Ramadan, Sembako dan Tradisi Kenaikan Harga - Oleh: Elfa Suharti Harahap SPd. Alumni FKIP UMSU dan Sekretaris UKM-LPM Teropong UMSU

Tren yang berulang selalu terjadi. Setiap tahun saat menjelang bulan suci Ramadhan, masyarakat selalu diresahkan dengan kenaikan harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang melonjak naik. Fenomena ini memang sudah menjadi hal yang biasa selama bertahun-tahun. Layaknya sebuah tradisi. Biasanya, bahan kebutuhan yang bergerak naik adalah gula pasir, minyak goreng, telur dan daging ayam, daging sapi hingga cabai. Kenaikannya pun cukup tinggi. Tahun ini, harga kembali naik sejak bulan Mei lalu. Harga untuk bawang merah diketahui telah naik sebesar 35 persen, yakni dari harga normal 17.000-18.000/kg menjadi 23.802/kg. Sedangkan untuk harga daging dan telur ayam naik hingga 67 persen dan 31 persen.

Biasanya, pemerintah selalu melakukan intervensi hanya untuk harga beras dan dibantu oleh swasta untuk normalisasi harga minyak goreng atau gula. Di luar itu pemerintah akan berargumen bahwa semua itu terkait dengan meningkatnya permintaan. Memang aneh, tapi sudah menjadi hukum ekonomi kalau permintaan naik maka harga juga naik.

Jika diamati, kenaikan harga menjelang bulan Ramadan lebih disebabkan karena tradisi. Pasalnya, mengapa di bulan puasa justru terjadi kenaikan permintaan produk makanan, dimana seharusnya permintaan makanan lebih terkendali. Masalah ini akan memburuk, di saat kelesuan ekonomi sedang berlangsung di masyarakat, terjadi inflasi yang begitu besar. Himbauan moril pemerintah agar masyarakat tidak melakukan pembelian yang berlebihan, sebuah asumsi yang jauh dari benar. Keadaan ekonomi masyarakat tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Yang mungkin adalah ‘permainan’ pasar, seperti pengendapan sembako yang dilakukan oleh pedagang.

Kenaikan harga secara spesifik tiap komoditas memang berbeda-beda, tetapi secara umum bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Termasuk prediksi tingginya permintaan menjelang Ramadan. Pemerintah bisa melakukan manajemen stok dan mengawasi pasar dengan benar. Namun, selama ini pemerintah hanya menjadikan operasi pasar maupun pasar murah yang bersifat sementara sebagai jalan keluarnya. Padahal, program jangka pendek dan menengah untuk menjaga pasokan dan harga bahan pangan harus dilakukan dengan konsisten. Apalagi operasi pasar hanya terbatas beberapa komoditas saja, sehingga tidak bisa membantu masyarakat mendapatkan haknya untuk menikmati harga yang wajar.

Pasar Murah

Menciptakan pasar murah menjadi solusi lama yang ditawarkan pemerintah. Dimana biasanya Warga bisa mendapatkan sembako hanya dengan membeli kupon dengan harga yang lebih murah 70 persen dari harga dipasar. Misalnya saja, jika di pasaran paket sembako tersebut dihargai kurang lebih Rp 100 ribu. Namun di pasar murah ini hanya dihargai Rp 30 ribu per paket. Sembako murah itu terdiri dari gula pasir, minyak goreng, terigu, susu kaleng, mentega, dan biskuit.

Dilihat positif negatif dari solusi yang ditawarkan, rencana pasar murah yang selama ini dilakukan pemerintah bukanlah solusi maksimal untuk mengatasi dilema kenaikan harga yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ditambah lagi, banyaknya warga yang menghabiskan waktunya untuk mengantri berjam-jam untuk mendapatkan sembako dari pasar murah. Harga yang stabil hanya bisa didapatkan jika pemerintah memiliki manajemen stok yang baik. Artinya, jika harga sudah mulai naik di pasaran, pemerintah sebaiknya menambah stok, agar harga tetap bisa dikendalikan. Memang, Kementerian Perdagangan selalu menyatakan stok pangan secara nasional mencukupi, namun nyatanya di daerah belum tentu mencukupi. Sehingga kenaikan harga terus terjadi. Tidak adanya stok persediaan bahan pokok seperti gula di gudang milik pemerintah, membuat peran pemerintah untuk mengendalikan harga menjadi lebih kecil. Yang dikatakan stok cukup itu hanya ada pencatatan di pedagang. Sementara yang disebut stok cukup itu, seharusnya stok yang terdapat di gudang pemerintah.

Pemerintah pasti punya peran dalam regulasi karena pasar tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ada istilah perlindungan dalam menyangkut tata niaga terkait dengan price ceiling. Karl Polanyi mengatakan proses menjadi pengikat pasar dengan kepentingan masyarakat. Begitu juga pendapat Neil Fligstein yang berpendapat tentang ketergantungan pasar dengan aturan pemerintah karena pasar sering mengalami eksternalitas dan terancam dengan kegagalan pasar (market failure).

Manajemen Stok

Manajemen stok kini tidak lagi menjadi prioritas. Selain memerlukan biaya yang cukup tinggi manajemen stok cukup rawan penyelewengan. Untuk itu pemerintah tidak berani mengambil resiko. Contohnya saja ketika bulog mengontrol harga sembako seperti di era orde baru, hal itu menyebabkan potensi korupsi dan monopoli yang terjadi cukup besar.

Namun, kita tidak boleh terpaku dengan pendapat Milton Friedman (Monetarism school), George Stigler (Chicago School of Economics/Neo-Classical Economics), Richard Posner (Chicago School/Pragmatism), dan Frederich Hayek (Austrian School of Economics) mengenai pembatasan peran pemerintah dalam ekonomi pasar seminimal mungkin. Namun berkaca dari krisis Eropa dan Amerika, teori itu sudah uzur. Berbanding terbalik rasanya saat pemerintah Indonesia menyanggupi dana bantuan IMF dengan talangan 9,4 trilyun rupiah untuk membantu negara Eropa dan Amerika dalam krisis dunia. Sedangkan untuk subsidi BBM dan sembilan bahan pokok, selalu memberikan teori liberalisme pasar. Sebuah paradoks pemerintahan Indonesia. Mengambil langkah untuk memanajemen stok dalam pengendalian harga dengan sistem kordinasi dan mengawasi dengan benar, bukanlah menjadi kendala yang rumit. (analisadaily.com)

Related posts