Oleh : Bhima Yudhistira

Peneliti Indef

Laporan Bank Dunia yang berjudul Indonesia 2014 Development Policy Review memang menarik untuk dikritisi. Pertama terkait pertumbuhan di atas 5% yang merupakan syarat untuk keluar dari middle income trap. Bahkan di tahun 2030 Bank Dunia merekomendasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai rata-rata 9% per tahun agar bisa bersaing dengan negara-negara maju, seperti Singapura.

Yang menjadi persoalan adalah walaupun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 5% per tahun namun permasalahan ketimpangan ekonomi belum memperlihatkan perbaikan yang signifikan. Hal ini tercermin dari rasio gini yang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 0,41. Walau kenaikannya tidak besar yaitu 0.003, jika dikalikan dengan jumlah penduduk yang mencapai 273 juta jiwa maka angka tersebut mencerminkan bahwa pembangunan yang selama ini terjadi masih dinikmati oleh sebagian besar masyarakat kelas menengah ke atas.

Pembangunan perekonomian di Indonesia yang masih bertumpu pada sektor yang kurang menyerap tenaga kerja menghasilkan rasio gini yang cenderung meningkat. Hampir 20% lebih masyarakat berpenghasilan tinggi menerima 8% dari manfaat pembangunan. Sedangkan 40% masyarakat dengan penghasilan rendah hanya menerima 2% dari manfaat pembangunan. Dengan kata lain masyarakat dengan kategori miskin menerima manfaat pembangunan lebih sedikit.

Rasio gini di beberapa provinsi juga sejalan dengan tingkat kemiskinan yang ada. Papua masih berada di urutan pertama sebesar 0,442 walau pada kenyataanya dana otonomi khusus untuk pemerataan pembangunan setiap tahunnya menghabiskan Rp 4,3 triliun (2013). Kondisi perbaikan ekonomi masyarakat ternyata tidak seiring dengan banyaknya anggaran yang diberikan pusat kepada daerah. Artinya, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak berpihak pada pemerataan pendapatan antara kelas atas-bawah dan pusat-daerah mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas.

Kritik kedua terletak pada rekomendasi Bank Dunia untuk mendorong investasi di sektor manufaktur dan high-end services dirasakan kurang menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran terbuka yang jumlahnya sekitar 7,15 juta jiwa per Februari 2014. Hal ini dikarenakan 38 juta tenaga kerja berada di sektor pertanian. Yang perlu dikembangkan lebih adalah sektor pertanian. Selama ini sektor pertanian dianggap sebagai sektor yang kurang berkontribusi bagi PDB. Pada triwulan I-2014 kontribusi sektor pertanian hanya 12,6%.

Namun disamping kritik terhadap angka pertumbuhan ekonomi yang dipatok tinggi, terdapat wacana menarik yang dikeluarkan Bank Dunia terkait pengurangan subsidi BBM dan pengalihan alokasi subsidi tersebut kepada pembangunan infrastruktur. Perlu dikaji lebih dalam terkait strategi pengurangan subsidi BBM sehingga dampaknya tidak terlalu membebani masyarakat miskin. Berikutnya terkait alokasi dana pembangunan infrastruktur perlu menjadi prioritas kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru. Sehingga dana alokasi pengurangan subsidi langsung diserap dalam bentuk pekerjaan infrastruktur yang siap jalan.