Indonesia Bisa Lolos dari Middle Income Trap - Prediksi Bank Dunia

NERACA

Jakarta - Ekonom Bank Dunia, Ndiame Diop mengatakan, Indonesia bisa lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah ("middle income trap"), asalkan mampu mendorong perekonomian nasional tumbuh di atas enam persen.

"Indonesia harus tumbuh lebih dari enam persen, agar lolos dari ancaman 'middle income trap'," katanya dalam pemaparan laporan Bank Dunia "Indonesia 2014 Development Review" di Jakarta, Senin (23/6).

Ndiame menjelaskan Indonesia harus merumuskan reformasi kebijakan yang tepat agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak melambat dalam jangka waktu panjang, seperti yang dialami Afrika Selatan maupun Brazil.

"Brazil adalah contoh negara yang 'mengambang' dengan PDB per kapita hanya naik US$200 selama 23 tahun, dan Afrika Selatan hanya mengalami kenaikan PDB per kapita US$400 dalam 32 tahun," ungkapnya.

Menurut Ndiame, pertumbuhan ekonomi realistis yang dapat dicapai Indonesia untuk menjadi negara maju berpenghasilan tinggi adalah 9% pada 2030, dan angka tersebut dapat tercapai, apabila pemerintah mulai meningkatkan alokasi belanja publik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan alokasi belanja publik adalah melakukan reformasi, dengan mengurangi belanja subsidi energi, yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelompok menengah atas, secara bertahap.

"Manfaat subsidi energi lebih dirasakan oleh masyarakat kelompok atas. Untuk itu mengurangi subsidi BBM secara bertahap bukan hanya keputusan yang tepat secara ekonomi, tapi juga keputusan yang adil," tutur Ndiame.

Dia memperkirakan Indonesia telah kehilangan sekitar satu persen angka pertumbuhan akibat keterbatasan sarana infrastruktur. Maka, peningkatan alokasi belanja publik untuk infrastruktur dari 2,5% menjadi 4,5% terhadap PDB pada 2019, harus diupayakan.

"Pilihan reformasi lainnya dalam bidang infrastruktur adalah dengan meningkatkan mutu dan koordinasi investasi publik, mengatasi masalah pembebasan lahan dengan UU pertanahan baru dan memanfaatkan pendanaan swasta," ucap Ndiame.

Selain itu, alternatif reformasi pendanaan lainnya yang dapat diupayakan agar Indonesia memiliki dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan menghapus subsidi BBM dalam lima tahun secara bertahap yang dapat menghemat dua persen terhadap PDB pada 2019.

Kemudian, menyesuaikan kenaikan belanja pegawai dengan inflasi, dibandingkan naik lima persen-delapan persen dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat menghemat dana 1,4% terhadap PDB serta melakukan administrasi pajak dan menaikkan penerimaan cukai hingga 70% yang dapat meningkatkan penerimaan 1,5% dan 0,5% dari PDB pada 2019. [agus]

BERITA TERKAIT

Rai Mantra Raih Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha Dari Presiden RI

Rai Mantra Raih Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha Dari Presiden RI  NERACA Jakarta - Keberhasilan Pemerintah Kota…

Bank Mandiri Catatkan Perolehan Laba Rp 13,5 Triliun

  NERACA   Jakarta – PT Bank Mandiri Tbk mencatatkan perolehan laba konsolidasi tumbuh 11,1% mencapai Rp13,5 triliun, kualitas kredit…

Beri Waktu Dunia Usaha, Sertifikasi Halal Dilakukan Bertahap

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan kewajiban sertifikasi halal akan dilakukan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Serap Rp22 Triliun dari Lelang SUN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp22,05 triliun dari lelang tujuh seri surat utang negara (SUN)…

IMF Desak Negara-negara Hindari Kebijakan Perdagangan Terdistorsi

    NERACA   Jakarta - Ketegangan perdagangan sejauh ini tidak secara signifikan mempengaruhi ketidakseimbangan neraca berjalan global, tetapi membebani…

BI Yakin Arus Modal Asing Tetap Deras - Suku Bunga Acuan Turun

      NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini aliran modal asing akan tetap masuk…