Indonesia Bisa Lolos dari Middle Income Trap - Prediksi Bank Dunia

NERACA

Jakarta - Ekonom Bank Dunia, Ndiame Diop mengatakan, Indonesia bisa lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah ("middle income trap"), asalkan mampu mendorong perekonomian nasional tumbuh di atas enam persen.

"Indonesia harus tumbuh lebih dari enam persen, agar lolos dari ancaman 'middle income trap'," katanya dalam pemaparan laporan Bank Dunia "Indonesia 2014 Development Review" di Jakarta, Senin (23/6).

Ndiame menjelaskan Indonesia harus merumuskan reformasi kebijakan yang tepat agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak melambat dalam jangka waktu panjang, seperti yang dialami Afrika Selatan maupun Brazil.

"Brazil adalah contoh negara yang 'mengambang' dengan PDB per kapita hanya naik US$200 selama 23 tahun, dan Afrika Selatan hanya mengalami kenaikan PDB per kapita US$400 dalam 32 tahun," ungkapnya.

Menurut Ndiame, pertumbuhan ekonomi realistis yang dapat dicapai Indonesia untuk menjadi negara maju berpenghasilan tinggi adalah 9% pada 2030, dan angka tersebut dapat tercapai, apabila pemerintah mulai meningkatkan alokasi belanja publik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan alokasi belanja publik adalah melakukan reformasi, dengan mengurangi belanja subsidi energi, yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelompok menengah atas, secara bertahap.

"Manfaat subsidi energi lebih dirasakan oleh masyarakat kelompok atas. Untuk itu mengurangi subsidi BBM secara bertahap bukan hanya keputusan yang tepat secara ekonomi, tapi juga keputusan yang adil," tutur Ndiame.

Dia memperkirakan Indonesia telah kehilangan sekitar satu persen angka pertumbuhan akibat keterbatasan sarana infrastruktur. Maka, peningkatan alokasi belanja publik untuk infrastruktur dari 2,5% menjadi 4,5% terhadap PDB pada 2019, harus diupayakan.

"Pilihan reformasi lainnya dalam bidang infrastruktur adalah dengan meningkatkan mutu dan koordinasi investasi publik, mengatasi masalah pembebasan lahan dengan UU pertanahan baru dan memanfaatkan pendanaan swasta," ucap Ndiame.

Selain itu, alternatif reformasi pendanaan lainnya yang dapat diupayakan agar Indonesia memiliki dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan menghapus subsidi BBM dalam lima tahun secara bertahap yang dapat menghemat dua persen terhadap PDB pada 2019.

Kemudian, menyesuaikan kenaikan belanja pegawai dengan inflasi, dibandingkan naik lima persen-delapan persen dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat menghemat dana 1,4% terhadap PDB serta melakukan administrasi pajak dan menaikkan penerimaan cukai hingga 70% yang dapat meningkatkan penerimaan 1,5% dan 0,5% dari PDB pada 2019. [agus]

BERITA TERKAIT

Indonesia Akan Gelar Kongres Notaris Dunia

Indonesia Akan Gelar Kongres Notaris Dunia NERACA Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) Tri Firdaus Akbarsyah…

KTP Belum Bisa Jawab Semua Masalah Publik

  Oleh : Sugeng Hermansyah, Pemerhati Masalah Sosial Politik Dalam debat putaran ketiga yang mempertemukan kedua cawapres, KH Ma’ruf Amin…

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG NERACA Jakarta - Pakar hukum UI menilai majelis hakim tidak…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kredit Bank DKI Tumbuh 27,9%

      NERACA   Jakarta – Sepanjang 2018, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 27,95 dari semula sebesar Rp27,1…

BI Tahan Suku Bunga Acuan

      NERACA   Jakarta – Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate…

Bunga The Fed Diyakini Hanya Naik Sekali

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia mengubah proyeksinya untuk kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve, Bank…