Perbanas Berharap adanya Transparansi - Pungutan OJK

NERACA

Jakarta -Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional, Sigit Pramono, mengharapkan adanya transparansi penggunaan pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pelaku jasa keuangan."Yang ingin kami tekankan di sini adalah pertanggungjawaban mengenai penggunaan pungutan ini. Industri punya hak untuk mengetahui," ujar dia, di Jakarta, Senin (23/6).

Sigit menuturkan, pungutan yang dilakukan OJK memang telah diamanatkan oleh undang-undang kendati industri jasa keuangan, khususnya perbankan, merasakan keberatan karena ketika sebelumnya diawasi dan diatur oleh BI tidak dikenakan pungutan.Namun, lanjut Sigit, perlu ada mekanisme untuk mempertanggungjawabkan penggunaan pungutan tersebut, karena pungutan merupakan sumber pendapatan OJK di luar dari APBN.

"Kalau anggarannya hanya dari APBN saja melalui mekanisme OJK lapor ke DPR atau diperiksa oleh BPK dan sebagainya, kami tidak mempersoalkan. Tapi begitu sudah ada hal lain selain APBN yaitu industri, kalau kita mau menganut tata kelola yang baik, di negara-negara yang juga memungut dari industri, mereka juga mempertanggungjawabkannya kepada industri," kata Sigit.

Sigit mengatakan, dengan total aset perbankan pada 2013 sebesar Rp4.900 triliun, maka pungutan yang dibayarkan oleh industri perbankan ke OJK sekitar Rp2,23 triliun per tahun. Dia juga menambahkan, harus ada keberanian untuk melakukan amandemen sehingga ada satu badan yang jelas untuk mengawasi OJK. Tidak hanya sekedar melalui DPR jika pendanaannya hanya dari APBN, akan tetapi jika ada sumber lain, perlu ada mekanisme atau badan lain untuk pengawasan penggunaan dana hasil pungutan.

"Kalau di BI ada Badan Supervisi Bank Indonesia, mungkin perlu ada badan supervisi OJK," tambahnya.Sigit juga menilai, dengan pungutan yang dilakukan oleh OJK, belum banyak perubahan yang signifikan dari sisi kinerja otoritas tersebut dibandingkan Bank Indonesia."Sebenarnya memang belum banyak ada perubahan. Proses perizinan masih sama saja, tidak jadi lebih cepat. Proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) direksi bank juga tidak lebih cepat dengan adanya OJK, padahal kita membayar. Harusnya kan lebih cepat," kata Sigit.

Pro kontra

Peneliti Indef, Eko Listyanto pernah bilang, adanya iuran yang dipungut dari industri keuangan menimbulkan pro dan kontra, di mana beberapa asosiasi industri keuangan menyampaikan keberatan dan sejumlah pertanyaan terkait dengan kebijakan ini.

Di satu sisi, OJK sebagai lembaga yang baru terbentuk memerlukan pendanaan yang tidak sedikit terkait dengan tugas dan fungsinya dalam mengatur, mengawasi dan melindungi industri keuangan. Di sisi lain, sebagai sebuah lembaga baru yang masih minim kinerja dan rekam jejak, industri keuangan mempertanyakan manfaat nyata yang bisa diperoleh dari iuran tersebut.

Selain itu, muncul pula pertanyaan dari publik terkait dengan akankah industri keuangan nantinya membebankan pungutan ini ke masyarakat pengguna jasa industri keuangan. Sangat wajar apabila berbagai pro dan kontra tersebut muncul mengingat anggaran untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan industri keuangan secara terintegrasi memang relatif besar.

Terlebih lagi dalam situasi di mana pasar keuangan Indonesia belum efisien, baik dilihat dari suku bunga kredit tinggi, maupun akses keuangan yang belum merata. Ditambah lagi dengan keterbatasan anggaran dari sisi APBN. Tentu saja persoalan pemenuhan anggaran pengaturan dan pengawasan industri keuangan menjadi semakin kompleks. [ardi]

Related posts