BI Ingin Konsumen Aman Bertransaksi - Lembaga Keuangan Digital

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia menginginkan adanya keamanan konsumen seiring berjalannya sistem pembayaran digital selain infrastruktur di dalamnya yang harus tetap terjaga. "Saat ini arahnya ke (pembayaran) digital. Namun kami ingin aman dan efisien. BI menegakkan aturan agar perlindungan konsumen terjaga selain ketersediaan infrastrukturnya," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, usai peluncuran produk "digital Citibank Indonesia" di Jakarta, Selasa (24/6).

Dia menjelaskan dalam Layanan Keuangan Digital (LKD), di dalamnya terdapat uang elektronik dan ada 17 lembaga keuangan yang bisa menjalankannya terdiri dari sembilan bank dan delapan non-bank yang telah mendapatkan izin serta berbadan hukum.Menurut Rosmaya, lembaga keuangan yang menjalankan LKD itu dan ingin menggandeng individu maka diperboleh bagi bank-bank yang masuk dalam Buku IV atau asetnya di atas Rp30 miliar.

"Namun, bagi bank yang tidak masuk dalam Buku IV silahkan menggandeng, namun jangan individu karena riskan karena ini tahap pertama dan lebih baik diserahkan kepada bank yang memiliki rekam jejak yang jelas," jelasnya.Rosmaya mengatakan BI sedang menunggu Surat Edaran (SE) terkait LKD, namun harus dicek kesiapan lembaga yang akan menerapkan LKD tersebut.

Dia mencontohkan apakah sistem informasi dan teknologi siap dan keamanan audit eksternal atau "security audit eksternal" dalam penerapan LKD tersebut."Kita butuh 'security audit eksternal' maupun internal dan auditor IT independen," tambahnya.Rosmaya juga menilai penurunan penggunaan uang digital saat ini masih tentatif dan akan menunjukkan peningkatan di masyarakat, namun harus diberikan edukasi yang baik kepada publik.

Selain itu menurut dia, dalam era perbankan global, BI menerapkan persaingan sehat antara bank lokal dan asing yang ada di dalam negeri.Dia mengatakan BI sebagai regulator sudah mengumpulkan pihak bank dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN agar siap bersaing dengan menerapkan infrastruktur yang bagus dan efisien.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuanganakan memberikan izin layanan branchless banking ke seluruh perbankan yang masuk Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) I, II dan III. Salah satu syarat untuk membuka layanan branchless banking ini, perbankan tersebut harus bisa memitigasi risikonya.

Ketua Dewan OJK, Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, untuk membuka layanan branchless banking, perbankan tersebut tak harus menjadi Lembaga Keuangan Digital (LKD). Namun, bank tersebut harus memiliki konsep yang jelas mengenai mitigasi risiko lantaran tiap bisnis pasti ada risikonya.

"Untuk branchless banking tidak mesti LKD, kami dengan perbankan akan membicarakan siapa saja yang bisa menjadi agen, sebab agen akan ada di bawah pembinaan bank," kata Muliaman. Dia menjelaskan,selain untuk digital payment, ke depan, layanan branchless banking juga diharapkan bisa untuk menabung. Atas dasar itu, peran perbankan sangat penting dalam menentukan agen sehingga layanan branchless banking bisa terlaksana dengan baik.

Selain itu, lanjut Muliaman, OJK akan mendorong bahwa kerjasama layanan branchless banking tak hanya berlaku untuk bank dan perusahaan telekomunikasi (telko) tertentu. Melainkan, OJK akan membuat format nasional yang nantinya bisa berlaku bagi seluruh pelaku layanan branchless banking.

Sejalan dengan itu, OJK juga berharap, untuk agen layanan branchless banking bisa melalui lembaga lain yang dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, melalui pegadaian ataupun kantor pos. "Kita bisa gunakan lembaga lain yang penetrasinya sudah baik di masyarakat," tandasnya. [ardi]

Related posts