008 hingga 2012, yaitu pada posisi ranking 60-an, namun pada akhir 2013 melesat naik menjadi peringkat 82. bari/agus/mohar/iwan