NERACA

Jakarta – Harga gas elpiji non subsidi ukuran tabung 12 kg dan 50 kg tak akan dinaikan sampai akhir tahun 2011. Pertamina akan melaporkan soal tidak naiknya harga elpiji tersebut ke pemegang saham. Alasannya, karena menyangkut kerugian Pertamina dalam bisnis tersebut.

“Ya kita tidak akan naikkan elpiji (12 kg dan 50 kg) pada tahun ini, fix. Tapi kita akan lapor kepada pemegang saham akibat kerugian yang kita alami dari pejualan elpiji non subsidi yang di bawah harga keekonomiannya,” kata VP Corporate Communication Pertamina M. Harun di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Harun, alasan Pertamina untuk sepakat dengan keputusan pemerintah yang tidak ingin menaikkan harga elpiji non subsidi ingin mencegah inflasi naik tinggi. “Kalau elpiji dinaikkan harganya, khawatir akan mendongkrak inflasi nanti,” ujarnya.

Dia mengakui, sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti UU BUMN yang memperlakukan setiap BUMN-BUMN agar dapat menciptakan profit (keuntungan). “Namun, kalau memang seperti saat ini kondisinya, kita tidak apa-apa di-hold dulu kerugiannya. Kita tinggal lapor kepada pemegang saham. Artinya, sudah dipastikan dalam kondisi seperti ini, dalam tahun ini kita tidak akan menaikkan elpiji,” jelas Harun.

Dia menyebut, kerugian akibat penjualan elpiji non subsidi diperkirakan bisa membengkak hingga mencapai Rp 4 triliun, seiring meningkatnya permintaan di masyarakat. Sebelumnya Pertamina, menghitung potensi kerugian bisa mencapai Rp 3,6 triliun di tahun ini.

“Kalau nanti kita diminta untuk melayani pertumbuhan demand (permintaan), mungkin kerugiannya bisa sampai Rp 4 triliun karena demand yang tumbuh. Konsekuensinya, tentu lost pasti akan bertambah. Tapi ini yang kita akan laporkan ke pemerintah, supaya pemegang saham tahu bahwa di bisnis ini kita memang diminta untuk tidak menaikkan harga,” paparnya.

Sebelumnya, Pertamina sempat meminta kepada DPR dan Pemerintah supaya dapat menaikkan harga elpiji 12 kg dan 50 kg mengingat Pertamina masih menjual barang tersebut dengan harga di bawah keekonomian.

Akibatnya Pertamina selalu mengalami kerugian setiap tahun. Untuk tahun ini, jika harga tidak dinaikkan Pertamina dapat merugi hingga Rp 3,6 triliun. Rencananya BUMN migas tersebut ingin menaikkan harga sebesar 10%. Namun sejauh ini, pihak pemerintah belum menyetujui akan hal itu dengan berbagai macam pertimbangan makro.

Sementara itu, Direktorat Jendral Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, sekitar 54% lokasi tangki penyimpanan BBM berada di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Jumlah tangki penyimpanan BBM darat milik PT Pertamina dan badan usaha lain mencapai 1.611 tangki dengan total kapasitas 5,348 juta kiloliter (KL).

Beberapa lokasi itu antaralain seperti di Aceh total kapasitas tangki penyimpanan di luar fasilitas badan usaha niaga mencapai 228.6661 KL, UPMS I sebesar 848.214 KL, Riau dan Kepulauan Riau 93.981 KL, Kalbar 7.000 KL, UPMS VI 236.368 KL, Kaltim 9.073 KL, UPMS VII 224.140 KL dan UPMS VIII 282.544 KL.

Selain itu, di Sumut sebesar 32.815 KL, UPMS II 205.509 KL, Jakarta dan Banten 458.198 KL, UPMS III 1.235,850 KL, Jawa Tengah 2.000 KL, Jawa Timur 75.471 KL, UPMS IV 467.470 KL dan UPMS V 660.575 KL.

Dari alokasi tadi terlihat ketimpangan alokasi, padahal infrastuktur penyimpanan sangat penting untuk mengamankan pasokan BBM. Infrastruktur penyimpanan yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, maka perlu dikembangkan tangki penyimpanan di luar daerah-daerah.

Kapasitas penyimpanan itu akan disesuaikan dengan tingkat konsumsi masing-masing daerah. Selain fasilitas penyimpanan BBM, diperlukan juga fasilitas penyimpanan minyak mentah, mengungat besarnya impor minyak mentah domestik misalnya dari Timur Tengah untuk kebutuhan kilang Cilacap.