Seorang pengamat intelijen, Hari prihartono pernah mengingatkan institusi intelejen agar dimasa reformasi ini fungsi intelijen tidak digunakan untuk sekedar melanggengkan kekuasaan. Menurutnya selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru telah secara sistematis mempengaruhi, membentuk, mengarahkan bahkan mengawasi seluruh relasi tiap individu serta hubungan antar lembaga dalam masyarakat. Kombinasi ini legitimasi kekuasaan Orde Baru dikawal secara ketat dan diamankan secara sistematis terutama melalui indoktrinasi yang dikombinasikan dengan teknik-teknik operasi intelijen. Oleh karena itu, dalam sistem keamanan nasional, intelijen negara ditempatkan sebagai satu institusi yang kewenangannya  tetap harus berada dalam kontrol sipil demokratik.

Apakah karena peringatan pengamat intelijen tersebut diatas bahwa intelijen bisa digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, maka Megawati Soekarnoputri serta Letjen (Pur). Luhut Binsar Panjaitan begitu mencurigai intelijen. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Megawati selalu mengingatkan intelijen agar bersikap netral dalam Pemilu Legislatif dan juga pada Pilpres 2014 mendatang. Apakah ketakutan ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman Megawati ketika menjadi presiden dulu ? Yang pasti saat Pilpres 2004 yang lalu, aparat intelijen bekerja secara profesional dan bersikap netral, sehingga terpilihlah pemerintahan seperti yang dikehendaki rakyat, dan rakyat menyatakan “sudah cukup” buat Megawati. Jika aparat intelijen tidak netral saat itu, maka Megawati kemungkinan akan dengan mudah dapat mengalahkan SBY. Di Pileg 2014 sudah menunjukkan bagaimana intelijen dan aparat keamanan lainnya bersikap netral, sehingga yang memperoleh suara terbanyak adalah PDIP bukan Partai Demokrat.

Ketika berkampanye di Jayapura, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, sudah mengendus upaya money politics yang akan dilakukan menjelang hari pencoblosan. “Saya tahu sudah disediakan untuk hal itu (money politics). Minggu tenang yang seharusnya tenang justru jadi minggu yang berkobar-kobar,” ujar Megawati Soekarnoputri yang menurut catatan penulis telah kalah dua kali berkontestasi di Pilpres melawan SBY ini.

Karenanya, Mega mewanti-wanti kepada para simpatisan agar tak tergoda akan hal itu dan tetap setiap memenangkan Jokowi untuk menjadi presiden. Hal lain yang membuat Mega khawatir akan pelaksanaan Pemilu, yakni kenetralitasan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan keterlibatan intelijen. Karenanya, untuk mencegah terjadinya kecurangan, Mega memerintahkan pada seluruh simpatisan partainya agar mengawal perolehan suara PDIP sampai ke tingkatan paling tinggi.

Sementara itu Luhut Binsar Panjaitan kepada Merdeka.Com mengatakan berharap Badan Intelijen Negara (BIN) harus netral dalam Pilpres. BIN tidak boleh digunakan sebagai alat politik oleh Capres tertentu. Pandjaitan bahkan mengancam intelijen kalau Jokowi menang Pilpres, maka pihaknya akan “melibaas” anggota BIN yang tidak netral. Luhut Panjaitan yang mengaku berasal dari intelijen tersebut sebenarnya harus menyadari, jika intelijen ikut bermain, mana mungkin Jokowi menang lawan Prabowo.

Netralitas aparat intelijen tidak perlu diragukan siapapun. Dalam Beritasatu.Com (23/6), Kepala BIN Marciano Norman  sudah menegaskan bahwa situasi keamanan di Indonesia menjelang pemilihan presiden dinamis, agak memanas, namun dari sisi keamanan secara umum Indonesia sangat terkendali. Pada puncak pesta demokrasi ini rakyat Indonesia betul-betul bisa menentukan hak pilihnya dalam situasi yang tanpa terintimidasi oleh pihak manapun dan bisa memberikan pilihan sesuai kata hatinya.

Kepala BIN juga menghimbau agar masyarakat berpartisipasi serta tidak mudah terpancing kampanye-kampanye hitam. BIN dan pihak-pihak terkait akan berupaya semaksimal mungkin memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada untuk mensukseskan Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. Penegasan Kepala BIN ini, membuktikan bahwa institusi ini berkerja sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan negara kepada mereka. Tidak perlu ada ketakutan berlebihan. Apalagi jika disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan media massa karena justru akan membuat masyarakat menjadi bingung bahkan bisa terpancing konflik antara masa pendukung.

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif, Presiden SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, mengatakan ada pihak yang mencurigai bahwa  institusi intelijen 'bermain' dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis, karena itu SBY mempersilahkan jajaran Bawaslu dan masyarakat luas untuk  mengawasi dengan melakukan pemantauan agar tudingan-tudingan miring seperti itu tidak datang. SBY menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga terdapat  saluran bagi rakyat yang akan mengadu dan menuntut bila menemukan ada sesuatu yang tidak wajar.  SBY juga meminta agar Polri dan aparat keamanan lainnya harus bekerja penuh, sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara untuk memastikan Pemilu 2014 berjalan tertib dan aman.

Untuk menjaga netralitas, TNI dan Polri serta aparat intelijen tidak boleh tergoda kekuasaan, mereka harus tetap  lurus, dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kinerja intelijen seperti harapan Presiden SBY diatas sudah dibuktikan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif April 2014 lalu. Terbukti bahwa intelijen bersikap netral, institusi tersebut juga tidak dimanfaatkan SBY untuk tetap melanggengkan kekuasaannya.

Namun demikian, penulis menilai wajar saja jika Megawati dan kubu Jokowi/JK mencurigai adanya keberpihakan lembaga negara dan KPU serta Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Hanya saja,  jangan sebatas melemparkan tuduhan-tuduhan tanpa disertai bukti-bukti yang kuat. Mega sebagai negarawan serta Panjaitan sebagai jenderal pensiunan, saat melemparkan pernyataan ke publik hendaknya disertai bukti-bukti yang kuat. Karena hal ini akan menjadi bumerang bagi Megawati yang merupakan tokoh sentral dibalik pencapresan Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla pada Pilpres 9 Juli 2014. Megawati serta kroninya kini ditantang publik untuk membuka keberpihakan tersebut.***