Tunda Gabung MEA - INDONESIA BUKAN PASAR NEGARA LAIN

Jakarta – Kalangan akademisi dan pengamat meminta pemerintah Indonesia untuk menunda bergabung dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, mengingat ketidaksiapan negeri ini dari berbagai aspek baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Apabila dipaksakan bergabung dalam pakta dagang tersebut, Indonesia hanya akan menjadi pasar “empuk” bagi negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

NERACA

Pasalnya, menurut mereka, penundaan itu sangat penting karena Indonesia belum siap mengikuti MEA 2015 yang menerapkan persaingan ekonomi yang sangat keras. Karena dari aspek keterampilan (skill), Indonesia jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan SDM yang dimiliki Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Indonesia juga dinilai masih tertinggal dengan persediaan modal untuk mengeksplorasi berbagai sumber daya alam. Karena itu, pemerintah Indonesia harus menunda pemberlakuan MEA tersebut sambil mempersiapkan diri agar tidak menjadi "makanan empuk" bagi negara lain.

Bayangkan, hanya dalam jangka waktu satu tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana barang dan jasa, investasi dan juga pasar tenaga kerja akan menjadi arus bebas (tanpa hambatan).

Menurut pengamat ekonomi yang juga Ketua LP3E Kadin Prof Dr Didiek J Rachbini, kalau dilihat dari kondisi struktur industri yang ada saat ini, bisa dikatakan kalau Indonesia belum siap dalam menghadapi MEA. "Indonesia memang sebaiknya menunda terlebih dahulu, karena jika tidak siap dan hanya bisa menjadi pasar bagi kawasan lain,” ujarnya kepada Neraca, Senin (23/6).

Didiek mengatakan, kalau Indonesia tidak siap, nanti seperti CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement), dimana Indonesia “kelabakan” dengan serbuan produk Tiongkok dan banyak produk sampah yang masuk tidak karuan ke negeri ini.

Dia juga megingatkan, beberapa hambatan akan terjadi jika masyarakat ekonomi ASEAN ini terbentuk. Pertama, kesenjangan antarnegara ASEAN akan terjadi. Kedua, ada di antara anggota ASEAN yang tidak mampu bersaing. Ketiga, negara paling lemah akan berkorban banyak. Keempat, liberalisasi bermuara pada pengangguran di negara yang paling terbelakang.

Adanya hambatan tersebut, menurut Didiek, setidaknya kesenjangan seperti itu harus diatasi dengan kerja sama di bidang teknologi, SDM, dan pendidikan. Lihat saja produk berteknologi tinggi tentu dikuasai Singapura, sedangkan Myanmar menguasai produk berbasis sumber daya alam.

Hambatan untuk Indonesia sendiri, Didik menilai negeri ini berada pada posisi buntut paling belakang nomor 124 dalam hal kualitas SDM. Sehingga, kerja sama dan perdagangan akan tertinggal dan kalah bersaing dengan negara ASEAN sekitarnya. Ini yang harus diselesaikan dalam jangka menengah dan panjang.

Selain itu, pasar Indonesia adalah yang paling besar dan paling “empuk” sehingga para produsen tidak mau melepas pasar ini dengan seenaknya sendiri. Contohnya, perbankan Indonesia sudah dibuka, sedangkan negara ASEAN lainnya masih menutup.

Karena itu, Didiek menegaskan Indonesia tetap harus mempertahankan barang spesifik yang sensitif untuk bisa dilindungi terutama beras dan produk pertanian lainnya. "Jadi tidak semuanya bebas," tegasnya.

Namun demikian, dia mengakui adanya MEA 2015 akan memberikan keuntungan Indonesia karena bisa menarik investasi dari luar karena pasarnya besar. Tetapi di sisi lain, yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kerugian dalam hal kesenjangan dan liberalisasi akan berdampak pada pengangguran, Indonesia perlu meningkatkan dulu kualitas SDM-nya.

Infrastruktur Belum Memadai

Rektor Kwik Kian Gie Business School Prof Dr Anthony Budiawan menila,i Indonesia memang belum siap dalam menghadapi MEA 2015. “Jika dilihat dari beberapa sektor seperti industri, infrastruktur dan sumber daya manusianya, bisa dikatakan Indonesia belum siap dalam menghadapi MEA. Jika dipaksakan maka Indonesia hanya dimanfaatkan pasarnya saja,” ujarnya, kemarin.

Namun demikian, menurut dia, Indonesia tidak semata-mata diincar pasarnya saja. Namun juga sektor investasi juga cukup diminati oleh para investor-investor. Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. “Tapi banyak juga keluhan-keluhan dari para investor seperti infrastruktur yang kurang memadai,” jelasnya.

Melihat dampaknya jika Indonesia memaksakan bergabung, Anthony meminta agar pemerintah baru bisa mempertimbangkan keikutsertaan Indonesia di MEA. “Jika tidak dibarengi dengan persiapan yang matang, saya rasa Indonesia hanya dimanfaatkan pasarnya saja, sementara Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Kalau perlu keluar dari keikutsertaan MEA,” tegasnya.

Menurut dia, dengan keluarnya Indonesia dalam perjanjian tersebut cukup beralasan. Karena dengan ketidaksiapan Indonesia maka keluar dari MEA adalah hal-hal yang sah saja. “Itu adalah hak sebuah negara. Jika ada perjanjian yang tidak menguntungkan, lalu kenapa tetap dipertahankan?,” kata dia. Seperti contoh mata uang di Eropa. Hampir semua negara di Uni Eropa menggunakan mata uang Euro. Akan tetapi Inggris berbeda sendiri yaitu menggunakan Pound, dimana nilainya jauh lebih tinggi dari Euro.

Anthony juga meminta agar pemerintah mendatang bisa meniru sikap tegas Tiongkok yang secara konsisten tidak mau memasuki pasar bebas internasional. “Hal itu dilakukan karena Tiongkok merasa belum siap memasuki pasar bebas. Setelah siap, Tiongkok baru ikut pasar bebas akan tetapi ketika lemah maka Tiongkok tidak mau masuk pasar bebas,” ujarnya.

Direktur Indef Enny Sri Hartati menuturkan, pemberlakuan MEA 2015 memang sudah sebentar lagi, tapi secara umum Indonesia masih jauh dari siap. Sedangkan jika mundur akan terbentur pada kredibilitas negara, jika maju terus juga bakal tumbang dengan negara ASEAN lain. “MEA memang buah simalakama maju salah mundur salah, tapi setidaknya pemerintah harus bijak menyikapinya minimal menunda keikutsertaanya,” ujarnya, Senin.

Tapi jika memaksakan bergabung, setidaknya ada beberapa yang memang harus menjadi prioritas pemerintah, seperti infrastruktur pelabuhan hanya membuka beberapa di Jawa saja, jangan semuanya dibuka. “Kontennya MEA yaitu pasar perdagangan, jadi harus ada pembatasaan pintu-pintu jalur masuk barang, karena jika semua dibuka maka arus barang tidak terkendali dimana pasti secara umum negara kita sudah kalah disitu,” tegasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz, pembentukan MEA merupakan bagian dari mempersiapkan ASEAN untuk bersaing secara global. Indonesia, menurut dia, seharusnya dapat membawa bendera ASEAN dalam persaingan di pasar global dengan negara lain. Oleh karenanya, Indonesia diminta dapat menjadi andalan bagi MEA pada 2015 untuk berkompetisi dalam perekonomian dunia.

"Sebenarnya Indonesia diuntungkan dengan adanya kekuataan kompetitif yang dapat dikembangkan, yang dapat meningkatkan daya saing ke depan. Harusnya Indonesia bisa jadi andalan untuk membentuk ASEAN yang kompetitif, maka perlu adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk bersinergi dalam bidang perekonomian," kata dia.

Menurut Harry, hanya dalam jangka waktu satu tahun Indonesia akan menghadapi MEA, dimana barang dan jasa, investasi dan juga pasar tenaga kerja akan menjadi arus bebas (tanpa hambatan). Oleh karenanya, Indonesia harus siap menyambut ini agar dapat bersaing dan tidak hanya menjadi pasar.

Sedangkan mengenai perlunya Indonesia menunda bergabung dalam MEA 2015, menurut dia, hal ini sangat tergantung kepada pemerintahan baru yang akan datang dimana calon presiden yang terpilih nantinya diharapkan dapat membuat keputusan strategis untuk melanjutkan, atau menunda Indonesia masuk dalam MEA 2015. Indonesia tidak perlu takut dikucilkan atau mendapatkan sanksi jika menunda untuk ikut MEA. Keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama ekonomi tersebut tidak bersifat mutlak.

"Pemerintahan baru nanti harus memberikan kebijakan yang tegas dan bijak untuk menetapkan apakah akan menunda atau tidak dalam keikutsertaan di MEA. Apabila dirasa belum siap, maka diperlukan juga penundaan, namun jika Indonesia dirasa siap atau sanggup menghadapi MEA nanti, Indonesia harus mempersiapkan diri dulu dengan baik sehingga mempunyai daya saing yang kuat," ujarnya. bari/agus/mohar/iwan

Related posts