Bumerang Kebocoran Anggaran - Oleh: J. Masdarsada, Pengamat Masalah Strategis Indonesia, tinggal di Jakarta

Ketika berbicara pada cara debat Capres yang kedua, calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto mengutip ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK), Abraham Samad bahwa ada kebocoran anggaran sebesar Rp.7.200 triliun dalam ekonomi Indonesia. Angka yang disampaikan itu dinilai terlalu besar bahkan dinilai fantastis. Sejumlah pengamat dari kubu lawan kemudian berkomentar miring. Ada yang mengatakan bahwa seharusnya Prabowo ketika mengulas tentang isu kebocoran anggaran pada saat debat tidak hanya dijadikan konten untuk menarik simpati pemilih, apalagi jika sampai membesar-besarkan angka kebocoran tanpa basis data yang valid, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pendapat lain menyatakan bahwa Prabowo kurang melakukan riset sebelum mengemukakan pendapat.

Sementara itu kubu Prabowo berpendapat, pernyataan kebocoran anggaran itu bukan sikap inkonsistensi sebab beliau hanya mengkritisi, tapi juga mau melanjutkan. Pemikiran tentang penyelamatan keuangan negara dipandang sebagai gagasan yang lebih progresif, dibandingkan hanya dengan blusukan belaka. Intisari dari ekonomi kerakyatan adalah membuat orang kecil bisa tertawa dan tersenyum. Hal itu merupakan gagaan yang orisinil, sederhana namun tetap nikmat. Intinya potensi kehilangan keuangan negara akan terjadi jika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik.

Pandangan tersebut juga sempat mendapat perhatian Presiden SBY yang meminta Menko Perekonomian, Chairul Tanjung untuk diklarifikasi. Pemerintah menyatakan sebenarnya bukan kebocoran anggaran tetapi potensi kerugian apabila tidak ada tindakan dari pemerintah untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam Idonesia. Karena sebenarnya pengamanan sumber daya alam sudah dilakukan secara baik dan maksimal, sehingga tidak mungkin kerugian negara sebesar itu. Klarifikasi pemerintah sejalan dengan klarifikasi KPK melalui Jubirnya Johan Budi. Menurut Johan, Ketua KPK memang pernah menyampaikan mengenai itu, tetapi apa yang disampaikan merupakan analisa atas potensi kerugian negara dari berbagai sektor. Namun hal itu perlu dikaji ulang, KPK sendiri belum pernah mengeluarkan data resmi atas kajian itu.

Wacana dugaan kebocoran anggaran negara yang dikutip oleh salah satu pasangan Capres itu, ternyata mampu menarik perhatian dan tantangan dari berbagai pihak. Meskipun belakangan terdapat ralat dari tim sukses dan pemerintah maupun dari KPK sendiri, bahwa yang dimaksud adalah potesi kebocoran. Wacana tersebut telah berkembang luas di masyarakat, dengan berkembangnya wacana tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terhadap pemerintah. Disisi lain visi memberantas korupsi atau menutup potensi kerugian negara itu, seharusnya juga mendapat apresiasi dari semua pihak untuk kemajuan bangsa dan negara. Untuk itu diharapkan berbagai pernyataan yang dilontarkan sebaiknya ditujukan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam memahami wacana tesebut secara proporsional. Semua pihak perlu mewaspadai adanya politisasi terhadap wacana tersebut yang akan dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan dalam rangka mengkritisi kebijakan pemerintah. Pernyataan yang mengkritisi Capres tersebut dan juga pemerintah secara berlebihan, dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas politik dan hukum nasional terutama menjelang pelaksanaan Pilpres 2014 yang sudah di depan mata. Apalagi dengan berbagai kampanye hitam yang belum dapat dituntaskan oleh Bawaslu, dan aparat keamanan.

Selain itu debat Capres/Cawapres sering kali justru dirusak oleh kedua kubu, terutama oleh tim sukses masing-masing. Mereka merusak hajat demokrasi lima tahunan dengan menggunakan berbagai cara, termasuk suguhan politik yang sangat tidak mendidik. Argumentasi demi argumentasi terus dikeluarkan, sampai jurus jungkir balik demi menyerang satu sama lain. Ironisya tim sukses kedua kubu umunya terdiri dari petinggi partai politik atau elit negeri ini. Mereka berakrobat seperti anak kecil, termasuk para purnawirawan jenderal. Mereka semua tidak mampu menunjukan diri sebagai tokoh yang pantas menjadi panutan.

Sikap anggota Timsus kedua kubu lebih diperparah dengan adanya dukungan dari berbagai media elekronik dan cetak yang tidak netral. Ketidaknetralan awak media ini karena umumnya para pemimpin redaksi tidak bekerja berdasarkan prinsip dan kode etik jurnalistik yang ada. Mereka harus patuh dan terpaksa mengikuti keinginan pemilik modal meski para jurnalis tahu bahwa yang mereka lakukan sebenarnya melanggar kode etik jurnalis. Sehubungan dengan hal itu, sangat penting bagi media massa untuk mengajak masyarakat melakukan pengenalan menyeluruh terhadap kandidat Capres/Cawapres, dan bukan hanya kepada pasangan calon yang didukung pemilik media saja. Disisi lain masyarakat juga harus mencoba mengenal kandidat dengan cara praktis, yakni memahami seluruh pesan yang disampaikan saat debat berlangsung.***

Related posts