Jakarta – Pemilihan Presiden (Pilpres) segera digelar pada 9 Juli 2014 mendatang. Namun, siapapun presiden terpilih kelak tidak boleh terbuai oleh sorak-sorai kemenangan dalam perhelatan pesta demokrasi elektoral. Pasalnya, menurut catatan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), presiden pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan dihadapkan pada setidaknya 10 problem ekonomi yang krusial.

NERACA

Berdasarkan identifikasi Indef, 10 masalah ekonomi krusial tersebut adalah tekanan sektor moneter, fiskal mandul stimulus, perlambatan investasi, daya saing industri menurun, ketergantungan impor energi, impor pangan yang terus meningkat, ketertinggalan infrastruktur, ancaman defisit neraca perdagangan yang kian melebar, peran intermediasi perbankan terbatas, dan pertumbuhan tidak berkualitas (fundamental rapuh).

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menuturkan, secara makro ekonomi pemimpin terpilih mendatang akan diwarisi segudang masalah ekonomi yang tidak mudah untuk diselesaikan. Butuh kebijakan-kebijakan yang tepat, efektif, konsisten dan strategis yang pas guna mencapai ekonomi yang lebih baik. Jika tidak mampu menyelesaikan segudang masalah ekonomi yang membelenggu negeri ini, pemerintah mendatang malah akan menambah kondisi kian terpuruk.

“Setidaknya 10 indikator itulah yang akan menjadi pekerjaan besar untuk diselesaikan pemimpin mendatang terpilih,” kata Enny kepada Neraca, saat ditemui pada acara seminar ekonomi yang diselenggrakan oleh Indef dengan mengusung tema “Pembaruan Ekonomi atau Status Quo,” di Jakarta, Kamis (26/6).

Menurut dia, pemerintah saat ini mewariskan problem masalah ekonomi yang sudah ruwet. Ibarat mobil, kata Enny, separuh lebih dari komponennya sudah tidak berfungsi. Atau jika diistilahkan orang sakit, sudah stadium tinggi. “10 tahun pemerintah sekarang memimpin terbilang gagal dalam menjalankan roda perekonomian bangsa, segudang permasalahan itu tidak mudah diselesaikan,” imbuhnya.

Dalam kacamata Indef, untuk memperbaiki ekonomi nasional, pemerintah mendatang harus mampu memformulasikan peta jalan pembaharuan ekonomi secara menyeluruh. Yakni, dengan cara pertama, pemerintah harus berpihak kepada sektor pertanian. “Pemerintah bisa melakukan dengan cara peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi produk pertanian, perombakan tata niaga pangan, pemberian kredit murah, optimalisasi infrastruktur di sektor pertanian,” katanya.

Kedua, kedaulatan energi harus menjadi agenda utama bagi pemerintah yang baru. Karena ke depan arah yang harus dituju adalah penggunaan sumber daya alam seperti pertambangan untuk menopang ekonomi domestik dan pengolahan untuk kepentingan ekspor. Ketiga, perubahan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur. Pemberantasan korupsi, perbaikan iklim investasi akan mendongkrak kualitas infrastruktur. Pemerintah juga perlu pengembangan skema public private partnership (PPP) lebih jauh sehingga pembangunan infrastrastruktur dapat dipercepat.

Keempat, penguatan sektor rill. Dua sektor seperti pertanian dan industri seharusnya menjadi penyangga sektor rill, karena sumbangan terhadap PDB terus mengalami penurunan seperti di sektor industri saat ini mencapai 23% dari PDB yang sebelumnya pada 2004 mencapai 29%. “Kedua sektor ini tidak boleh bekerja sendiri tanpa terkait satu sama lain. Pola ini akan menyelesaikan tiga persoalan yang paling vital yaitu kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran,” cetusnya.

Kelima, hilirisasi industri. Menurut dia, hilirisasi harus dioptimalkan untuk mendorong nilai tambah. Pasalnya jika hilirisasi berjalan maka nilai ekspor menjadi meningkat meskipun volume tak bertambah signifikan. Keenam, kata dia, soal bonus demografi yang perlu dipersiapkan dengan matang. Maka dari itu, agenda pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditunaikan.

Ketujuh, kata dia, kehadiran sektor keuangan bagi pembangkit kinerja sektor rill harus dipastikan hadir. “UMKM harus mendapatkan pembelaan dari perbankan dan sektor pertanian perlu ditingkatkan dengan regulasi pemerintah dengan tingkat bunga yang rendah, dan perlu dikonsentrasi di pedesaan,” katanya.

Kedelapan, menurut dia adalah dengan meningkatkan tax ratio (rasio penerimaan pajak) di atas 14% pada 2016. Tak hanya itu, ia juga mendesak agar pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak yang bisa dilakukan dengan kalkulasi potensi pajak sesungguhnya masih besar termasuk memperhitungkan potensi kebocoran penerimaan pajak.

Kesembilan, ia meminta agar pemerintah untuk melakukan reformasi agar dapat keluar dari jeratan subsidi energi. “Upaya ini bisa dilakukan dengan mengevaluasi skema subsidi BBM secara komprehensif baik untuk mengurangi teknan subsidi pada APBN dan pemanfaatan subsidi untuk mempercepat pembangunan infrastrastruktur energi alternatif,” tukasnya.

Yang terakhir adalah paradoks pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan ketimpangan ekonomi harus dihentikan. Itu sebabnya, lanjut dia, perlu kiranya pemerintah memperkuat aset produktif kaum miskin misalnya lewat reformasi agraria dan penguatan modal yang merupakan salah satu pintu untuk membekali kelompok yang rentan dalam pembangunan ekonomi secara layak.

Bom Waktu

Menurut Ketua LP3E Kadin Prof Dr Didiek J. Rachbini, masalah ekonomi yang akan diwariskan kepada pemerintah mendatang akan sangat memberatkan, bahkan bisa menjadi bom waktu. “Jika diperumpamakan pemerintah sekarang akan mewariskan bom waktu yang akan meledak,” tegas Didik.

Alasannya, menurut dia, dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang hanya di kisaran 5,1 -5,5%, inflasi tinggi, ruang fiskal yang semakin sempit, tax ratio yang kian melebar, beban subsidi BBM yang terus naik, membuat Indonesia seperti berada di tepi jurang krisis. “Jika bomnya meledak, maka Indonesia bakal terjebak dalam jurang krisis,” sambungnya.

Ekonom Indef lainnya, Fadhil Hasan, memperkuat pandangan Enny dan Didiek. Menurut dia kebijakan pemerintah saat ini di sektor riil sangat lemah. “Oleh karenanya perlu konsistensi kebijakan mutlak yang dilakukan pemimpin mendatang, terutama untuk kebijakan sektor riil,” katanya.

Fadhil menjelaskan, meski sebagai pengahasil bahan baku, pemerintah sangat lemah dalam mengatur regulasi terkait hillirisasi industri. Padahal hillirisasi industri dapat meningkatkan nilai tambah hingga 100% dari apa yang didapat sekarang. “Inilah yang selama ini belum pernah kita capai. Indonesia masih sangat lemah dalam peningkatan nilai tambah, sehingga perekonomian nasional sulit untuk tumbuh,” ujarnya.