Konversi BBG Perlu Dibarengi dengan BBN

Selasa, 01/07/2014

NERACA

Jakarta – Pemerintah mempunyai program konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Menurut Low Emission Development Strategy Cluster Coordinator Indonesia Climate Change Center (ICCC) Artissa Panjaitan, alangkah baiknya jika pemerintah ikut memikirkan agar program tersebut dibarengi dengan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN). Karena, menurut Artissa, hal tersebut jauh lebih menghemat anggaran.

Ia menjelaskan bahwa saat ini harga minyak dunia semakin meningkat karena gejolak yang terjadi di beberapa negara penghasil minyak. “Harga BBM di dunia akan semakin mahal, reservoar-reservoar minyak sudah semakin menipis. Karenanya sudah waktunya secara serius meningkatkan penggunaan etanol (BBN) dan melakukan konversi ke BBG,” kata Artissa di Jakarta, Senin (30/6).

Dirinya mengakui cadangan minyak di perut bumi Indonesia semakin menipis, namun kondisi cadangan gas Indonesia masih tersimpan banyak dan bisa dimanfaatkan. Karenanya selain berbicara soal pengembangan BBN, harus mulai pula dipikirkan untuk melakukan diversifikasi dari bahan bakar minyak ke BBG.

Perhitungan untuk mulai menggunakan etanol menggantikan bensin dari minyak bumi dan melakukan konversi ke gas, menurut dia, bukan karena salah satu strategi tersebut lebih unggul dari yang lain. “Selama hasilnya bisa hemat uang dan mengurangi emisi, itu strategi yang bagus diambil,” ujar dia.

Semakin sedikit yang diboroskan dalam biaya energi maka, menurut dia, maka akan semakin banyak bisa dikerjakan untuk pembangunan. Sementara itu perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan subsidi BBM dalam APBN 2014 dipatok Rp 210,7 triliun akan meningkat hingga Rp 285,0 triliun. Sedangkan subsidi listrik diproyeksi melonjak dari pagu Rp 71,4 triliun menjadi Rp 107,1 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai pemanfaatan BBN telah dimulai sejak tahun 2006 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006. Sejak tahun 2009, Pemerintah telah memberlakukan kebijakan mandatori pemanfaatan BBN pada sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Saat ini, kapasitas terpasang biodiesel telah mencapai 5,6 juta kL/tahun dari 25 produsen biodiesel yang telah memiliki izin usaha niaga BBN. Sebesar 4,5 juta kL/tahun diantaranya telah siap berproduksi. Sementara itu, kapasitas produksi bioetanol tercatat sebesar 416 ribu kL/tahun dari 8 produsen bioetanol yang telah memiliki izin usaha niaga BBN, dan yang siap berproduksi mencapai 200 ribu Kl/tahun.

Sebagai gambaran, produksi biodiesel di dalam negeri pada tahun 2012 sebesar 2,2 juta kL, atau meningkat 4 kali lipat dari tahun 2010 yang hanya sekitar 500 ribu KL. Sedangkan pada tahun berjalan (per tanggal 11 Agustus 2013), produksi biodiesel telah mencapai 954 ribu kL, dan yang dimanfaatkan di dalam negeri sebesar 462 ribu kL.

Produksi dan pemanfaatan biodiesel tersebut memang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, apalagi setelah Pemerintah mulai meningkatkan volume pencampuran biodiesel pada minyak solar menjadi 7,5% pada awal 2012 dari sebelumnya hanya 5%. Namun jika dilihat dari kapasitas terpasang industri biodiesel nasional yang mencapai 5,6 juta kL/tahun, pemanfaatan biodiesel di dalam negeri masih sangat kecil dan memiliki peluang untuk dioptimalkan. Dan saat ini, pemerintah telah menaikkan porsi penggunaan BBN yang terdiri atas biodiesel dan bioethanol dari 5% menjadi 10%, kemudian ditingkatkan lagi menjadi 20%.

Punya Cetak Biru

Untuk program konversi BBG, Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menjalankan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Menurut dia, sejak program konversi ini dilontarkan pertama kali pada tahun 2000, pemerintah belum mempunyai blue print alias cetak biru.

Padahal, cetak biru bisa menggambarkan kesulitan apa yang akan dihadapi apabila program itu diterapkan. Selain itu, cetak biru juga bisa memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. “Blue print itu kan seperti orang yang akan membangun rumah itu ada sketsanya, nah program konversi bbm ke bbg itu harus punya blue print. Dari blue print itu bisa dilihat identifikasi masalah serta siapa saja yang harus terlibat dalam program itu,” kata Komaidi.

Komaidi menambahkan, program konversi bbm ke bbg bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut dia, program ini harus melibatkan lintas kementerian, terutama Kementerian Perindustrian. “Selama ini kan industri otomotif terkesan enggan melaksanakan program konversi bbm ke bbg karena produk mereka memang dibuat untuk menggunakan bbm. Nah yang seperti ini bisa dicari solusinya apabila sudah ada blue print,” tegasnya.

Ia menambahkan, sejumlah angkutan umum sudah sempat beralih menggunakan bahan bakar gas. Namun, karena tidak ada keseriusan dari pemerintah maka angkutan tersebut kembali menggunakan BBM. Program konversi bbm ke bbg merupakan upaya pemerintah mengurangi konsumsi bbm subsidi. Namun, program tersebut tidak berjalan. Warga yang sudah beralih menggunakan bbg akhirnya kembali ke bbm karena terbatasnya SPBG.