Obligasi dan Pilpres

Oleh : Tumpal Sihombing

Indonesia Bond Strategist - BondRI

Bagaimana arah pergerakan pasar obligasi menjelang dan pasca pilpres 9 Juli 2014? Ini sangat dipengaruhi oleh siapa yang akan menjadi Presiden-Wapres RI periode 2014-2019. Secara historis pergerakan indeks harga obligasi berkorelasi erat dengan peristiwa politik tanah air. Jangankan pilpres, pergantian menkeu saja bisa membuat indeks obligasi mengalami fluktuasi tinggi. Mengapa begitu? Investor senantiasa waspada dengan dampak kebijakan ekonomi pemerintah yang baru. Ada yang menyatakan bahwa investor (khususnya asing) kini merasa kuatir pilpres akan ribut dan berpotensi mengancam stabilitas.

Yang namanya investor rasional, di depan umum mereka tentunya mengatakan bahwa tak jadi soal siapapun Presiden Indonesia nantinya, yang penting stabilitas ekonomi dan iklim investasi kondusif. Betul dan itu klise. Secara pribadi, preferensi siapa yang jadi Presiden itu telah ada dalam benak masing-masing namun tak diungkapkan blak-blakan. Karena bagaimanapun jua, beda Presiden, pasti beda kebijakan, yang berdampak pada beda outcome (imbal hasil) pada masing-masing portofolio investasi (dana/fisik) yang mereka miliki di pasar domestik. Itu kenyataan.

Terkait proposisi ekonomi kedua kubu pilpres, tendensi kebijakan Prabowo-Hatta adalah menyuburkan obligasi pemerintah seperti yang telah berlangsung selama belasan tahun terakhir. Sementara tendensi kebijakan Jokowi-JK berpotensi meningkatkan peran korporasi hingga di tingkat daerah dalam agenda pembiayaan dan investasi. Proposisi ekonomi Prabowo-Hatta berpotensi memperbesar volume obligasi pemerintah, sementara proposisi Jokowi-JK berpotensi mengurangi jurang ketimpangan pertumbuhan obligasi pemerintah versus obligasi perusahaan.

Secara umum dalam jangka pendek, jika yang kalah dalam pilpres nanti tidak marah-marah, maka perekonomian tetap stabil plus capital inflow dalam kondisi pertumbuhan ekonomi memelambat. Jika pilpres mengalami keributan, Rupiah berpotensi terjerembab melampaui Rp 13.000 per US$ dan yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun akan berpotensi melampaui figur 9.00%. Lalu apa yang akan terjadi dalam jangka menengah? Proposisi ekonomi Prabowo-Hatta itu sentralistik kelembagaan. Selama 10 tahun terakhir, kebijakan dan aktivitas pemerintah dalam pengembangan kelembagaan serta pengadaan infrastruktur sangat massif dan biayanya selangit.

Sementara kebijakan sektor pendidikan dan pengembangan kapasitas SDM tak mengalami pemerataan/kemajuan yang berarti di periode itu. Terjadi jurang persepsi yang melebar antara best practice pasar pelaku di pusat versus di daerah. Konsekuensinya, terjadi pembengkakan akun pengeluaran pemerintah dengan efektivitas yang minim. Defisit anggaran akan membengkak dan emisi obligasi pemerintah dilanjutkan untuk menutup defisit. Ini sama saja dengan bom waktu.

Inilah tantangan(persoalan) perekonomian Indonesia, yang hanya dapat teratasi melalui penerapan program yang membudidayakan kontribusi segenap elemen di tingkat daerah. Ini keahlian Jokowi-JK.

BERITA TERKAIT

Lihat Jeroan dan Kecanggihan Advan iTAB - Tablet Harga 1,5 Juta

Advan yang saat ini menguasai pasar tablet di Indonesia, merilis tablet terbarunya bernama iTAB. Perangkat ini diklaim memiliki keunggulan layar…

Intip Dan Kenali Peluang Usaha Minuman Es Cream Nitrogen

Bisnis dengan konsep dapur terbuka (open kitchen) sebagai trend satu tahun lebih akhir-akhir ini juga merambah gerai es cream. Dengan…

Pemerintah Dituding Tidak Miliki Data - Produksi dan Konsumsi Beras Nasional:

Harga beras terus meroket di pasaran. Badan Pusat Statisk (BPS) mencatat sampai dengan minggu ke-2 Januari ini, kenaikan harga beras…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Dampak Shutdown AS Terhadap Ekonomi RI

  Oleh: Bhima Yudhistira Peneliti INDEF Shutdown atau penghentian sementara operasional Pemerintahan di AS diprediksi berlangsung dari minggu ke-4 Januari…

Ada Potensi Kebocoran Renovasi GBK - Oleh : Jajang Nurjaman Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA)

Jokowi, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dalam kurun waktu tiga tahun 2016, 2017, dan 2018 menjalankan…

Ancaman Overhang Utang

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF     Dalam tahap membahayakan, utang bukan menjadi penyelamat ekonomi melainkan berpotensi…