NERACA

Jakarta – Salah satu cara untuk mensukseskan konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas adalah dengan penyediaan infrastruktur. Maka dari itu, PT Pertamina (Persero) menyatakan akan melakukan investasi sebesar US$ 1 miliar untuk pembangunan infrastruktur gas. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Diektur Gas PT Pertamina Hari Karyuliarto di Jakarta, Rabu (25/6).

Menurut dia, Pertamina siap untuk membangun negara dalam membangun infrastruktur, salah satunya di sektor gas. Pembangunan infrastruktur menjadi hal yang penting untuk mengejar target sebagai negara berpendapatan yang meningkat. Jika mengandalkan APBN, sambung hari, maka hal itu tidak akan mencukupi. “Saya percaya Bappenas miliki suatu rancangan yang baik, buat Pertamina mengisi. karena Rp 5.400 triliun nggak mungkin APBN,” ucapnya.

Hari menambahkan, Pertamina bisa membantu hal tersebut dengan membangun infrastruktur gas guna menunjang pembangunan dengan nilai investasi US$ 1 miliar per tahun. "Karena Pertamina buka perusahaan asing. Mampu diambil Pertamina. US$ 1 miliar per tahun, investasinya ke depan naik angkanya," ungkap Hari.

Ia mengaku bahwa pihaknya telah menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur gas sebesar 10% dari pendapatannya. Infrastruktur yang akan dibangun berupa pipa gas dan terminal pengola gas (receiving terminal). “Karena gas 10% dari total Pertamina. 70% investasi uptream 20%, hilir 10% gas. Semakin besar untung Pertamina semakin besar investasi gas,” tuturnya.

Keputusan Menteri

Sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) untuk membangun sejumlah infrastruktur distribusi gas sepanjang tahun ini. Penugasan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 2435 K/15/MEM/2014 dan Kepmen ESDM Nomor 2436 K/15/MEM/2014 tanggal 23 April 2014.

Berdasarkan keterangan tertulis yang dilansir dalam situs resmi Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Selasa (6/5), aturan ini merupakan pelaksanaan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

Kepmen tersebut mewajibkan Pertamina membangun 22 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) CNG dan 7 unit Mobile Refueling Unit (MRU) beserta infrastruktur pendukungnya di kawasan DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sebanyak 10 SPBG dan 7 MRU dibangun menggunakan dana pemerintah dan Pertamina, sedangkan sisanya sebanyak 12 SPBG dibangun menggunakan dana Pertamina sendiri. Sedangkan PGN mendapat kewajiban membangun 12 SPBG CNG dan 2 unit MRU. Area kerja yang menjadi tugas PGN adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau.

Terkait dengan alokasi gas, Pertamina mendapat tugas distribusi dengan rincian DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sebesar 24 MMSCFD, Jawa Tengah 1 MMSCFD, Jawa Timur 10,2 MMSCFD, Sumatera Selatan 1,5 MMSCFD, dan Kalimantan Timur 1 MMSCFD. PGN mendapat tugas distribusi gas dengan rincian untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat 7,5 MMSCFD, Jawa Timur 2 MMSCFD, dan Riau 1 MMSCFD.

Miskin Infrastruktur

Ketua Pusat Stusi Energi UGM, Deendarlianto menilai Indonesia masih miskin infrastruktur gas, terbukti dari hasil pengukuran indeks infrastruktur gas Indonesia, indeks panjang jaringan gas bumi di Indonesia hanya sebesar 6,4 km/m2. Indeks infrastruktur ini merupakan perbandingan antara panjang pipa dengan luas area. “Dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih tertinggal jauh. Kita hanya memiliki sekitar 6,4 km/m2 pipa gas, sedangkan Thailand indeks infrastrukturnya mencapai 11 km/m2 dan Malaysia sebesar 19 km/m2,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Jobi Triananda menyampaikan bahwa salah satu penyebab terhentinya pengembangan infrastruktur gas adalah aturan tata kelola gas bumi yang menimbulkan tidak sinkronnya pasokan, infrastruktur dan pasar. Menurutnya, saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 12 ribu km pipa gas atau baru 20% dari seluruh panjang pipa yang direncanakan dalam Rencana Induk. “Pasokan Gas Bumi dialokasikan kepada pihak yang tidak memiliki infrastruktur, sehingga pengembangan ke area baru menjadi terhambat,” tambahnya.

Deendarlianto melanjutkan bahwa berdasarkan analisis atas 40 disertasi doktoral yang di diterbitkan di jurnal internasional menyimpulkan open access dan unbundling pada pipa gas justru akan mendongkrak harga jual ke konsumen. “Berdasarkan hasil analisis historis di negara-negara Eropa, ternyata terdapat korelasi positif antara penerapan open access dan unbundling pada kenaikan harga gas,” jelasnya.