Persoalan pangan di negeri ini tampaknya tidak pernah habis dirundung masalah. Bahkan dapat dikatakan merupakan bom waktu yang siap meledak dan memunculkan berbagai masalah turunannya. Dengan belanja impor pangan yang mencapai 12 miliar dollar AS atau sekitar 60 persen dari kebutuhan dalam negeri, itu artinya, separuh isi perut 250 juta penduduk negeri ini harus bergantung pada kerelaan negara lain untuk menjual komoditas pangan ke Indonesia. Lihat saja misalnya kenaikan sejumlah harga komoditas pokok menjelang Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi, sudah mulai mewarnai sejumlah pasar tradisional. Kenaikan harga komoditas dengan momen sebelum bulan puasa hingga lebaran adalah sebuah peristiwa rutin yang sulit dihindarkan.

Meski demikian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) jangan sampai kecolongan sehingga tetap harus melakukan pengawasan dan sejumlah langkah antisipasi bila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar di pasar. Setidaknya terdapat 14 komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang senantiasa harus mendapat perhatian penuh pemerintah, di antaranya harga daging sapi, ayam hingga cabai dan bawang merah. Menanggapi kenaikan harga empat komoditas yang meliputi bawang merah, bawang putih, telur, dan daging ayam yang mulai dikeluhkan masyarakat beberapa hari ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyatakan kenaikan harga itu dipicu oleh permintaan yang cukup tinggi belakangan ini.

Namun, Mendag mengakui bahwa kenaikan harga tersebut yang mencapai 10% hingga 15% tetap dalam kendali pemerintah, mengingat pasokan komoditas tersebut masih tersedia melimpah. Karena itu, Mendag optimistis harga keempat komoditas itu akan kembali normal sebelum bulan puasa tiba. Terkait dengan persediaan daging sapi, pemerintah mengklaim stok daging sapi tak perlu dikhawatirkan. Berdasarkan catatan Kemendag, sudah masuk 145.000 ekor sapi bakalan impor sepanjang triwulan kedua pada tahun ini, dan 99.000 ekor masih dalam proses impor. Selain itu, terdapat 18.900 ekor sapi impor dan 3.037 ekor sapi lokal siap potong dan didukung oleh impor daging sapi yang kini sudah terealisasi sebanyak 8.316 ton dari total izin impor sebanyak 45.000 ton.

Dengan melihat persediaan yang cukup melimpah itu, pemerintah optimistis harga daging sapi di pasar akan berkisar di bawah Rp100.000 per kilogram. Selain mengamankan sejumlah stok komoditi yang harganya selalu berfluktuatif, pemerintah juga menyatakan siap menggelar operasi pasar guna menstabilkan harga bila terjadi kenaikan di pasar. Operasi pasar menurut Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Chairul Tanjung yang mengklaim persiapan menghadapi Ramadan kali ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, digelar untuk mencegah para pedagang nakal yang menaikkan harga semaunya. Guna menjaga persepsi harga, pelaksanaan operasi pasar tidak mesti menunggu harga naik sehingga para pedagang tidak mengambil keuntungan yang berlebihan.

Sementara itu, pihak Perum Bulog menyatakan siap menggelar operasi pasar setiap saat apabila diminta oleh pemerintah daerah di seluruh Nusantara. Bulog menjamin harga komoditas yang dijual lebih murah dari harga pasar, sebab melalui kegiatan operasi pasar Bulog bisa memperpendek mata rantai distribusi. Selain menggelar operasi pasar yang diyakini bisa menstabilkan harga, Kemendag juga berencana memasang papan harga elektronik pada 165 pasar di seluruh Indonesia. Papan harga itu akan berisi informasi harga produk pangan terbaru.

Kedaulatan Pangan Terancam

Jujur harus kita katakan bahwa bergantung pada pangan pada negara lain sama saja menggadaikan kedaulatan republik ini pada bangsa lain. Indonesia bisa saja tidak mampu bersikap independen, manakala negara eksportir pangan pada suatu saat menekan atau memaksakan kehendaknya pada pemerintah. Dan, isu defisit pangan atau terancamnya kedaulatan pangan rupanya malah menjadi komoditas politik, yang seperti biasa, dibiarkan terkatung-katung, mengambang, dan bertele-tele, tanpa solusi nyata yang signifikan. Elite politik maupun pemerintah sepertinya menjadikan persoalan pangan ini menjadi lahan untuk mencuri simpati publik.

Pemerintah berusaha menjadikan kebutuhan pangan sebagai “bargaining” kepada rakyat sekaligus menunjukkan kekuasaannya dalam mengatur pemenuhan isi perut rakyat. Sebenarnya, bila dibuat sederhana dan praktis, kekurangan bahan pangan bagi penduduk sendiri, dan melambungnya kebutuhan impor pangan menunjukkan penurunan produktivitas pertanian pangan dari dalam negeri. Solusi termudah, dan yang tidak pernah secara serius dilakukan pemerintah adalah menambah produktivitas pangan. Caranya, yang utama adalah menambah luas lahan produktif bagi tanaman pangan. Rupanya, isu defisit atau berkurangnya lahan pertanian pangan juga ditangkap oleh calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) yang bakal bertarung dalam pemilihan presiden pada 9 Juli nanti. Mereka telah mengumbar janji ambisius soal lahan pertanian.

Pasangan Prabowo-Hatta berjanji bakal membuka 2 juta hektare (ha) lahan pertanian baru untuk ditanami padi, jagung, kedelai, dan tebu. Sementara pasangan Jokowi-JK juga berjanji bakal membuka lahan pertanian baru seluas 1 juta ha di luar Jawa. Kedua pasangan capres-cawapres ini menawarkan solusi bagi persoalan pangan negeri ini, yakni impor pangan yang terus melambung sehingga mengancam kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Saat ini, kapasitas produksi pangan nasional memang tak mampu mengimbangi lonjakan permintaan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pasalnya, selain peningkatan produktivitas sejumlah komoditas pangan strategis cenderung stagnan, luas lahan pertanian tak mengalami penambahan secara berarti.

Data statistik menunjukkan, pada 2003, luas lahan pertanian mencapai 24,5 juta ha, terdiri atas 7,9 juta ha lahan sawah dan 16,6 juta ha lahan kering. Pada 2012, luas lahan pertanian hanya bertambah menjadi 25,6 juta ha dengan komposisi 8,1 juta ha lahan sawah dan 17,5 juta ha lahan kering. Artinya, laju penambahan luas lahan pertanian hanya sekitar 0,5 persen per tahun. Padahal, pada saat yang sama, laju peningkatan permintaan terhadap pangan mencapai 5 persen per tahun. Akan tetapi, perlu diingat juga bahwa persoalan lahan pertanian di negeri ini sebetulnya bukan hanya bagaimana menambah luasan.

Terlepas dari antisipasi mengatasi lonjakan harga dan ketersediaan stok sejumlah komoditas pangan menyambut Ramadan, pemerintah memang dituntut untuk membuat kebijakan yang strategis guna menjaga ketersediaan pangan setiap saat. Harus diakui bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan rata-rata sekitar 1,6% atau bertambah sebanyak empat juta orang per tahun, adalah sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menyiapkan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Saat ini beban pemerintah mengatasi pangan sudah pusing tujuh keliling yang kabarnya sebanyak 65% harus dipenuhi melalui impor. Hal ini memang sungguh ironis bila mengaitkan kondisi geografis Indonesia yang luas dan subur tetapi urusan pangan harus dipasok dari negara lain, mulai dari garam, singkong, kedelai, bawang, susu hingga daging sapi yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Karena nilai impor yang terus menggelembung setiap tahun telah memicu defisit neraca perdagangan yang berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi. (analisadaily.com)