NERACA

Jakarta – Kendati telah memangkas anggaran negara sebesar Rp 43 trilliun melalui APBN-P 2014, Bank Dunia menilai belanja pemerintah masih jauh dari kata efisien. Pemangkasan anggara itu menjadi semakin tidak bernilai karena pemerintah berencana menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bahkan akan menerima kembali 1000 PNS lagi. Itu sebabnya, Bank Dunia menyarankan untuk melakukan efisiensi belanja pegawai dan kenaikan gaji PNS.

"Ada beberapa pilihan guna melakukan pengetatan anggaran guna meningkatkan ruang fiskal yang tersedia secara signifikan, salah satunya adalah pengurangan belanja pegawai serta kenaikan gaji PNS, " ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves di  Jakarta, Senin (23/6).

Menurut dia, penerimaan belanja pegawai harus disesuaikan dengan pertumbuhan rata-rata belanja PNS pusat dan daerah dapat disesuaikan agar tumbuh sejalan dengan inflasi, bukan pada 5-8% di atas inflasi seperti pada beberapa tahun terakhir . “Belanja pegawai disesuaikan, jangan terlalu berlebihan,” imbuhnya.

Secara terpisah, pengamat ekonomi UI Telisa Aulia Falianty mengatakan pemotongan gaji PNS sekarang ini sangat sulit dilakukan, karena butuh perencanaan yang lebih matang meski negara butuh pengetatan anggaran. “Harusnya yang dipotong bukan gaji pokoknya, tapi lebih pada tunjangan-tunjangan. Kalau gaji memang tidak terlalu besar untuk PNS, tapi yang besar adalah tunjangannya. Jadi harusnya ada pemotangan ditunjangan bukan di gajinya,” kata Telisa kepada Neraca, kemarin.

Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalisasi pegawai yang ada. Terkadang dalam satu divisi ada beberapa staf yang belum produktif, bisa dipindahkan pada divisi lain. Sehingga belanja pegawai bisa ditekan. “Jika memang ingin ada penghematan anggaran, optimalisasikan SDM yang ada,” imbuhnya.

Sementara mantan Ketua Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Anwar Nasution menuturkan pemerintah sekarang ini bakal mewariskan anggaran yang tidak sedikit untuk pemimpin terpilih mendatang, salah satunya beban gaji pegawai PNS yang cukup besar. “Salah satu beban untuk pemimpin mendatang adalah beban gaji PNS yang membebani keuangan negara,” katanya.

Oleh karenanya, guna efisiensi anggaran setidaknya pemerintah perlu adanya efisiensi belanja pegawai guna menyikapi anggaran yang kian melebar. “Beban gaji pegawai sekarang saja sudah sangat tinggi, pemerintah harus berhati-hati jangan terlalu belanja pegawai yang berlebihan, karena jika tidak terkontrol akan kian membebani anggaran dimasa mendatang,” tegasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok rencana penerapan Single Salary System atau sistem penggajian tunggal untuk aparatur sipil negara (ASN). Wakil Menteri PAN RB Eko Prasodjo mengatakan, dalam penerapannya nanti, aparatur negara akan menerima gaji pokok lebih besar dari sebelumnya. "Sistem penggajian sedang dibahas bersama Kemenkeu untuk menuju sistem gaji tunggal. Basis sistemnya yaitu tingkat kinerja dan terbaik gaji dinaikkan," kata Eko.

Penerapan sistem penggajian tunggal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya praktik-praktik korupsi di tataran aparatur negara yang selama ini sering kali terjadi lantaran gajinya kecil. Eko mengatakan, saat ini pendapatan ASN terutama PNS terpencar-pencar dalam bentuk gaji dan honorarium. Gaji pokok PNS sendiri sebenarnya cukup kecil, namun para PNS bisa mendapatkan berbagai honor seperti honor bulanan dan honor kegiatan sehingga menciptakan orientasi PNS bekerja untuk memperoleh honor tambahan.

Kondisi tersebut membuat kinerja PNS menjadi tidak transparan, yang pada akhirnya mendukung terjadinya praktik-praktik korupsi. Dengan adanya sistem gaji tunggal ini, diharapkan para pegawai ASN terutama PNS dapat lebih berkonstentrasi pada pekerjaannya.

Sistem ini juga memungkinkan praktik korupsi di tubuh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat diminimalisir karena aparaturnya tidak lagi memikirkan bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan agar hidpunya layak. "Jadi SDM (sumber daya manusia) kita bagus, korupsi yang melanda negeri ini berkurang. SDM harus layak, sehingga mereka (PNS) tidak memikirkan penghasilan tambahan di luar pekerjaannya," ujarnya.