Kilang Minyak, Wujud Ketahanan Energi Nasional - Oleh: Sofyano Zakaria, Pengamat Energi dan Direktur Eksekutif Pusat Kebijakan Publik

Program ketahanan dan kemandirian energi masih belum mendapat perhatian serius dari kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) RI. Padahal sektor energi merupakan pilar pembangunan perekonomian nasional maupun ekonomi kerakyatan yang saat ini digembar-gemborkan dan mendapat perhatian penuh dari para kontestan pemimpin negeri.

Tercatat, pembangunan kilang terakhir di Indonesia adalah Kilang Balongan sejak 1990-an lalu. Setelah itu tidak ada lagi pembangunan kilang di Indonesia.

Dalam upaya mendorong ketahanan dan kemandirian energi nasional, sekaligus menjaga martabat serta harga diri bangsa, pembangunan kilang jangan dilihat dari nilai keekonomian atau keuntungan bagi investor saja, namun harus di utamakan sebagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia, sekaligus hal yang bisa meningkatkan martabat bangsa serta menjadi kebanggaan rakyat Indonesia bahwa bangsa ini pada dasarnya tidak perlu sangat bergantung dengan negara tetangganya atau dunia luar lainnya.

Adanya pertambahan kilang di negeri ini juga mampu menekan "larinya" devisa keluar negeri. Dan tentu saja adanya pembangunan kilang baru tentu berdampak langsung terhadap pengurangan pengangguran.

Masyarakat Indonesia pantas "iri" dengan Singapura yang tidak memiliki sumur minyak, namun memiliki kilang-kilang besar yang besar.

Bahkan bangsa Indonesia harus membeli minyak dari kilang Singapura dan terus-menerus bergantung kepada "pasokan" BBM dari negeri jiran itu. Ini memang menyedihkan.

Kebutuhan BBM yang bergantung dengan negara luar dan yang dibeli dari NOC (nasional oil company) yang nyaris itu itu saja, tentu saja juga mampu menimbulkan "dugaan" dan " anggapan" yang nyaris jadi "kepercayaan" bagi siapapun, seakan pasokan bbm bagi negeri ini. diatur dan dikuasai oleh negara tertentu dan "pihak tertentu", yang sering dinyatakan oleh publik maupun mass media sebagai "mafia".

Pembelian dan atau pengadaan bbm yang telah melalui proses yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, yang bahkan dinyatakan "clear" oleh hasil audit Bepeka, memang secara hukum mampu membantah dugaan publik bahwa secara hukum tidak ada "pihak tertentu" dibalik pengadaan bbm tersebut. Namun hal itu tidak bisa secara otomatis menghapus dugaan masyarakat bahwa ada sesuatu dibalik itu, termasuk ada peran negara dan pihak tertentu dibelakangnya.

Dan malangnya, yang jadi "sasaran" tembak dari dugaan itu selalu pihak bumn Pertamina.

Publik tidak pernah mau tahu bahwa sesungguhnya Pertamina dalam melaksanakan segala rencana kegiatan dan kebijakan korporasi-nya setelah mendapat persetujuan Pemerintah sebagai pemegang saham tunggal Pertamina.

Jika BUMN Pertamina dianggap salah oleh publik , tentunya ini adalah kesalahan Pemilik BUMN itu pula yakni Pemerintah.Namun anehnya pihak Pemerintah nyaris selalu "lepas tangan" terhadap hal tersebut.

Demikian pula dengan kilang minyak yang sangat diimpikan oleh bangsa ini. Pada hakekatnya, BUMN Pertamina tidak mungkin bisa mewujudkan pembangunan kilang jika Pemerintah tidak memberikan persetujuan. Untuk membangun kilang yang membutuhkan dana sangat besar tidaklah mungkin bisa diwujudkan Pertamina, direksi dan juga pekerja Pertamina jika Pemerintah yang berkuasa tidak memberi persetujuan dan dukungannya. Lembaga RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah lembaga tertinggi yang mempunyai kewenang menyetujui atau tidaknya segala rencana kegiatan dan kebijakan strategis pada bumn Pertamina dan ini nyaris luput dari perhatian publik ketika mempermasalahkan hal yang teramat penting untuk dilakukan Pertamina termasuk untuk membangun kilang dan atau pembelian bbm dari negara negara luar. Dan yang jadi korban "umpatan" publik tentunya adalah direksi Pertamina itu sendiri.

Tercatat, kapasitas kilang Indonesia saat ini mencapai 1,2 juta barel per hari. Sedangkan produksi minyak Indonesia yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649.000 barel per hari. Angka ini masih jauh di bawah konsumsi bahan bakar domestik yang mencapai kisaran 1,5 juta barel per hari per hari.

Dibandingkan dengan kilang minyak di Indonesia, milik Singapura kapasitasnya jauh lebih besar. Singapura saat ini sebagai pemilik kilang terbesar di Asia Tenggara. Kilang-kilang di singapuran dimiliki Exxon Mobil Jurong Island Refinery, kapasitasnya 605.000 barel per hari, Singapore Refinery Company Jurong Island Refinery kapasitas 285.000 barel per hari, serta Shell Pulau Bukom Refinery berkapasitas 458.000 barel per hari.

Bahkan dibandingkan dengan Malaysia, produksi BBM dari kilang Indonesia masih lebih rendah. Malaysia kini mampu memproduksi di atas 800.000 barel. Padahal tingkat konsumsi BBM-nya hanya sekitar 600.000 barel per hari. Selain itu, pertimbangan keekonomian tidak semata-mata mendasari pembangunan kilang di Malaysia, namun bagian dari upaya menjaga ketahanan energi negaranya dan sekaligus pembuktian dari martabat bangsa-nya. Contohnya, buat apa Petronas bangun menara kembar Petronas?

Contoh lainnya, Brazil yang menjadi penyelenggara sepak bola dunia 2014. Walau tidak menguntungkan secara ekonomi tetapi ada nilai kebanggaan sebagai bangsa ketika negara tersebut mampu selenggarakan event piala dunia.

Bagi Indonesia, kilang terakhir yang dibangun di negeri ini pada tahun 1990 adalah kilang Balongan Cirebon. Jujur saja , setelah tumbangnya rezim Orde Baru nyaris tidak satupun kilang yang dibangun oleh Pemerintah maupun BUMN nasional.

Bagi bangsa ini, setidaknya pembangunan kilang di dalam negeri juga memiliki makna penting bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Untuk itu, sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi proyek pembangunan kilang di dalam negeri kembali tertunda atau mengalami kendala teknis. Misalnya, rencana pembangunan kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur yang saat ini masih dalam proses, harus bisa direalisasikan.

Apalagi, rencana pembangunan kilang sebelumnya yaitu kilang di Banten yang menggandeng NIORDC dari Iran, Kuwait Petroleum Company, Saudi Aramco dan lainnya, kandas karena masalah politik. Sementara kerjasama dengan Kuwait dan Saudi Aramco terganjal masalah insentif terkait rencana membangun kilang dengan kapasitas masing-masing 300.000 barel per hari di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Selain itu, mendesaknya penuntasan pembangunan kilang di dalam negeri juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diiringi dengan tingginya konsumsi BBM yang terus melonjak setiap tahunnya. Kondisi ini harus segera disikapi lebih serius dan diselesaikan oleh pemerintahan baru hasil pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli 2014.

Dengan keterbatasan produksi minyak nasional dan impor adalah satu-satunya jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan BBM domestik, harusnya ada hal yang masih bisa dilakukan Pemerintah yaitu membangun kilang untuk memproses minyak bagi kepentingan pemenuhan kepentingan nasional.

Kita tahu, Nilai transaksi pengadaan minyak dan BBM Indonesia terus meroket Ratusan Juta dolar AS per bulan seiring dengan besarnya volume tersebut.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor minyak pada Maret 2014, impor hasil minyak/BBM mencapai 2,3 miliar dolar AS.

Angka tersebut naik 11,51% atau 3 juta dolar AS dibandingkan dengan Februari 2014 yang mencapai 2 miliar dolar AS.

Jelas kondisi ini mengakibatkan defisit neraca perdagangan semakin langgeng dan terus menggerogoti ketahanan ekonomi negara.

Dengan tidak dibangun kilang di dalam negeri hingga belasan tahun ini, maka sangat wajar bila publik menduga adanya kepentingan pihak lain seperti mafia minyak yang mengganjal rencana ketahanan energi nasional tersebut.

Dengan demikian, harapan rakyat negeri ini sangat bertumpu kepada pemimpin baru hasil pilpres 9 Juli 2014 nanti yang mungkin dapat merealisasikan pembangunan kilang baru di dalam negeri. Kondisi darurat energi saat ini harus dijawab dengan kemandirian energi dan menjaga martabat bangsa.

Kemandirian dan martabat bangsa, hendaknya tidak hanya jadi slogan pemanis kampanye para capres saja yang akan terbakar musnah ketika kelak mereka sudah terpilih. Kita lihat saja nanti. (pedomannews.com)

Related posts