Obligasi dan Pilpres

Oleh : Tumpal Sihombing

Indonesia Bond Strategist - BondRI

Bagaimana arah pergerakan pasar obligasi menjelang dan pasca pilpres 9 Juli 2014? Ini sangat dipengaruhi oleh siapa yang akan menjadi Presiden-Wapres RI periode 2014-2019. Secara historis pergerakan indeks harga obligasi berkorelasi erat dengan peristiwa politik tanah air. Jangankan pilpres, pergantian menkeu saja bisa membuat indeks obligasi mengalami fluktuasi tinggi. Mengapa begitu? Investor senantiasa waspada dengan dampak kebijakan ekonomi pemerintah yang baru. Ada yang menyatakan bahwa investor (khususnya asing) kini merasa kuatir pilpres akan ribut dan berpotensi mengancam stabilitas.

Yang namanya investor rasional, di depan umum mereka tentunya mengatakan bahwa tak jadi soal siapapun Presiden Indonesia nantinya, yang penting stabilitas ekonomi dan iklim investasi kondusif. Betul dan itu klise. Secara pribadi, preferensi siapa yang jadi Presiden itu telah ada dalam benak masing-masing namun tak diungkapkan blak-blakan. Karena bagaimanapun jua, beda Presiden, pasti beda kebijakan, yang berdampak pada beda outcome (imbal hasil) pada masing-masing portofolio investasi (dana/fisik) yang mereka miliki di pasar domestik. Itu kenyataan.

Terkait proposisi ekonomi kedua kubu pilpres, tendensi kebijakan Prabowo-Hatta adalah menyuburkan obligasi pemerintah seperti yang telah berlangsung selama belasan tahun terakhir. Sementara tendensi kebijakan Jokowi-JK berpotensi meningkatkan peran korporasi hingga di tingkat daerah dalam agenda pembiayaan dan investasi. Proposisi ekonomi Prabowo-Hatta berpotensi memperbesar volume obligasi pemerintah, sementara proposisi Jokowi-JK berpotensi mengurangi jurang ketimpangan pertumbuhan obligasi pemerintah versus obligasi perusahaan.

Secara umum dalam jangka pendek, jika yang kalah dalam pilpres nanti tidak marah-marah, maka perekonomian tetap stabil plus capital inflow dalam kondisi pertumbuhan ekonomi memelambat. Jika pilpres mengalami keributan, Rupiah berpotensi terjerembab melampaui Rp 13.000 per US$ dan yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun akan berpotensi melampaui figur 9.00%. Lalu apa yang akan terjadi dalam jangka menengah? Proposisi ekonomi Prabowo-Hatta itu sentralistik kelembagaan. Selama 10 tahun terakhir, kebijakan dan aktivitas pemerintah dalam pengembangan kelembagaan serta pengadaan infrastruktur sangat massif dan biayanya selangit.

Sementara kebijakan sektor pendidikan dan pengembangan kapasitas SDM tak mengalami pemerataan/kemajuan yang berarti di periode itu. Terjadi jurang persepsi yang melebar antara best practice pasar pelaku di pusat versus di daerah. Konsekuensinya, terjadi pembengkakan akun pengeluaran pemerintah dengan efektivitas yang minim. Defisit anggaran akan membengkak dan emisi obligasi pemerintah dilanjutkan untuk menutup defisit. Ini sama saja dengan bom waktu.

Inilah tantangan(persoalan) perekonomian Indonesia, yang hanya dapat teratasi melalui penerapan program yang membudidayakan kontribusi segenap elemen di tingkat daerah. Ini keahlian Jokowi-JK.

BERITA TERKAIT

Lagi, SMI Rilis Obligasi Rp 10 Triliun di 2018 - Diminati Investor Asing

NERACA Jakarta – Sukses mencatatkan surat utang atau obligasi di pasar modal, rupanya dirasakan belum cukup bagi PT Sarana Multi…

PT KAI Patok Kupon Obligasi Hingga 8,25%

PT Kerata Api Indonesia (Persero) menetapkan kupon obligasi I tahun 2017 sebesar 7,75%  per tahun untuk seri A tenor 5 tahun…

Aneka Gas Beri Kupon Obligasi Hingga 9,9%

PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) berencana menerbitkan obligasi melalui penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2017 sebesar…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kepastian Bisnis Batubara 2018

  Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF   Prospek bisnis batubara sejak tahun 2014-2016 sulit diprediksi. Sentimen global seperti fluktuasi…

Terus Hisap Dana Rakyat - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Yang terbaru, guna menutup penerimaan pajak yang jeblok (sampai akhir September masih kurang sekitar Rp500 triliun), maka pemerintah kembali memalaki…

Reformasi Integritas Aparatur Negara

  Oleh: Yanti Mayasari Ginting Indef School of Political Economy Tidak ada yang meragukan bahwa Indonesia merupakan Negara yang besar…