Fenomena Utang Luar Negeri dalam Dinamika Pembangunan NKRI

Oleh : BPH Tambunan, Ketua DPP ANINDO, Wkl Ketua Umum DPN LP2TRI, dan Direktur Eksekutif Institut Penelitian & Penyebaran Ekonomi Kerakyatan Indonesia (IPPEKI)

Selasa, 01/07/2014

Hari-hari ini, dalam 2 pekan terakhir ini, rakyat di segala pelosok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hiruk pikuk nimbrung memasuki ajang pembicaraan terkait masalah utang luarnegeri. Hiruk pikuk pembicaraan tentang utang luarnegeri bangsa dan NKRI itu dipicu komitmen salah seorang tokoh capres peserta pemilihan presiden (Pilpres) tanggal 9 Juli 20014 mendatang. Dalam ungkapan komitmennya, tokoh capres itu menjanjikan pada tahun 2019 bangsa dan NKRI akan bebas dari persoalan atau kasus utang luarnegeri. Untuk sampai ke titik itu, jika terpilih atau mendapat legitimasi dari rakyat memimimpin bangsa dan NKRI, rezim pemerintahannya akan bekerja secara all out mengurangi atau mencicil utang pokok dan bunganya. Berbarengan dengan itu, juga, akan menghentikan seluruh aksi dan atraksi pencarian utang luarnegeri. Baik yang bersifat utang luarnegeri dari sumber berbagai lembaga keuangan multilateral. Atau pun berupa bantuan kerjasama bilateral.

Sebagian dari kelompok-kelompok rakyat yang membicarakan komitmen yang dicanangkan tokoh capres itu amat optimistik dan percaya betapa semangat membebaskan utang luarnegeri yang selama ini menyandera bangsa dan NKRI akan bisa diwujudkan. Namun, sebagian lainnya menganggap ungkapan komitmen itu cuma merupakan bumbu-bumbu kampanye politik tokoh capres tersebut dalam menghadapi pilpres yang tensi perebutan pengaruh dan pembentukan opini massa pemilih tengah mendaki ke klimaksnya. Sebagai bumbu-bumbu kampanye politik, komitmen pembebasan bangsa dan NKRI dari utang luarnegeri yang kini memang mencatat jumlah yang amat besar, dinilai terlalu berlebihan. Begitu pun, tekad dan komitmen seperti itu bukannya tidak produktif. Terlebih, jika seluruh jajaran dan struktur rezim pemerintahan yang dibentuknya -- bila dan setelah nanti terpilih menjadi RI-1, benar-benar membuktikan kompensasi, denganb bekerja serius, sinergis, dan tanpa korupsi.

Ikhwal utang luarnegeri, bukan masalah baru lagi bagi bangsa dan NKRI. Utang luarnegeri nyaris sudah selama kurun waktu 43 tahun menjadi fenomena atau masalah besar dalam pembiayaan pembangunan nasional NKRI. Kata lain untuk menegaskan hal itu, sejak naiknya rezim pemerintah orde baru di bawah cengkraman Presiden Suharto ke panggung kekuasaan politik, utang luarnegeri sesungguhnya telah menyandera bangsa dan NKRI. Dipuji-puji sebagai good boy, negara-negara maju lewat lembaga-lembaga keuangan multilateral, antara lain International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia / World Bank (WB), Bank Pembangunan Asia / Asian Development Bank (ADB), termasuk lembaga kerjasama pembangunan bilateral dengan negara tertentu, berpacu menawar-nawarkan utang. Tidak saja pada rezim pemerintah orde baru dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tapi, juga, pada sejumlah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang mendadak bermunculan meramaikan sektor industri. Sebagian dari BUMS itu merupakan sindicate corporation atau conspirasi corporation atau families corporation, yang terkait dengan pemangku-pemangku kekuasaan dalam rezim pemerintah orde baru. Utang yang ditawar-tawarkan itu mencakup fresh money, berbagai piranti keras, dan bahan-bahan baku atau bahan-bahan penolong keperluan industri. Ketika itu, berbagai negara maju, memang, sengaja dan begitu anthausias mendorong rezim pemerintah orde baru membangun sektor industri. Dalih yang dikemas untuk menggiur semangat pemangku-pemangku kekuasaan orde baru merekreasikan dorongan itu adalah guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, akan membantu mempercepat kemajuan dan atau kemakmuran bangsa dan NKRI. Padahal, di balik dorongan yang kedengarannya sangat prorakyat dan demi kemakmuran rakyat itu, negara-negara maju sebetulnya hanya berhasrat me-relokasi berbagai pabrik industrinya ke NKRI semata. Itu, dimaksudkan hendak atau untuk mengurangi, bahkan menghapus polusi di negaranya. Sekaligus, guna mendapatkan tenaga kerja murah dan mendekatkan pabriknya pada pasar NKRI, yang mencapai lebih dari sebanyak 250 juta jiwa.

Lebih Besar

Meski beban utang luarnegeri yang menyandera bangsa dan NKRI pada era orde baru cukup besar, namun kompensasi yang diproduksinya tidak bisa disepelekan. Tingkat pertumbuhan ekonomi hampir sepanjang kurun 25 tahun selalu meyakinkan. Itu terbukti dari pembangunan nasional bergerak dalam dinamika yang meluas, mendalam dan meninggi. Berkat kinerja perekonomian nasional yang terlihat positif itu, pada tahun 1990-an NKRI sempat dijuluki salah satu Macan Asia, selevel dengan Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura. Dampak positif kondisi tersebut, pendapatan per kapita rakyat atau produk domestic bruto / product domestic bruto (PDB) terkatrol naik, karena kian terbukanya lapangan kerja dan beragam medan usaha menengah dan kecil baru bagi rakyat. Harus diakui, penyemarakan pembangunan sektor industri tak urung menyebabkan banyak petani, pekebun, nelayan dan pemilik lahan produktif lainnya, yang lantas tergilas proses dan tekanan harga murah pembebasan tanah.

Belakangan, tepatnya ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997 akibat melonjaknya nilai mata uang kuat dolar AS atau ambruknya nilai tukar mata uang rupiah hingga mencapai Rp 7.500.-- dari sebelumnya hanya sebesar Rp 515.-- per US $ 1.—baru terungkap betapa kemajuan kinerja perekonimian yang ditopang utang luarnegeri dan tampaknya sangat menguntungkan rakyat, senyatanya hanya merupakan perangkap untuk memiskinkan bangsa dan NKRI. Sekitar sepanjang tahun 1997-1998 itu, banyak di antara BUMS yang sebelumnya berjaya, satu demi satu bertumbangan. Sebabnya, sebagian besar BUMS itu tertekan desakan kewajiban membayar utang pokok dan bunga yang berbasis mata uang kuat dolar AS. Di pihak lain, tak sedikit pula dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk rezim pemerintah yang terpaksa harus siap dipasung keinginan politis dan ekonomis berbagai lembaga keuangan multilateral dan bantuan bilateral yang diciptakan negara-negara maju.

Pasca tergusurnya rezim pemerintah orde baru yang dikomandani Presiden Suharto, tepatnya pada era transisi orde baru menuju era reformasi di bawah rezim pemerintah Presiden B. J. Habibie, nyaris tidak terjadi peningkatan yang berarti terhadap utang luarnegeri. Begitu pula pada awal era reformasi di bawah rezim pemerintah Presiden Abdurahman Wahid dan penggantinya Presiden Megawati Sukarnoputri. Selama kurun waktu beberapa tahun itu, baik BUMN, dan BUMS yang masih mampu bertahan dari terjangan krisis moneter, mau pun rezim pemerintah yang berkuasa saat itu tampak focus melakukan upaya dan usaha konsolidasi modal dan asset yang tersisa atau terselamatkan. Utang luarnegeri bangsa dan NKRI mulai kian melonjak lagi dari tahun ke tahun pada periode pertama kekuasaan rezim pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009. Parahnya lagi, Iibarat air bah yang menyongsong dari laut, pada periode kedua rezim pemerintahan Partai Demokat (PD) yang berkoalisi dengan Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), utang luarnegeri mengalir lebih deras lagi ke sektor swasta dan pemerintah.***