KB Perlu Terencana

Oleh: Kencana Sari

Peneliti Balitbangkes, Kemenkes

Ledakan jumlah penduduk masih merupakan bahaya terpendam. Jika tak ditangani sejak dini, masalah besar dikemudian hari berkaitan jumlah penduduk, mungkin tak dapat dihindari. Karenanya membicarakan program keluarga berencana pun menjadi kontekstual. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini. Tingkat pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate) penting untuk mengukur keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Data SDKI 1991-2012 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terhadap pemakaian alat/cara KB suntikan (injection) pada 1991 dari 12% menjadi 32% pada 2012. Sementara angka pemakaian alat/cara KB spiral atau IUD menurun dari 13% menjadi hanya sekitar 5% selama 1991-2012.

Sosial budaya, stigma dan norma juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk ber KB, baik dari pemilihan alat kontrasepsinya maupun akseptor KB. Di daerah seperti Kulonprogo, vasektomi masih terganjal norma agama terlebih pada awal Januari 2009 lalu, MUI sempat mengeluarkan fatwa haram bagi pria untuk vasektomi. Mitos bahwa vasektomi menurunkan gairah seks juga menjadi momok yang membatasi peran serta pria dalam KB. Selain itu juga masih adanya tokoh agama yang memiliki interpretasi terhadap teks agama yang dianutnya yaitu adanya larangan untuk membatasi jumlah anak dan menganggap bahwa KB merupakan perbuatan mutasyabihat (samar-samar, antara halal dan haram) juga mempengaruhi penggunaan KB secara umum. Seringkali lingkungan sosial, budaya, stigma dan norma lebih dominan memberikan pengaruh negatif terhadap informan. Rasa malu, takut sakit, dan pengalaman buruk orang lain menghambat penggunaan Kb jangka panjang.

Faktor lain yang berperan adalah sarana pelayanan KB. Pelayanan KB merupakan salah satu pelayanan promotif dan preventif dan termasuk ke dalam 6 (enam) Upaya Kesehatan Wajib (UKW) dari setiap Puskesmas di Indonesia. Namun pada umumnya, masyarakat memperoleh pelayanan KB di praktek bidan. Data Rifaskes 2011 menunjukkan bahwa secara nasional hanya sekitar 8 persen Puskesmas yang memiliki hampir 80 persen jenis obat/alat KB. Hasil kualitatif juga menunjukkan bahwa ketersediaan alat kontrasepsi MKJP di puskesmas terbatas, karena menunggu sisa alat kontrasepsi dari kegiatan safari KB sedangkan untuk alat kontrasepsi non MKJP relatif lebih tersedia karena rutin dimintakan dari BKKBN.

Bagaimana mungkin masyarakat akan ke Puskesmas jika sarana dan peralatannya terbatas?

Mahal dan sulitnya akses kepada penyedia pelayanan penggunaan alat KB jangka panjang menjadi faktor utama penghambat penggunaan KB jangka panjang. Meskipun alatnya gratis tetapi karena maasih adanya biaya pemasangan menjadi beban tersendiri bagi sebgaian masyarakat. Sehingga bagi mereka yang ingin menggunakan alat KB jangka panjang terpaksa harus menunggu hingga safari KB tiba agar mendapat perjalanan gratis.

Di Indonesia, bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling banyak memberikan pelayanan KB. Hal ini karena Bidan berada lebih dekat dengan masyarakat dibanding penyedia layanan KB lainnya. Mungkin kedepan perlu dibentuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk promosi partisipasi masyarakat melalui kader sebagai motivator. Shifting task dengan melengkapi kader untuk dapat memberikan pelayanan KB juga dapat mendekatkan KB kepada masyarakat tentu saja dengan pemilihan alat yang sesuai dengan kapasitas kader.

Hasil kualitatif menunjukkan bahwa peran Petugas lapangan KB (PLKB) yang aktif juga harus kembali dibangkitkan sehingga masyarakat lebih terbuka dan mau untuk berKB. Jumlah PLKB saat ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan informasi mengenai KB tidak dapat tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan KB terutama KB jangka panjang maka perlu peningkatan porsi pelatihan pemasangan alat kontrasepsi bagi tenaga kesehatan. Data BKKBN diketahui bahwa dari 92.331 tenaga bidan yang tercatat memberikan pelayanan KB, terdapat sekitar 56,3 persen yang belum mengikuti pelatihan IUD dan 59,3 persen belum mengikuti pemasangan alat susuk KB/implant. Pelaksanaan Keluarga berencana harus baik direncana, jika tidak ingin datang bencana.

Related posts