Inflasi Juli Dipastikan Tinggi - PEMERINTAH DAN BI PUNYA ANDIL KENAIKAN HARGA BARANG

Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia dinilai punya andil terhadap laju inflasi yang meningkat tinggi pada Juli mendatang. Momentum masuknya bulan Puasa dan Idul Fitri sering dijadikan alasan atas kenaikan harga bahan-bahan pokok. Harusnya pemerintah mampu bertindak mencegah, bukan memberikan toleransi terhadap kenaikan harga sekecil apapun.

NERACA

Pengamat ekonomi Iman Sugema menilai, pemerintah kurang berupaya serius dalam mengendalikan inflasi. Hal itu dapat dilihat dari sedikitnya barang yang harganya diatur oleh pemerintah. “Ini jauh berbeda yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia yang mampu mengatur sekitar 2.015 jenis barang. Sementara di Indonesia hanya bahan bakar minyak (BBM), listrik, angkutan,” ujarnya saat dihubungi Neraca, Rabu (25/6).

Menurut Iman, peran pemerintah dalam mengatur harga masih kurang. “Bahkan untuk beras sekalipun lebih sering tidak terkendali harganya. Pengalaman di negeri jiran tersebut menunjukkan bahwa rendahnya inflasi bisa dilakukan hanya jika pemerintah Malaysia bekerja keras untuk menjaga berbagai harga barang tetap stabil,” cetusnya.

Di sisi lain, Iman justru menilai pemerintah lah yang menciptakan inflasi. “Polemik berkepanjangan soal rencana kenaikan BBM telah memicu dua rangkaian inflasi pertama sebelum terjadi kenaikan dan kedua setelah kenaikan. Tak hanya itu, per 1 Juli nanti juga akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk beberapa golongan. Alasannya untuk menyelamatkan APBN karena membengkak akibat subsidi. Dan kenaikan inflasi karena faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran yang kurang diantisipasi dengan matang,” jelasnya.

Karena itu, dia berharap agar pemerintah lebih agresif lagi dalam rangka menjaga nilai inflasi karena itu berkiatan dengan kebijakan moneter yang nantinya disusun oleh Bank Indonesia. Dan tidak membuat kebijakan yang kontraproduktif dengan pertumbuhan ekonomi. “BI juga tak kuasa untuk mengendalikan nilai kurs yang cenderung melemah. Bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat kalau pemerintahnya sendiri tidak mau bergerak,” keluhnya.

Menyambut datangnya Bulan Puasa dan Idul Fitri, biasanya harga bahan pokok seperti gula, beras, tepung terigu dan daging ayam melonjak harganya. Pemerintah harusnya mampu menjaga jalur distribusi bahan pokok tersebut agar sampai ke tangan konsumen dengan aman terkendali. Karena tidak tertutup kemungkinan harga bahan pokok tersebut akan bergerak naik pada Juli mendatang yang pasti berdampak pada laju Inflasi yang akan terkerek meningkat.

Apalagi mulai 1 Juli 2014 tarif listrik pasti naik, yang tentu mempengaruhi harga produk manufaktur akan meningkat pula. Dalam tiga tahun terakhir, Inflasi selalu tinggi pada bulan Juli. Pada Juli 2011 tercatat 0,67%, Juli 2013 sebesar 0,7% dan Juli 2013 mencapai 3,29%. Sementara Juli tahun ini diperkirakan 1%. Sementara Inflasi Januari-Mei 2014 tercatat 1,55%, yang lebih rendah dibandingkan periode sama 2013 yaitu 2,28%. Sedangkan secara yoy pada Mei 2014 tercatat 7,32%, lebih tinggi dari Mei 2013 yaitu 5,47%.

Konsumsi Meningkat

Menko Perekonomian Chairul Tanjung menyebutkan, pada Juli terdapat hari raya Idul Fitri dan periode masuk sekolah. Pada masa-masa tersebut konsumsi cenderung meningkat, sehingga kemungkinan inflasi akan cukup tinggi.

"Juli tentu ada peningkatan inflasi karena ada lebaran dan tahun ajaran baru. Itu selalu meningkatkan faktor inflasi. Kita berharap tidak," ujarnya di Jakarta, pekan ini.

Kepala BPS Suryamin pun mengakui, selain Lebaran dan tahun ajaran baru, pada bulan Juli juga terdapat kecenderungan lonjakan harga emas. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya mengusulkan agar pemerintah mengendalikan harga komoditas lainnya.

"Makanya kami mengusulkan, emas kan itu tidak bisa diapa-apakan. Karena dia memang mengikuti harga internasional. Sudah given. Berarti komoditi lain yang bisa dikendalikan akan kita kendalikan untuk supaya inflasi ini terjaga," ujar Suryamin.

Pengamat ekonomi Indef Eko Listiyanto mengatakan, saat ini kebijakan BI lebih pada mempertahankan kebijakan moneter, namun tidak memberikan pada ruang fiskal. Ini dari , barometernya terlihat kecenderungan menahan BI Rate pada level 7,5 % dengan dalih inflasi yang masih tinggi.

Padahal implikasi BI Rate yang tinggi akan mendorong munculnya kredit macet, sektor riil tidak berjalan, dan imbasnya pada daya beli masyarakat yang rendah. Karena BI Rate tinggi lebih pada menahan dana investasi saja, yang notabene pada investasi industri keuangan tidak berdampak besar pada masyarakat. “BI lebih safe pada kebijakan moneter, walau berdampak negatif di sisi fiskal,” ujarnya, kemarin.

Selain itu, lihat saja utang luar negeri swasta pada April 2014 mencapai US$145,6 miliar atau naik 13% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kecenderungan kenaikan ini karena suku bunga di dalam negeri cukup tinggi, sehingga banyak pengusaha mencari pinjaman ke luar negeri yang suku bunganya lebih rendah. “Jika kebijakan BI berimbang, harusnya sudah menurunkan suku bunga untuk memberikan ruang fiskal sektor lain bisa tumbuh,” ujar Eko.

Bagaimanapun, suku bunga tinggi membuat kondisi produksi dalam negeri stagnan sehingga daya saing lemah, dan juga pendapatan masyarakat semakin menurun yang otomatis daya beli masyarakat kian menurun. “Bagaimana inflasi bisa ditekan, jika daya beli masyarakat kian menurun,” tegasnya.

Ekonom UI Lana Soelistianingsih mengatakan, meski pemerintah mengklaim stok pangan berada di titik aman menjelang bulan puasa, pemerintah diminta mewaspadai faktor-faktor pemicu inflasi lain yang berasal dari sektor non-pertanian. Kemudian beberapa momen lain yang terjadi bersamaan dengan datangnya bulan puasa patut menjadi perhatian pemerintah agar inflasi terkendali, misalnya kenaikan tarif listrik.

“Dampak kenaikan TDL itu langsung ke bahan makanan dan makanan cepat saji. Mie instan misalnya, itu harganya terus naik,” kata dia.

Selain tarif listrik, dia juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan nilai rupiah. Sejak awal tahun 2014, rupiah berada pada level lemah terhadap dolar AS. “Ini sepertinya berlangsung sepanjang tahun, karena rupiah sekarang demand-nya tinggi, untuk pembayaran utang. Nilai rupiah akan terbantu jika presiden terpilih nanti mampu memberikan optimisme bagi pasar, sehingga banyak investor masuk,” ujarnya.

Lana pun mengungkapkan inflasi bisa saja meningkat dikarenakan peristiwa seperti pergantian pemerintahan, pengaruh bulan puasa, lebaran dan liburan sekolah. Untuk itu pemerintah diminta mengantisipasi melonjaknya harga-harga komoditas kebutuhan masyarakat karena akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Konsumsi rumah tangga sebagai motor pertumbuhan perlu terus dipertahankan. Artinya stabilitas menjadi kata kunci untuk menjaga tingkat konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, kebijakan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak memerlukan persiapan yang matang tidak hanya terkait penentuan kebijakannya, tetapi juga koordinasi, mekanismenya, prosedur, distribusi hingga sosialisasi," jelas Lana.

Sedangkan mengenai BI yang masih menerapkan kebijakan moneter ketat hingga akhir 2014, lanjut Lana, sebenarnya salah satu penyebab anjloknya pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melambatnya pertumbuhan kredit karena kebijakan moneter ketat. Jika pemerintah menyebut perlambatan ekonomi karena ekspor merosot, maka lebih tepatnya disebabkan adanya perlambatan kredit. Perlambatan kredit cukup berperan besar dalam merosotnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama yang lalu, dimana hanya mencapai 5,21%.

"Meski kebijakan moneter ketat diberlakukan untuk mengendalikan inflasi, namun seharusnya pemerintah mulai mempertimbangkan dan mengkaji ulang mengenai kebijakan moneter ketat pada semester dua ini untuk kembali menggenjot pertumbuhan. Tapi tentu harus melihat terlebih dulu kondisi defisit neraca transaksi berjalan. Jika setelah triwulan II membaik, saya kira sudah bisa dilakukan pelonggaran," ungkap dia.

Dia pun menjelaskan BI memang masih mempertahankan moneter ketat dengan tidak menurunkan suku bunga acuan dari posisi 7,5%. Kebijakan ini masih konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4,5 plus-minus 1% pada 2014 dan 4 plus-minus 1% pada 2015. Selain itu, kebijakan tersebut juga untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.

"Saya optimistis target defisit transaksi berjalan sepanjang tahun ini bisa di bawah 2,5%. Sebetulnya sudah membaik. Mudah-mudahan bisa di bawah 2,5%," ujarnya. bari/agus/mohar

Related posts