NERACA

Jakarta – Regulasi kepemimpinan bakal berpindah tangan, segudang masalah Indonesia masih harus dibenahi oleh pemimpin terpilih mendatang salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang disinyalir sebagai salah satu penghambat melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mencapai pembangunan itu, setidaknya Indonesia membutuhkan  Rp5.400 triliun. "Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sudah ditetapkan apa-apa yang harus dibangun. Namun itu kembali lagi ke presiden yang baru mau menjalankannya apa tidak," ucap Dedy S Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, sesaat setelah menghadiri acara Indonesian Gas Society, di Jakarta, Rabu (25/6).

Menurut Dedy, dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa Indonesia membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp 5.400 triliun. "Sehingga pada 2025 Indonesia bisa menjadi negara ekonomi menengah dan 2030 menjadi negara maju," ujarnya. Namun, lanjut Dedy, negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat menyediakan pendanaan sekitar Rp 1.200 triliun. "Sisanya dapat dari mana? Itu yang menjadi tantangan terberat, siapa pun presidennya," tegas dia.

Penerimaan pajak, menurut Dedy, tidak bisa diandalkan sepenuhnya. "APBN nggak mampu, dari pajak saja hanya dapat 22%. Ini tergantung presiden selanjutnya, cari duit untuk pembangunan infrastruktur," tuturnya. Sedangkan menurut menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan memang sulit mengandalkan APBN saja untuk membangun infrastruktur. Menurut dia, pendanaan dari APBN harus lebih difokuskan untuk infrastruktur yang tidak ekonomis. "Ada pelabuhan di Maumere, swasta nggak mau masuk. Rute penerbangan perintis itu nggak bisa dikasih swasta," jelasnya.

Sementara untuk proyek infrastruktur yang dianggap menuguntungkan, harus diserahkan kepada swasta. Skema yang ada saat ini adalah kerja sama pemerintah-swasta atau Public-Private Partnership (PPP). "Pemerintah hanya biayai yang tidak feasible. Bangun pelabuhan di wilayah timur yang kapalnya nggak ada yang datang itu harus pemerintah. Dari pemerintah 15%, swasta 85%," papar Chatib.

Senada dengan Chatib, Ekonom asal Universitas Gadjah Mada Hendri Saparini menilai seluruh dokumen yang sudah diserahkan memiliki visi misi yang bagus. Hanya saja hal itu akan terbentur mengenai keterbatasan APBN nantinya.Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah baru nantinya yang terpilih untuk lebih mengoptimalkan sektor swasta demi membantu terwujudnya pembangunan Indonesia yang merata."Jadi pemerintah bisa mendorong ekonomi lewat, satu lewat APBN melalui kebijakan, naum juga tidak kalah penting yang harus kita lebih pahami bagimana mengoptimalkan dan mendorong swasta," kata Hendri.

Salah satu sektor yang harus dioptimalkan untuk menarik minat swasta dalam turut serta pembangunan yang merata dikatakan Hendri melalui sektor pangan.Sektor pangan ini dikatakan Hendri menjadi sektor yang sangat strategis mengingat penciptaan swasembada pangan yang dicita-citakan bertahun-tahun belum juga terwujud kembali."Pangan itu kan pemerintah selama ini tidak mengalokasikan untuk mengendalikan harga pangan karena sekarang pemerintah tidak menetapkan pangan strategis dan bagimana pengolaannya, padahal itu butuh sekali, tapi Bulog tidak di-back up anggaran," paparnya.

Hendri menghimbau kepada pemerintah untuk lebih memberikan insentif kepada swasta untuk sektor pangan strategis tersebut."Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah mengenai penciptaan lapangan kerja, itu menjadi PR tersendiri setiap pemimpin baru," pungkas dia. [agus]