NERACA

Jakarta – Pengamat Ekonomi Faisal Basri menilai bahwa kesenjangan harga (disparitas) produk di Indonesia cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan disparitas harga produk di Indonesia dengan produk impor adalah masalah infrastruktur dan transportasi yang masih mahal sehingga menyebabkan harga-harga produk di Indonesia jauh lebih mahal.

“Diantara negara-negara ASEAN, Indonesia terbilang satu-satunya negara yang memiliki tingkat disparitas yang paling tinggi. Kalau mau masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, maka harga-harga harus sama. Ini seperti yang dilakukan oleh Singapura dan Malaysia yang mana harga-harga produk dari ujang ke ujung sama,” ungkap Faisal di Jakarta, Rabu (25/6).

Ia mencontohkan bagaimana harga jeruk lokal jauh lebih mahal dibandingkan dengan jeruk impor. Hal itu disebabkan karena ketersediaan infrastruktur dan transportasi yang kurang memadai. “Akibat hal ini, lebih murah harga jeruk mandarin dari pada jeruk medan. Kalau harga jeruk medan Rp 3.400, harga jeruk mandari cuma Rp 3.200. Bongkar muat barangnya saja disini sampai makan waktu 2 minggu, itu yang dikeluhkan" lanjut dia.

Dia juga menyoroti mahalnya biaya bongkar untuk barang-barang Indonesia yang diekspor. Bahkan Indonesia menjadi yang termahal ketiga di antara negara ASEAN setelah Kamboja, Brunei Darussalam. Hal ini yang membuat produk Indonesia kalah dalam hal daya saing. “Sedangkan biaya barang impor di Indonesia menjadi yang termurah ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Jadi kalau mau dijual keluar produk kita menjadi yang termahal ke-3. Sedang barang impor kesini jadi yang termurah ke-3,” jelas dia.

Deputi Menko Perekonomian Edy Putra Irawady menyatakan pemberlakuan MEA akan membuat perdagangan komoditas antar negara ASEAN menjadi bebas. Demikian halnya dengan transportasi barang dan jasa, modal, serta tenaga kerja. “Akan terjadi persaingan yang tinggi dengan diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 mendatang. Karenanya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan akan menjadi modalitas bangsa dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” urainya.

Edy mengatakan adanya pasar tunggal ASEAN nantinya menjadikan seluruh kegiatan perniagaan pangan antarnegara di kawasan ASEAN menjadi sangat longgar. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia untuk tidak hanya meningkatkan daya saing produk-produk domestik agar tidak tergilas produk impor. Namun, diperlukan pula upaya mewujudkan sistem logistik yang efektif dan efisien yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan mewujudkan kedaulatan pangan.

“Efisiensi logistik menjadi kunci kita dalam mengatasi tantangan membanjirnya impor pangan yang akan melemahkan suplai domestik dan memanfaatkan perluasan peluang pasar pangan di kawasan,” jelasnya.

Hal serupa, dikatakan Edy juga terjadi dalam perkembangan permintaan pangan dunia. Pemulihan ekonomi global akan menjadi peluang bagi ekspor pangan apabila sistem logistik pangan dapat mengintergasikan potensi pangan domestik. Selain itu, sistem logistik yang ada mampu menghubungkan dengan pusat-pusat distribusi pangan internasional secara efisien. “Saat ini pembangunan sistem logistik pangan kita belum efisien. Hal ini membuat ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antarpulau,” terangya.

Misalnya Pulau Jawa masih mendominasi pembentukan PDB Nasional yang mencapai angka 57,5%. Sementara Sumatera menyumbang 23,8%, disusul Kalimantan 9,3%, Sulawesi 4,8%, Bali-NTT 2,5%, dan Papua-Mauku sebesar 2,1%. Kesenjangan pembangunan di Indoensia, lanjutnya, juga disebabkan tingginya biaya logistik dibandingkan dengan biaya produksi. Pada tahun 2010 biaya logistik sebesar 14,08% lebih tinggi dari biaya produksi atau 25% dari GDP.

“Fakta lain masih sering terjadi kelangkaan komoditas strategis dan disparitas harga yang sangat tinggi terumata di wilayah timur Indoensia. Diperparah dengan rendahnya peran pelaku logistik dan perusahaan penyedia jasa logistik dalam perniagaan Indonesia sehingga menjadi beban daya saing pangan dan ekonomi nasional,” papar Edy.

Karenanya Edy berharap dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dalam mendorong pengembangan sistem logistik pangan Indonesia untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Bahkan menjadi pemenang dalam suplai pangan dunia.

Sistem Logistik

Sementara Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL ) UGM, Kuncoro Hadi Widodo memaparkan bahwa pengembangan infrastruktur transportasi logistik belum berdasarkan karakteristik Indonesia dengan wilayah kepulauan. “Selama ini sistem logistik belum didasarkan pada karakterisitik wilayah Indonesia. Belum ada peta potensi wilayah mana yang layak dikembangkan secara komersial,” katanya.

Ditambah lagi dengan belum adanya ada grand desain supply dan demand komoditas masing-masing wilayah. Misalnya pemetaan kebutuhan komoditas di suatu pulau dan dari mana suplai komoditas yang dibutuhkan. Ia mencontohkan di Pulau Kalimantan berdasarkan potensi wilayahnya hasil tambang merupakan komoditas unggulan yang dapat diekspor maupun untuk memnuhi kebutuhan domestik.

Melihat karakteristik wilayah yang memiliki banyak sungai besar dan densitas penduduk rendah maka pengembangan angkutan yang efektif melalui angkutan laut, bukan jalan darat. Sementara untuk pemenuhan komoditas pangan disuplai dari daerah produsen. “Berbeda dengan di Pulau Bali, dengan pariwisata sebagai komoditas unggulannya. Pengembangan infrastruktur yang dibangun harusnya untuk mendukung pariwisata seperti pelabuhan pariwisata, bukan membangun pelabuhan barang,” jelasnya.