Industrialisasi, Kemiskinan dan Pengangguran

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945 harus berhasil membangun sistem perekonomian nasionalnya dengan menempatkan sektor industri sebagai penggerak utamanya. Sektor industri yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah pengembangan sektor industri yang mengolah sumber daya alam strategis dalam rangka peningkatan nilai tambah di dalam negeri, dan pengembangan sektor industri kecil dan industri menengah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Kekuatan ekonomi nasional akan tumbuh dengan fondasi yang kokoh jika sektor industri yang mengolah sumber daya alam dan sektor industri kecil dan industri menengahnya dapat tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi.

Jika kedua sektor industri tersebut dapat tumbuh dan berkembang di negeri ini dengan tingkat daya saing yang tinggi, maka struktur perekonomian nasional akan menjadi kokoh dan tidak mudah mengalami turbulensi ketika kondisi perekonomian global mengalami pelambatan pertumbuhan karena masih bisa ditopang oleh kekuatan pasar dalam negeri yang volume bisnisnya sangat besar dilihat dari aspek demografis, dan kemampuan daya beli masyarakatnya yang semakin meningkat.

Kegiatan ekonomi produktif berbasis pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya nasional harus menjadi pilihan kebijakan untuk membawa bangsa ini mampu mewujudkan kemandirian ekonominya tanpa harus bergantung pada kekuatan asing seperti selama ini terjadi. Peran modal asing tidak harus dinafikkan sama sekali, tetapi kehadiran mereka tetap diperlukan sebagai pelengkap, bukan yang utama.

Indonesia tidak boleh gagal membangun industri pengolahannnya yang berfokus pada penguatan struktur industri yang mengolah sumber daya alam strategis di dalam negeri, dan membangun sektor industri kecil dan industri menengahnya yang kuat dan inovatif. Selain itu juga perlu melakukan industrialisasi sektor pertanian dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian.

Pembangunan sektor industri yang mengolah sumber daya alam strategis, pengembangan sektor industri kecil dan industri menengah yang kuat dan inovatif, sera melakukan industrialisasi pertanian adalah langkah strategis penting yang harus digarap oleh pemerintah dengan sasaran untuk mencapai beberapa sasaran pokok, antara lain adalah penguatan struktur perekonomian nasional,mengatasi problem kemiskinan dan pengangguran, serta sekaligus agar indonesia mampu keluar dari middle income trap.

Selain itu juga akan dapat menyelamatkan posisi Indonesia dari ancaman defisit transaksi berjalan karena barang-barang ekspor dari Indonesia bukan lagi berupa bahan mentah tetapi sudah bergeser mengekspor produk-produk yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri. Negara dengan jumlah penduduk yang besar (saat ini mencapai sekitar 250 juta jiwa) adalah sebuah kekuatan captive market di dalam negeri.

BERITA TERKAIT

Investasi Emas Pasca Lebaran

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Usai lebaran Idul Fitri 1445 H masyarakat Indonesia mulai menjalankan aktifitas kembali seperti biasanya…

Tantangan APBN Paska Pemilu

   Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR, DPD…

Kebijakan Satu Peta

 Oleh: Susiwijono Moegiarso Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Emas Pasca Lebaran

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Usai lebaran Idul Fitri 1445 H masyarakat Indonesia mulai menjalankan aktifitas kembali seperti biasanya…

Tantangan APBN Paska Pemilu

   Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR, DPD…

Kebijakan Satu Peta

 Oleh: Susiwijono Moegiarso Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau…