Mampukah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 10%? - SYARAT LOLOS DARI MIDDLE INCOME TRAP

Jakarta – Pola pikir birokrat sudah saatnya harus berubah jika Indonesia ingin lolos dari negara middle income trap, mengingat ketimpangan pendapatan rakyat masih lebar, daya saing produk ekspor rendah dan sumber daya manusia yang belum berkualitas saat ini masih di bawah standar negara berpenghasilan tinggi seperti yang ditetapkan Bank Dunia.

Sejumlah akademisi dan pengusaha menilai, ancaman Indonesia terperosok ke dalam status middle income trap sudah di depan mata. Ekonomi Indonesia sekarang menghadapi persoalan serius, yaitu bagaimana negeri ini berupaya naik menjadi negara berpenghasilan tinggi dalam periode 2013-2030 di tengah suasana euphoria Pilpres 2014.

Pasalnya, untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi menurut syarat Bank Dunia, Indonesia harus tumbuh rata-rata 10% selama 2013-2030. Bila tumbuh di level tersebut, pendapatan per kapita diperkirakan mencapai US$16.618 per tahun.

Saat ini pendapatan per kapita Indonesia sekitar US$4.500 yang menunjukkan negara ini tergolong kategori berpendapatan menengah tingkat bawah. Posisi ini stagnan sejak 1990. Bank Dunia mengklasifikasikan negara berpendapatan tinggi adalah pendapatan per kapita minimum US$12.000 per tahun.

Menurut data Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harusnya memerlukan dukungan infrastruktur yang lebih baik. Namun faktanya dalam satu dekade terakhir, total investasi infrastruktur Indonesia hanya 3%-4% dari PDB. Angka ini berada jauh di bawah 7% dari PDB Indonesia sebelum krisis 1997/98, juga di bawah Tiongkok (10%) dan India (7,5%).

Guru besar ekonomi Unpad Prof Dr Ina Primiana mengatakan, untuk bisa naik kelas Indonesia harus memperkuat produk elektronik dan industri berteknologi tinggi serta, pemerintah harus komitmen untuk mempromosikan teknologi dan sains.

Namun, menurut dia, di saat konsumsi terus tumbuh, perusahaan-perusahaan di Indonesia dikhawatirkan tidak cukup berinvestasi di bidang inovasi dan teknologi. "Jika hal ini terus dibiarkan, perekonomian Indonesia bisa terperangkap dalam lingkup pendapatan menengah saja, di mana industri dan pabrik produk mentah dan low-end tertarik berinvestasi, namun tidak akan mampu meningkatkan level industri negara ini. Sekitar 95% negara-negara berpendapatan menengah terperosok dalam apa yang disebut sebagai middle-income trap," ujarnya kepada Neraca, Selasa (24/6).

Ina mencontohkan Korsel telah melesat maju dari perekonomian agrikultur menjadi negara industri dan sekarang menjadi negara teknologi informasi. Ini satu-satunya cara kita bisa berhasil menjadi negara maju.

"Di Korea, teknologi informasi dan komunikasi (information and communications technology/ ICT) menyumbang 12% dari PDB Korea yang US$ 1,1 triliun sementara di Indonesia ICT hanya meliputi 0,5% PDB. ICT adalah konvergensi informasi, komunikasi dan teknologi,” ujarnya.

Sebagai sebuah negara kita harus berinvestasi lebih banyak di bidang teknologi dan jaringan telekomunikasi 4G. Korsel sekarang ini telah menyediakan internet kecepatan tinggi secara gratis untuk rakyatnya dan juga bagi perusahaan-perusahaan di sana, sehingga membantu meningkatkan perdagangan dan mendorong lahirnya industri-industri baru.

“Pola pikir pemerintah harus berubah sepenuhnya kalau kita ingin menghindari middle-income trap,” kata Ina.

Kualitas Rendah

Menurut guru besar ekonomi UGM Prof Sri Adiningsih, perangkap negara kelas menengah (middle income trap) merupakan ancaman yang patut diwaspadai oleh Indonesia ke depan. Masalah ketimpangan pendapatan antarkelompok penduduk, kualitas manusia yang masih rendah, serta daya saing internasional yang juga masih rendah, merupakan ancaman yang dapat membuat Indonesia masuk ke dalam middle income trap . Ini tidak mudah bagi Indonesia, karena masih ada sejumlah faktor yang masih memberatkan kondisi Indonesia saat ini.

“Salah satu faktor yang menunjukkan tidak mudahnya yaitu masalah sumber daya manusia dimana kualitasnya masih rendah. Selain itu, daya saing internasional juga masih kalah jauh jika dibanding negara ASEAN lainnya. Apalagi dengan kondisi infrastruktur dan kelembagaan saat ini yang masih buruk," kata dia.

Menurut dia, untuk menghadapi liberalisasi ekonomi serta terhindar dari middle income trap, Indonesia perlu meningkatkan daya saing internasional melalui modernisasi ekonomi nasional. Apabila daya saing tidak ditingkatkan, justru Indonesia akan terjebak ke dalam stagnasi pertumbuhan ekonomi di tengah perekonomian global.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, inflasi yang tinggi dan terjebaknya Indonesia dalam middle income trap dapat menjadikan negeri ini akan mengalami kebangkrutan. "Kalau kita tidak memperbaiki diri kita dan melakukan perubahan yang benar, inflasi dan middle income trap bisa menjadi masalah," ujarnya.

Pasalnya, menurut dia, sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh kekayaan alam, tapi lambat laun sumber daya tersebut akan habis jika terus-menerus dieksploitasi. Karena itu, Sofjan mengatakan pemerintah harus segera mengandalkan sektor manufaktur. Sektor pertanian dan energi harus diperbaiki dan jangan lagi dijadikan andalan. "Kita harus ubah. Kita harus cepat gantikan dengan sektor manufaktur. Sumber daya manusia kita juga harus diubah," katanya.

Selain itu, Sofjan mengatakan Indonesia bisa saja mengejar ketertinggalannya dalam pendapatan per kapita untuk keluar dari middle income trap jika pemerintahan yang baru membawa perubahan dalam kebijakan politik dan ekonomi. "Dalam 10 tahun ke depan yang artinya 2 kali periode pemerintahan, bisa saja pendapatan per kapita kita memenuhi standar tersebut dengan optimisme dan kebijakan baru dari pemerintahan yang baru," ujarnya.

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha menilai, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara umum dengan ketimpangan pendapatan serta melebarnya tingkat kemiskinan di Indonesia sudah membuat Indonesia berada pada middle income trap. "Ketimpangan yang ada, konsumsi yg terlalu besar, dan terlalu sedikit share income yg diubah jadi investasi sudah menjadikan Indonesia masuk dalam negara middle income trap," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjadikan investasi menjadi lebih produktif. Dimana industri padat karya harus menjadi prioritas guna meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran karena penyerapan tenaga kerja lebih tinggi. "Upaya yang harus dilakukan dengan berusaha untuk menekan konsumsi dan meningkatkan produktivitas," ujarnya.

Ditanya soal Indonesia perlu menyiapkan GBHN versi baru, mengingat program MP3EI saat ini belum membantu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, Eugenia mengatakan bila ingin keluar dari jebakan middle income trap maka pertumbuhan ekonomi harus tinggi lebih dari 7%. Saat ini target pemerintah hanya 5,15% sehingga perlu ada lompatan konkret guna mengejar rendahnya pertumbuhan ekonomi. "Ini akan menjadi PR besar untuk pemimimpin terpilih, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 7%, dan bila perlu dibuat GBHN versi baru yang harus disiapkan," ujarnya.

Bagaimanapun, dengan keadaan ekonomi yang melambat maka Indonesia akan sulit keluar dari status negara middle income trap. Makanya disini pentingnya Indonesia ada lompatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. "Jika memang mau keluar dari middle income trap, tidak ada jalan lain selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Inilah tuntutan tugas pemerintahan baru,” tegasnya. bari/mohar/agus/iwan

Related posts