Investasi Perikanan Budidaya Dipatok Rp 23 T - Akuakultur

NERACA

Batam – Investasi menjadi bagian terpenting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Maka dari itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan menggenjot investasi khususnya di budidaya perikanan. Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menargetkan investasi perikanan budidaya (akuakultur) baik itu air laut, tawar dan payau bisa mencapai Rp23 triliun. “Target investasi untuk air payau, tawar dan luat termasuk dengan pengolahannya pada 2014 diharapkan bisa mencapai Rp 23 triliun. Pada 2013, kami telah mencapai investasi Rp22 triliun. Artinya pada 2014, ada kenaikan Rp1 triliun,” ucap Slamet di Batam, Senin (23/6).

Selain itu, ia pun berharap agar pihak perbankan bisa memberikan kemudahan kredit usaha bagi para pembudidaya. Karena menurut dia, peran perbankan masih kurang. “Peranan perbankan menjadi sangat penting. Sejauh ini perbankan sudah masuk, tetapi hanya untuk komoditas tertentu saja seperti gurame, lele, udang maupun rumput laut. Tetapi untuk marikultur masih membutuhkan dukungan dari perbankan,” jelasnya.

Slamet mengakui telah mempunyai strategi untuk memacu investasi antara lain mempromosikan usaha budidaya perikanan yang menguntungkan, berkerjasama dengan stakeholder dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memfasilitasi infrastruktur, mempermudah perizinan dan menciptakan iklim bisnis yang baik untuk para investor.

Pihaknya juga menyiapkan zonasi dalam rencana tata ruang dan tata wilayah untuk mempermudah area minapolitan. “Kami juga menyampaikan kepada daerah-daerah marikultur untuk menjadi daerah minapolitan sehingga bisa didukung dengan rencana tata ruang dan tata wilayah yang baik. Dengan begitu, pengembangan budidaya akan semakin jelas dan tidak tumpang tindih apalagi digusur,” tukas Slamet.

Ia pun berpesan agar setiap daerah untuk mempermudah proses perizinan dalam mengembangkan budidaya perikanan di daerahnya masing-masing. “Kita berharap adanya kemudahan dan difasilitasi, jangan sampai investor dipersulit. Jika iklim investasinya baik maka nantinya hasilnya juga ikut baik,” saran dia.

Di tempat yang sama, Direktur Indonesia Mariculture Industries (Indomarind) Didik Priono mengatakan bahwa pihaknya kerap kali mendapatkan kesulitan untuk melakukan ekspor ikan. “Misalnya soal perizinan, kalau mau ekspor selalu dibatasi. Pas lagi kita butuh rekomendasi, tapi sedang habis. Itu harus mengurus lagi dan tidak cukup seharian,” keluhnya.

Indomarind adalah salah satu perusahaan pembudidaya ikan skala besar. Hampir 90% produksi ikannya selalu di ekspor ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. “Hampir semua ikan yang kita produksi yaitu ikan kakap putih selalu di ekspor. Pasarnya juga cukup bagus, karena kita ingin menjadikan ikan kakap putih menjadi ikan salmonnya Indonesia. Akan tetapi kami meminta agar perizinan dipermudah,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Raja Ariza menampik adanya izin yang dipersulit. Justru pihaknya menganggap bahwa selama ini proses perizinan sudah sedemikian cepat. “Untuk ekspor dan mengeluarkan sertifikat mutu, saya rasa tidak ada hambatan bahkan bisa dibilang cepat sekali,” ucapnya. Namun ia merasa ada proses perizinan yang memang sengaja diperketat yaitu soal importasi benih dari laur negeri.

Pasalnya menurut dia, banyak benih-benih yang diimpor akan tetapi menimbulkan banyak penyakit sehingga dikhawatirkan penyakit tersebut akan memberikan dampak negatif bagi kelangsungan budidaya di Batam. “Izin impor benih, kita lakukan dengan ketat. Kita berusaha untuk begaimana bisa menyediakan benih dari Batam karena kita mempunyai Balai Budidaya Laut Batam karena benih dari luar kerap berbahaya bervirus makanya untuk pengawasan kita lakukan dengan ketat,” ujarnya.

Pihaknya mengaku akan terus meningkatkan produksi dan kualitas yang dihasilkan oleh pembudidaya di Batam. “Untuk Kepulauan Riau, kami ingin terus mengembangkan pembudidaya dan merangkul beberapa UKM untuk juga berpartisipasi. Selain itu, kita juga menginginkan adanya standarisasi untuk tingkat internasional karena ini juga berkaitan dengan menjelang datangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” pungkasnya.

Related posts