NERACA

Jakarta - Derasnya impor barang modal dan bahan baku penolong pada Industri nasional perlu diimbangi dengan pengembangan industri hilir. Karena dengan hal  itu menandakan pertumbuhan industri dalam negeri terus tumbuh. Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini mengatakan, pemerintah harus memikirkan hilirisasi industri untuk bisa mengurangi ketergantungan pada mesin-mesin barang modal dan bahan baku penolong dari luar negeri.

"Sebab jika tidak, bisa membuat defisit neraca perdagangan dalam negeri semakin membesar," ungkap Hendri saat dihubungi Neraca, Rabu (25/6).

Lebih lanjut Hendri mengatakan banyak industri dalam negeri yang mengimpor barang modal dan bahan baku untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dan tidak diekspor kembali. Sehingga produksi industri ini tidak menghasilkan devisa.

Selain itu, sebanyak 70% industri dalam adalah informal yang tidak memiliki daya saing. Sementara 30% industri formal yang punya daya saing. "Tugas pemerintah adalah mendorong yang formal itu dengan meningkatkan mutu agar berdaya saing," paparnya.

Sementara itu,  Sekjen Kementerian Perindustrian, Ansari Bukhari mengatakan hingga saat ini, sekitar 64% dari total industri di Indonesia masih mengandalkan bahan baku, bahan penolong, serta barang modal impor untuk mendukung proses produksi, menurut pejabat Kementerian Perindustrian. Karena itu, mayoritas industri rentan terhadap fluktuasi kurs rupiah terhadap do-lar Amerika Serikat.

"Jumlah tersebut berasal dari sembilan sektor industri yakni permesinan dan logam, otomotif, elektronik, kimia dasar, makanan dan minuman, pakan ternak, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang kimia lain, serta pulp dan kertas," kata Ansari.

Menurut dia, sekitar 64% industri itu mendominasi nilai produksi industri nasional sebesar 80% serta menyumbang 65% penyerapan tenaga kerja. "Hal itu menunjukkan peran strategis dari sembilan sektor industri tersebut," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, neraca perdagangan enam dari sembilan industri itu ternyata defisit karena impor lebih besar dibandingkan ekspor. Total impor bahan baku dan bahan penolong dari 64% industri nasional itu mencapai sekitar 67,9%, impor barang modalnya mencapai 24,6%, dan impor barang konsumsinya 7,5%.

Menyadari hal itu, Anshari menjelaskan, pemerintah ingin segera mengatasi masalah tersebut karena menjadi prioritas Kementerian Perindustrian. "Salah satu caranya mempercepat program hilirisasi agar ketergantungan bahan baku impor semakin kecil," ujarnya.

Selama ini, Anshari mencontohkan, banyak sumber daya alam Indonesia baik di bidang agro mau-pun mineral diekspor dalam keadaan mentah, kemudian diolah di ne-gara lain menjadi barang semi jadi, dan diimpor ke Indonesia sebagai bahan baku atau bahan penolong. Karena itu, pemerintah mengam-anatkan bahan mentah wajib diolah di dalam negeri agar industri hilirnya tumbuh dengan struktur yang kuat.

Ketergantungan bahan baku impor yang tinggi menyebabkan industri nasional rentan terhadap gejolak kurs. Setelah melemah cukup signifikan sebesar 26% menjadi Rp 12.000 per dolar AS, kurs rupiah cenderung menguat di kuartal I 2014. Namun, rata-rata kurs rupiah pada tiga bulan pertama tahun ini masih tetap tinggi dibanding rata-rata kuartal I 2013.

Berdasarkan data Bloomberg, pada kuartal I 2014 rupiah menguat 6,4% dari posisi Rp 12.160 ke level Rp 11.380. Rata-rata kurs rupiah terhadap dolar AS di periode tersebut Rp 11.770. Nilai rata-rata kurs itu lebih tinggi 21,4% dibanding rata-rata kuartal I 2013 sebesar Rp 9.694.

Salah satu sektor industri yang terpukul akibat pelemahan kurs itu adalah sektor pakan ternak mengingat 80% bahan baku masih bergantung pada impor. Kenaikan rugi kurs menekan laba bersih ketiga emiten pakan ternak tersebut sehingga laba bersih ketiganya turun rata-rata 22% di periode yang sama.

Industri nasional diperkirakan bisa mengurangi ketergantungan impor bahan baku pada 2014. Setidaknya, dibutuhkan waktu dua tahun untuk memperkuat struktur industri di dalam negeri. "Fokus saya adalah memperkuat struktur industri. Saya berharap, pada 2014, kita sudah bisa menekan ketergantungan impor," kata Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat.

Menurut Hidayat, hampir 50% kebutuhan barang modal dan bahan baku industri di dalam negeri masih didatangkan melalui diimpor. Padahal idealnya, kebutuhan itu harus dipenuhi di dalam negeri. Untuk mendorong pemenuhan bahan baku di dalam negeri, menurut Hidayat, diperlukan berbagai insentif fiskal agar pelaku usaha berminat menginvestasikan dananya. Pemenuhan insentif tersebut telah disadari oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan diharapkan dapat mendorong pengembangan industri bahan baku di dalam negeri.

Di sisi lain, dia mengakui, ketergantungan impor barang modal dan bahan baku yang tinggi juga menjadi salah satu kelemahan struktur perdagangan nasional. Importasi barang modal dan bahan baku yang tinggi menjadi salah satu penyebab defisit perdagangan yang semakin bertambah. Untuk itu, pemerintah akan terus memperkuat pembangunan industri dasar di dalam negeri, terutama sektor petrokimia dan logam dasar.

Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM) Kemenperin Harjanto mencontohkan, ketergantungan impor bahan baku petrokimia sudah mencapai US$ 5,8 miliar. "Kalau ketergantungan ini tidak segera diatasi, ketika terjadi pemulihan global dari krisis saat ini, kita tidak akan bisa mengejar karena sektor hulu kita tidak berkembang," ujarnya.

Hal senada disampaikan Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno dan Sekjen Apsyifi Redma G. "Kita memiliki industri tekstil terintegrasi. Hanya Indonesia, Tiongkok, dan India yang memiliki industri tekstil terintegrasi. Tapi, karena masih mengimpor sebagian besar bahan baku, industri kita kalah," ujar Redma.