NERACA

Jakarta - Pengguna komputer menilai, risiko ancaman keamanan dari malware adalah alasan utama untuk tidak menggunakan software illegal, yang tidak berlisensi atau bajakan. Yang menjadi keprihatinan khusus mereka adalah pembobolan oleh hacker dan kehilangan data. Namun, ternyata 84% dari seluruh software yang dipasang pada komputer-komputer pribadi di Indonesia selama tahun 2013 justru tidak berlisensi secara benar.

Fakta ini dan temuan lain yang dirilis dalam Survey BSA Global Software hari ini menegaskan kebutuhan untuk praktek pengelolaan software yang efektif, terutama dalam pengaturan bisnis. "Kebanyakan orang tidak tahu apa yang dipasang ke dalam sistem komputer mereka. Itulah yang harus diubah," kata Presiden dan CEO BSA, Victoria Espinel lewat siaran pers yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu (25/6).

"Sudah ada langkahlangkah masuk akal yang dapat dijalankan oleh manajer dan administrator, untuk memastikan bahwa organisasi mereka menggunakan software asli yang berlisensi dengan benar."kata dia.

Survey BSA Global Software dilakukan setiap dua tahun untuk BSA oleh lembaga riset pasar International Data Corporation (IDC), yang tahun ini mewawancarai pengguna komputer di 34 pasar termasuk hampir 22.000 konsumen dan perusahaan pengguna komputer pribadi(PC) serta lebih dari 2.000 manajer Teknologi Informasi. Berikut adalah sebagian temuan survey tersebut.

Persentase software PC yang dipasang tanpa lisensi yang benar di Indonesia mencapai 84% pada 2013, menurun dua persen dibandingkan temuan tahun 2011. Kerugian bisnis bagi produsen software asli akibat penggunaan software tidak berlisensi itu bernilai Rp 17,3 triliun (US$ 1,46 miliar).

Alasan utama yang diungkapkan para pengguna komputer di seluruh dunia untuk tidak menggunakan perangkat lunak yang tidak berlisensi adalah menghindari ancaman keamanan dari malware. Di antara risiko-risiko yang terkait dengan software tidak berlisensi, 64% pengguna komputer di dunia paling mencemaskan terbukanya akses masuk secara gelap bagi para hacker serta 59 % lainnya mencemaskan risiko kehilangan data.

Para manajer TI di seluruh dunia mengungkapkan kecemasan yang dapat dimengerti bahwa software tidak berlisensi dapat menyebabkan kerusakan. Namun tidak sampai separuh dari mereka yang mengaku sangat yakin bahwa software yang digunakan di perusahaan mereka memang asli dan berlisensi dengan benar.

Hanya 35% perusahaan yang disurvey telah memiliki peraturan tertulis, yang mewajibkan penggunaan software asli dan berlisensi dengan benar. "Penggunaan software tidak berlisensi adalah masalah pengelolaan organisasi – dan kajian BSA ini menunjukkan bahwa perbaikan sangat diperlukan," kata Espinel.

"Ada beberapa langkah dasar yang bisa dilakukan setiap perusahaan untuk memastikan kepatuhan menggunakan software yang legal, seperti menetapkan kebijakan resmi tentang penggunaan software berlisensi dan menjaga catatan penggunaannya.”

Espinel menyarankan agar perusahaan-perusahaan mempertimbangkan program pengelolaan aset software (Software Asset Management /SAM) yang lebih kokoh, dengan mengikuti pedoman-pedoman yang diakui secara internasional.

“Program pengelolaan asset software ini dapat memberikan manfaat yang besar, dengan memastikan adanya kontrol yang memadai untuk mengawasi secara penuh terhadap apa yang dipasang ke dalam suatu jaringan system computer. Fasilitas ini dapat membantu berbagai organisasi untuk menghindari risiko keamanan dan operasional, sekaligus memastikan mereka memiliki jumlah lisensi yang sesuai dengan jumlah penggunanya,” lanjut CEO BSA Victoria Espinel.

"Kita patut berterima kasih atas upaya keras pemerintah Indonesia, sehingga tingkat penggunaan software tidak berlisensi dapat diturunkan dua persen. Peningkatan yang terpuji ini terutama berkat dukungan pemerintah, aksi-aksi penegakan hukum yang konsisten oleh aparat pemerintah dan meningkatnya kesadaran atas risiko-risiko hukum yang terkait dengan penggunaan software tidak berlisensi," ujar Roland Chan, Direktur Senior untuk Program Kepatuhan BSA Asia Pasifik.

"Namun, nilai kerugian bisnis akibat penggunaan software tidak berlisensi tetap melonjak sampai Rp 17,3 triliun tahun 2013, sehingga menghilangkan peluang keuntungan yang menjadi hak industri Teknologi Informasi. Kesimpulan sederhana dari masalah ini adalah masih banyak yang perlu dilakukan," lanjut Roland Chan.

"Yang terasa mengganggu adalah tidak adanya hubungan antara kesadaran tentang bahaya-bahaya penggunaan software tidak berlisensi dan langkah-langkah nyata yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kalangan bisnis harus dingatkan bahwa software adalah asset strategis bagi setiap organisasi  membantu mereka membuat produk, memberikan pelayanan, mengelola operasi di dalam perusahaan dan menjalankan bisnis di pasar dunia. Untuk mampu bertahan, berbagai organisasi bisnis harus mengelola dan mengoptimalkan aset-aset software mereka untuk menarik manfaat sebesar-besarnya," imbuh Roland Chan.

Sejumlah temuan lain dalam Survey BSA Software Global,persentase computer pribadi yang dipasangi software tidak berlisensi telah meningkat dari 42% pada tahun 2011 menjadi 43% pada tahun 2013.

Kondisi ini terjadi karena penggunaan komputer pribadi di negara-negara berkembang, dimana penggunaan software tidak berlisensi paling banyak terjadi, terus meningkat menjadi bagian mayoritas dari seluruh computer pribadi yang dioperasikan di dunia.

Nilai komersial dari software tidak berlinsensi yang dipasang pada komputer pribadi bernilai total US$ 62,7 miliar di seluruh dunia pada tahun 2013. Asia Pasifik adalah kawasan dengan tingkat pemasangan software tidak berlisensi pada computer pribadi yang terbanyak selama tahun 2013, sehingga mencapai 62 persen. Ini berarti kenaikan dua persen dari catatan tahun 2011, dengan nilai komersial dari pemasangan software tidak berlisensi di sana mencapai US$ 21 miliar.