Di tengah perjalanan tahun politik saat ini, Indonesia perlu terus menjaga kepercayaan pasar terhadap kredibilitas ekonomi, mengingat kita pernah memiliki bukti ketangguhan di saat krisis melanda dunia. Salah satu fakta adalah pertumbuhan ekonomi negeri ini mencapai angka tertinggi di Asia Pasifik, yakni rata-rata 6%, setelah Tiongkok yang menggapai 7,5%.

Namun, dalam kondisi sekarang ini kita perlu komitmen lebih serius jika dikaitkan dengan sensitivitas terkait beberapa isu strategis menjelang Pilpres 2014. Indonesia sekarang berada dalam satu kurva siklus bisnis dengan ekspansi yang melambat. Ini terlihat dari makin terdepresiasinya rupiah terhadap US$, makin melebarnya defisit perdagangan dan membengkaknya utang luar negeri Indonesia hingga debt service ratio (DSR) mencapai 46% pada kuartal I-2014.   

Meski belakangan terlihat pesatnya pertumbuhan shopping centre, hypermarket, mal, dan minimarket di berbagai kota, termasuk bisnis online, tingkat pengangguran dan kemiskinan tetap jadi ancaman serius di negeri ini. Kinerja investasi pun meningkat di sisi portofolio, namun di sisi investasi langsung (foreign direct investment) terlihat agak melambat, sementara pengusaha dalam negeri kesulitan pembiayaan karena tingkat bunga pinjaman bank masih tinggi saat ini.

Kendati data BPS tentang indeks tendensi bisnis menunjukkan kecenderungan peningkatan, kita perlu mewaspadai isu strategis menjelang pilpres. Kewaspadaan ini untuk menjaga, bahkan meningkatkan daya saing, yang bermuara pada keterjagaan perekonomian nasional. Kita tak bisa memungkiri kerentanan atau kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini.

Patut kita ketahui, pentahapan pemilu mendatang terus dilakukan sepanjang 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyebutkan, salah satu sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah keterlaksanaan Pemilu 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan peningkatan angka partisipasi politik rakyat rata-rata 75%.

Karena itu, tahun ini kita perlu lebih meningkatkan daya saing ekonomi guna menghadapi perlambatan perekonomian dunia dan persaingan global yang makin ketat. Perlu mengembangkan potensi besar perekonomian domestik. Ada baiknya pemerintah terus mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mendorong produktivitas ekonomi, pemerintah juga harus mempercepat pembangunan infrastruktur guna memperkuat konektivitas nasional, ketahanan energi sekaligus pangan.

Peningkatan daya saing nasional juga terkait sektor produksi, terutama industri pertanian, dan pariwisata. Pembangunan industri perlu terus didorong guna mendongkrak nilai tambah berbagai komoditas unggulan dari berbagai wilayah Indonesia, khususnya koridor ekonomi dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selanjutnya, penciptaan kesempatan kerja, terutama tenaga kerja usia muda, guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Terkait dengan peningkatan daya saing, kita tidak boleh cukup puas hanya dengan memiliki keunggulan komparatif. Namun secara bertahap kita harus melakukan transformasi dengan cara mengubah keunggulan komparatif itu menjadi keunggulan kompetitif. Pemerintah perlu melakukan upaya itu guna meningkatkan nilai tambah dari setiap produk unggulan yang ada di wilayah koridor ekonomi program MP3EI.

Adalah rasional, jika kebijakan akselerasi industrialisasi bertujuan menumbuhkan industri berbasis hasil tambang, industri pengolah hasil pertanian, industri berbasis SDM (padat karya) dan penyedia kebutuhan pasar domestik, serta mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat, sehat, dan mandiri. Dan tidak kalah pentingnya meningkatkan pembangunan klaster industri di seluruh Indonesia. Semoga!