Obligasi dan Pilpres

Selasa, 01/07/2014

Oleh : Tumpal Sihombing

Indonesia Bond Strategist - BondRI

Bagaimana arah pergerakan pasar obligasi menjelang dan pasca pilpres 9 Juli 2014? Ini sangat dipengaruhi oleh siapa yang akan menjadi Presiden-Wapres RI periode 2014-2019. Secara historis pergerakan indeks harga obligasi berkorelasi erat dengan peristiwa politik tanah air. Jangankan pilpres, pergantian menkeu saja bisa membuat indeks obligasi mengalami fluktuasi tinggi. Mengapa begitu? Investor senantiasa waspada dengan dampak kebijakan ekonomi pemerintah yang baru. Ada yang menyatakan bahwa investor (khususnya asing) kini merasa kuatir pilpres akan ribut dan berpotensi mengancam stabilitas.

Yang namanya investor rasional, di depan umum mereka tentunya mengatakan bahwa tak jadi soal siapapun Presiden Indonesia nantinya, yang penting stabilitas ekonomi dan iklim investasi kondusif. Betul dan itu klise. Secara pribadi, preferensi siapa yang jadi Presiden itu telah ada dalam benak masing-masing namun tak diungkapkan blak-blakan. Karena bagaimanapun jua, beda Presiden, pasti beda kebijakan, yang berdampak pada beda outcome (imbal hasil) pada masing-masing portofolio investasi (dana/fisik) yang mereka miliki di pasar domestik. Itu kenyataan.

Terkait proposisi ekonomi kedua kubu pilpres, tendensi kebijakan Prabowo-Hatta adalah menyuburkan obligasi pemerintah seperti yang telah berlangsung selama belasan tahun terakhir. Sementara tendensi kebijakan Jokowi-JK berpotensi meningkatkan peran korporasi hingga di tingkat daerah dalam agenda pembiayaan dan investasi. Proposisi ekonomi Prabowo-Hatta berpotensi memperbesar volume obligasi pemerintah, sementara proposisi Jokowi-JK berpotensi mengurangi jurang ketimpangan pertumbuhan obligasi pemerintah versus obligasi perusahaan.

Secara umum dalam jangka pendek, jika yang kalah dalam pilpres nanti tidak marah-marah, maka perekonomian tetap stabil plus capital inflow dalam kondisi pertumbuhan ekonomi memelambat. Jika pilpres mengalami keributan, Rupiah berpotensi terjerembab melampaui Rp 13.000 per US$ dan yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun akan berpotensi melampaui figur 9.00%. Lalu apa yang akan terjadi dalam jangka menengah? Proposisi ekonomi Prabowo-Hatta itu sentralistik kelembagaan. Selama 10 tahun terakhir, kebijakan dan aktivitas pemerintah dalam pengembangan kelembagaan serta pengadaan infrastruktur sangat massif dan biayanya selangit.

Sementara kebijakan sektor pendidikan dan pengembangan kapasitas SDM tak mengalami pemerataan/kemajuan yang berarti di periode itu. Terjadi jurang persepsi yang melebar antara best practice pasar pelaku di pusat versus di daerah. Konsekuensinya, terjadi pembengkakan akun pengeluaran pemerintah dengan efektivitas yang minim. Defisit anggaran akan membengkak dan emisi obligasi pemerintah dilanjutkan untuk menutup defisit. Ini sama saja dengan bom waktu.

Inilah tantangan(persoalan) perekonomian Indonesia, yang hanya dapat teratasi melalui penerapan program yang membudidayakan kontribusi segenap elemen di tingkat daerah. Ini keahlian Jokowi-JK.