BI Dukung Larangan Transaksi Dolar di Pelabuhan - Sejalan dengan UU No.7/2011

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia mendukung langkah pemerintah yang melarang transaksi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara mengungkapkan, pelarangan tersebut sejalan dengan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

“UU itu harus kita patuhi karena dibuat oleh pemerintah dan DPR. Dan UU itu harus dipatuhi oleh penduduk Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/6) pekan lalu. Sedangkan dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf c UU Mata Uang disebutkan, bahwa rupiah wajib digunakan dalam transaksi keuangan yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “UU itu mengatakan bahwa semua transaksi di dalam negeri apakah itu tunai dan non tunai itu harus dilakukan dalam rupiah,” tambah Mirza.

Namun, sejauh ini meski sudah ada UU tersebut, fakta yang terjadi masih terdapat transaksi komersial di Indonesia yang menggunakan mata uang dolar AS. “Misalnya, transaksi terkait sewa menyewa properti, jual beli gas di dalam negeri hingga ongkos-ongkos pelabuhan. Padahal, transaksi-transaksi itu bukan transaksi ekspor impor, seperti pembayaran utang luar negeri,” jelas dia.

Menurut Mirza, masih maraknya transaksi di dalam negeri yang menggunakan mata uang dolar AS lantaran banyak yang belum paham substansi dari UU Mata Uang tersebut. Atas dasar itu, BI dan pemerintah akan terus berkoordinasi dan melakukan sosialisasi terkait substansi UU tersebut.

“Oleh karena itu, sekarang BI bersama pemerintah membuat masyarakat paham tentang adanya UU mata uang itu, karena ada sanksi pidananya dan sekarang kita terus sosialiasikan lagi,” tandasnya.

Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, tidak mempermasalahkan permintaan dari pemerintah untuk menggunakan rupiah dalam setiap transaksi keuangan. Hal ini dikarenakan pemanfaatan rupiah di kawasan pelabuhan telah meningkat dari tahun ke tahun.

Dia menjelaskan dari pendapatan PT Pelindo II yang tercatat mencapai Rp7,5 triliun pada 2013, sebanyak 65% transaksi keuangan telah menggunakan mata uang rupiah, atau meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tarif pelayanan

“Tahun 2009, 60% pendapatan kita dalam dolar dan 40% dalam rupiah. Tapi sekarang rupiah makin banyak sebesar 65% dan 35% dalam dolar. Itu karena pendapatan domestik dalam negeri jauh lebih banyak,” katanya. Lino mengatakan, PT Pelindo II bisa melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa, dengan mewajibkan penggunaan rupiah dalam seluruh transaksi keuangan di wilayah pelabuhan.

Meski begitu, tarif pelayanan yang tercantum dalam dolar AS tetap dicantumkan. “Nanti tarifnya tetap dalam dolar AS, tapi yang disepakati pembayarannya dalam rupiah. Kita kasih tahu saja (kepada pengguna jasa), kita terima dalam rupiah, dengan kursnya segini, memakai kurs beli dan kurs jual,” tukas Lino.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung meminta transaksi keuangan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan mata uang rupiah. Permintaan ini sesuai dengan penerapan UU Mata Uang yang mewajibkan seluruh transaksi di dalam negeri menggunakan mata uang rupiah.

“Transaksi di lingkungan RI harus menggunakan mata uang rupiah. Kami sudah meminta PT Pelindo II agar seluruh perusahaan (di Pelabuhan Tanjung Priok) bisa mengimplementasikan UU itu,” kata dia. Menurut Chairul, selama ini masih banyak transaksi keuangan di kawasan pelabuhan seluruh Indonesia, tidak hanya Tanjung Priok, yang menggunakan mata uang dolar AS dan belum sepenuhnya memanfaatkan rupiah.

Dia pun berjanji akan melakukan sosialisasi kewajiban penggunaan mata uang rupiah dalam setiap bertransaksi di wilayah Indonesia ini ke masyarakat. “Kami akan melakukan sosialisasi selama tiga bulan, agar penggunaan rupiah bisa dilaksanakan di pelabuhan seluruh Indonesia, dan tidak ada lagi tekanan rupiah terhadap dolar secara berlebihan,” tuturnya.

Meski begitu, Chairul menilai transaksi perdagangan di kawasan pelabuhan menggunakan dolar AS masih wajar. Namun, amanat UU mata uang harus tetap dilaksanaka. Jika dilanggar, terdapat ancaman pidananya. “Di pelabuhan itu berlaku sistem internasional, jadi memang memakai dolar AS. Tapi UU ini menegaskan semua harus menggunakan rupiah, kalau tidak sanksinya pidana. Ini seharusnya berlaku sejak UU ini diterbitkan pada 2011,” jelas dia. [ardi]

Related posts