NERACA

Jakarta - Pemerintah menjanjikan kelancaran arus barang di pelabuhan Tanjung Priok menjelang puasa, dengan mempercepat waktu bongkar muat hingga barang keluar pelabuhan (dwelling time) menjadi 6,2 hari. Upaya ini dilakukan sebagai wujud memperbaiki sistem logistik nasional agar lebih baik, murah, dan produktivits meningkat.

"Dwelling time saat ini 6,2 hari, kita menargetkan akhir tahun bisa empat hari," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung seusai rapat koordinasi membahas kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, akhir pekan kemarin.

Chairul mengatakan pemerintah juga akan membenahi pelayanan di pelabuhan, dengan mengurangi tingkat kepadatan kontainer (Yard Occupancy Ratio/YOR) menjadi dibawah 65 persen dan mempercepat pembangunan terminal petikemas Kalibaru.

"YOR dibawah 65 %, ini dianggap ideal, dan tadi telah disampaikan terminal Kalibaru yang selesai pertengahan tahun depan, akan menambah kepasitas pelabuhan 1,7 juta TEUs. Saat ini kapasitas terminal masih mencukupi," katanya.

Pemerintah, lanjut Chairul, akan membenahi sarana infrastruktur dan mempercepat pembebasan lahan untuk proyek jalan tol serta rel kereta api yang selama ini masih terhambat dan menyebabkan kepadatan diluar pintu pelabuhan.

"Masih ada lahan yang belum terselesaikan, padahal tol bisa mempermudah kelancaran arus barang. Untuk rel kereta api, masih ada 400 meter lahan yang belum terbebaskan. Kementerian Perhubungan dan Kereta Api bisa menyelesaikan ini," ujarnya.

Terkait kepadatan truk, pemerintah akan memperbaiki manajemen lalu lintas di pelabuhan dan membuat peraturan baru agar tidak ada kontainer yang menginap paling lama 30 hari, serta tidak terjadi penumpukan di terminal petikemas.

"Ini sudah diputuskan, aturan pendukung akan dikeluarkan oleh bea cukai dalam dua minggu, agar barang yang sudah lewat 30 hari tidak ditolerir lagi di Tanjung Priok. Kita juga berupaya agar truk yang masuk dan keluar sama-sama membawa kontainer," tegasnya.

Chairul mengatakan otoritas terkait di pelabuhan juga akan mempermudah pelayanan dokumen kepabeanan yang termasuk dalam sistem INSW dengan pemanfaatan teknologi informasi serta mendorong efektivitas Dry Port Cikarang, untuk menciptakan efisiensi.

"Kalau berhasil, sistem logistik nasional kita menjadi baik, biaya logistik murah dan produktivitas meningkat. Sistem pelabuhan kita menjadi lebih baik dan performa pelayanan pelabuhan kita sama dengan negara maju," paparnya.

Menurut Sekretaris Jendral (Sekjen) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)  M Akbar Johan menuturkan, biaya pengiriman logistik Indonesia berada pada kisaran 24%-27%dari harga produk. Jumlah tersebut terbilang besar mengingat di negara ASEAN yang lain biaya logistik hanya di bawah 10%. "Biaya logistik Indonesia sampai dua digit, di negara ASEAN lainnya bawah single digit, di bawah 10%," katanya.

Namun meskipun cukup tinggi, pertumbuhan pasar logistik Indonesia cukup bagus. Dalam kurun dua tahun besaran pasar sekitar Rp 1.400 triliun. Tahun ini diprediksi lebih besar mencapai Rp 1.700 triliun. Peningkatan pasar untuk sektor logistik imbuh dia ditunjang adanya peningkatan retail sektor domestik  dan kelas menengah.

Pengiriman logistik untuk wilayah domestik masih menguasai dengan porsi 60%-70%. Angka ini diprediksi akan naik menjadi 80%. Sedangkan pengiriman logistik untuk ekspor impor terbilang rendah hanya berada pada kisaran 10%-15%. [agus]