NERACA

Jakarta - Potensi perikanan Indonesia sangat besar. Karena itu, sektor ini menjadi target dan objek untuk pengembangan budidaya perikanan di dunia. Hal tersebut tergambar dari keinginan besar dari WorldFish, lembaga independen dunia, yang akan melakukan serangkaian penelitian pengembangan perikanan budidaya di beberapa daerah kawasan perikanan nusantara.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  Slamet Soebjakto membenarkan adanya kerjasama itu. Menurut dia, saat ini KKP bersama dengan WorldFish sedang melakukan koordinasi tentang adanya penelitian tentang akuakultur (perikanan budidaya) guna meningkatkan produktivitas.

“Mereka (WorldFish) akan melihat peranan akuakultur di Indonesia. Mereka akan mengidentifikasi dan bagaimana upaya pengembangan. Makanya sekarang sedang membuat roadmap pelaksanaan teknis dan segi pembiayaannya,” kata Slamet kepada wartawan sesaat setelah melakukan diskusi dengan perwakilan anggota WorldFish, di Jakarta, Kamis (26/6).

Rencananya program ini akan berlangsung selama 18 bulan. Serangkaian kegiatan itu dilakukan di beberapa kawasan budidaya. Dari kegiatan ini nantinya akan tergambarkan secara riil produksi perikanan dan tingkat konsumsi masyarakat untuk ke depan. Hasil dari itu nantinya dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). “Skema yang kami inginkan adalah kami (KKP) memberikan fasilitas, sedangkan pembiayaan sepenuhnya dari mereka,” imbuhnya.

Keuntungan buat Indonesia, menurut dia, akuakultur ke depan kian memiliki peranan penting karena dianggap sebagai produsen perikanan budidaya kedua terbesar setelah China. “Di sini kita diuntungkan, karena dengan begitu kita bakal tahu seperti apa saja permasalahan di budidaya perikanan untuk segera diantisipasi. Otomatis dengan begitu akan menciptakan produksi lebih tinggi,” ujarnya.

Adapun orientasi yang menjadi percontohan lebih diarahkan sektor maupun komoditas yang memang menjadi andalan untuk ketahan pangan. Dengan begitu diharapkan imbasnya nanti produktifitas dari akuakultur mampu menyerapan tenaga kerja lebih tinggi yang otomatis dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu juga nantinya mampu menciptakan iklim budidaya yang berkelanjutan. “Dilihat dari sisi keuntungan, Indonesia nantinya lebih banyak diuntungkan,” tegasnya.

Slamet Soebjakto, dalam keterangannya mengungkapkan, saat ini Indonesia tengah diperhitungkan sebagai negara yang secara signifikan menjadi penghasil perikanan budidaya di dunia. Sehingga perlu dikawal dengan petunjuk dan sistem yang kuat agar secara efisien dapat menghasilkan ikan yang berkualitas dalam skala usaha masyarakat dengan tingkat kepastian iklim usaha yang tinggi.

“Indonesia memiliki potensi lahan budidaya laut 8,36 juta ha,  budidaya air payau 1,3 juta ha dan  air tawar adalah 2,2 juta ha. Angka-angka ini benar-benar menjadi peluang besar untuk masyarakat Indonesia dalam pengembangan dan peningkatan produksi budidaya,” ujar Slamet.

Menurut Slamet, semua potensi yang ada harus digali agar pembangunan perikanan budidaya dapat memenuhi amanah pro poor, pro job, pro growth, pro industry dan pro environment. Pro poor dapat diartikan ketahanan pangan, pro job sebagai ketahanan ekonomi masayarakat dan pro growth sebagai sumber devisa negara.

“Sedangkan pro industry sebagai wujud negara yang maju dengan penuh kepastian mutu dan kuantitas, dan terakhir pro environment yang diwujudkan dalam pendekatan blue economy  sebagai sebuah usaha ramah lingkungan melalui peningkatan nilai tambah,” jelas Slamet.

Slamet menambahkan, budidaya  ikan mengalami  masalah yang  krusial  terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, sehingga perlu dikawal oleh suatu sistim jaminan mutu  seperti Indo GAP (CBIB dan CPIB). Efisiensi produksi hanya dapat dilakukan melalui inovasi teknologi, pembentukan usaha melalui kelompok mandiri yang sehat serta intervensi pemerintah dalam membentuk pola usaha yang tangguh. Harus diakui,  usaha pembudidaya sering menghadapi kesulitan finasial yang sangat memerlukan kematangan organisasi dan suntikan modal.

“Menyadari masih banyaknya isu yang belum selesai dan perlu diantisipasi, maka melalui penyusunan roadmap perikanan budidaya yang diprakarsai  Worldfish kali ini kiranya dapat dijadikan bahan rujukan kita dalam penentuan RPJM  dalam suasana yang lebih kondusif,” tutur Slamet.

Pada kesempatan sebelumnya, saat kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, awal pekan ini, Slamet Soebjakto mengatakan bahwa pihaknya didatangi oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, Dato’ Sri Ismail bin Yaakob. Slamet mengaku bahwa kedatangan Menteri Pertanian tersebut dalam rangka ingin belajar mengenai pengembangan marikultur (budidaya laut) di Indonesia.

“Beliau rencananya mau ke Bandung karena ada rapat setingkat Menteri. Namun, mampir ke kami (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya) karena ingin belajar mengenai pengembangan akuakultur dan lebih fokus lagi soal pengembangan marikultur di Indonesia,” ungkap Slamet.

Tidak hanya tukar pikiran soal pengembangan potensi laut, lanjut Slamet, pihak Malaysia juga akan mengirimkan perwakilan untuk belajar soal teknologi marikultur di Indonesia. Selain itu, pihak Malaysia juga akan mengunjungi produsen Keramba Jaring Apung (KJA) yang adai di Padalarang, Jawa Barat.

"Mereka cukup tertarik dengan KJA buatan Indonesia. Selama ini Malaysia menggunakan KJA buatan Norwegia yang jauh lebih mahal. Sementara produksi buatan Indonesia lebih murah karena jaraknya yang dekat dan kualitasnya internasional," cetus Slamet.

Soal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Slamet memberikan masukan kepada pihak Malaysia untuk menggunakan konsep manajemen kelompok. Pasalnya selama ini Malaysia lebih menggunakan konsep individu. "Di Indonesia pengembangan dan pembinaan lebih ke arah kelompok sementara di Malaysia lebih individu. Padahal dengan menggunakan manajemen kelompok bisa membina, menasihat, melakukan sertifikasi memudahkan untuk keamanannya dan budidaya berbasis kawasan," tukasnya.