Piala Dunia dan Euforia Korporasi - Oleh: Fitria Osin, Pemerhati Masalah Sosial dan Politik

Akibat kekecewaan atas alokasi dana yang sangat besar dari pemerintah untuk penyelenggaraan Piala Dunia, rangkaian aksi protes dari masyarakat -yang menggabungkan diri dalam gerakan anti FIFA dan Piala Dunia- masih terjadi di kota-kota besar Brazil seperti Sao Paolo, Porto Alegre dan Rio de Janeiro.

Tidak kurang dari US$ 11,5 milyar pemerintah Brazil mengganggarkan dana untuk pembangungan sarana-prasarana seperti stadion, bandara, transportasi perkotaan dan perbaikan infrastruktur. Sepertiga dari anggaran tersebut digunakan untuk membangun stadion baru dan renovasi stadion yang ada di dua belas kota. US$ 1,9 milyar dialokasikan untuk mengamankan berlangsungnya turnamen dengan menurunkan 150 ribu tentara, 20 ribu petugas keamanan sewaan dan 170 ribu pekerja umum.

Dana sebesar itu dirasa sangat berlebihan untuk membangun sarana-prasarana yang hanya digunakan untuk satu bulan. Pemerintah Brazil dinilai telah kehilangan prioritas ditengah kondisi kemiskinan ekstrem yang menimpa masyarakatnya.

Demonstran juga mengendus aroma mark up dari proyek piala dunia setelah laporan auditor pemerintah memperlihatkan ada pembengkakan biaya yang besar terutama dalam pembangunan stadion. Dilaporkan biaya pembangungan stadion di Brasilia naik tiga kali lipat menjadi US$ 900 juta dari harga perkiraan awal yang ditentukan pemerintah.

Ini meningkatkan kecurigaan terjadi kolusi antara politisi dan perusahaan kontruksi. Biaya itu dituding mengalir ke partai berkuasa dan partai oposisi untuk kepentingan pemilihan presiden Oktober mendatang.

Lebih dari satu juta masyarakat tumpah di jalanan. Mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan FIFA Go Home, We Need Food not Football. Sebelum upacara pembukaan dimulai, dengan perintah dari pengadilan polisi menggusur rumah-rumah penduduk yang berada di dekat Stadion Marcana sehingga 2000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Alasan pemerintah adalah demi modernisasi dan kebutuhan pengamanan. Bentrokan antara petugas keamanan dan demonstran pun tidak bisa dihindari sehingga korban sipil berjatuhan. Kerusuhan terus merambat ke kota-kota lain. Agaknya, lebih sulit bagi pemerintah Brazil menjadi tuan rumah daripada menjadi pemenang tropi.

Ironisme Kemiskinan

Presiden Dilma Rousseff optimis ajang piala dunia ini akan membantu pemulihan ekonomi Brazil. Namun para ekonom memprediksikan hal sebaliknya. Sejak tahun 2013 hingga menjelang pembukaan piala dunia, ekonomi Brazil terus melambat. Ini disebabkan karena fokus belanja pemerintah tertuju pada event olahraga saja, sementara alokasi pengeluaran yang mampu menstimulus konsumsi rumah tangga diperketat. Inflasi tetap tinggi diatas 6%. Neraca perdagangan kuartal kedua tahun 2014 mengalami defisit dengan penurunan ekspor sebesar 3,3% dan kenaikan impor 1,4%. Industri menyusut dan produktivitas akan terganggu sepanjang piala dunia berlangsung.

Pakar ekonomi Gradual Investimentos, Andre Perfeito menjelaskan, skenario terburuk dari kegiatan besar tersebut adalah terpangkasnya nilai produk domestik bruto Brazil sebesar 0,3%, sehingga pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak lebih dari 2%. Ini disebabkan karena pemberlakuan “games day” atau hari libur khusus yang dicanangkan pemerintah saat pertandingan berlangsung sehingga kantor dan pabrik-pabrik di Brazil akan tutup agar karyawan dapat menonton pertandingan.

Tentu ini akan mengganggu produksi dan stabilitas ritel di seluruh Brazil. Sementara dari sisi pariwisata, dilaporkan 20 perusahaan besar menunda perjalanan bisnisnya karena adanya kemungkinan gangguan transportasi udara di bandara.

Pemerintah Brazil harus mengantisipasi akibat dari defisit anggarannya. Belajar dari pengalaman Yunani sebagai penyelenggara Olimpiade Athena 2004, tingginya pengeluaran negara untuk membiayai penyelenggaraan Olimpiade tersebut mengakibatkan Yunani melampaui anggarannya.

Total kredit Yunani membengkak sehingga terjadi booming finansial yang segera merambat ke seluruh Eropa. Eropa goyang. Lalu menuntut Yunani melakukan kebijakan uang ketat dengan memotong anggaran sektor publik dan meningkatkan pajak. Langkah ini justru memancing krisis sosial dan kerusuhan di jalan-jalan besar di Athena.

Padahal saat itu Yunani merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Eurozone antara tahun 2000-2007. Lalu bagaimana dengan Brazil yang prestasi ekonominya tidak begitu menawan dan Standar & Poors telah memotong peringkat kredit Brazil akibat perlambatan ekonomi yang terus-menerus? Bukankah berarti Brazil dibayang-bayangi bencana moneter dan krisis sosial yang besar setelah ini? Padahal saat ini saja sepertiga dari penduduk Brazil yakni sekitar 58 juta orang berpenghasilan kurang dari US$ 1/hari, tinggal didaerah-daerah kumuh, malnutrisi, kelaparan, tingkat pengangguran dan kerawanan sosial yang tinggi.

Lalu siapa yang diuntungkan dalam penyelenggaraan Piala Dunia Brazil ini? Tentu saja FIFA dan perusahaan besar yang digandengnya. Kolumnis Forbes Mike Ozanian menganalisis bahwa sedikitnya US$ 4 milyar akan masuk ke kas FIFA. Pendapatan ini terutama datang dari penjualan hak siar TV, dana sponsor dan penjualan tiket. Pendapatan ini  66% lebih tinggi dari total pendapatan yang dihasilkan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Salah satu keuntungan besar itu berasal dari penjualan hak siar TV kepada Eurovision yang mencapai US$ 1.7 miliar.

Sejak adanya peningkatan penyiaran lewat TV yang terjadi pada akhir era 90-an, manfaat ekonomi dari piala dunia pun ikut bertambah. Dari hak siar TV piala dunia tahun 2002 dan 2006, FIFA telah berhasil memperoleh penjualan total US$ 2 milyar. Dibandingkan dengan penjualan hak siar TV untuk 3 kali Piala Dunia di era 90-an kepada European Broadcasting Union, angka itu baru mencapai US$ 310 juta.

Piala dunia telah meningkatkan pendapatan FIFA hingga 11 kali lipat sejak tahun 1998. Bahkan, belum usai piala dunia Brazil, FIFA telah melakukan pelelangan hak siar TV berbahasa Inggris untuk piala dunia 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar. Hak siar jatuh kepada Fox Sport yang berhasil mengalahkan harga lelang ESPN dan NBC.

Dana sponsor yang masuk ke kas FIFA juga tidak kecil. Korporasi-korporasi besar pemilik merek dagang Adidas, Coca Cola, Sony, Emirates, Hyundai Motor Co. VISA dan sebagainya telah menyumbang US$ 1.35 milyar ke kas FIFA. Oleh sebab itu, FIFA mendesak pemerintah Brazil untuk memberikan pembebasan pajak dan kegiatan komersil selama piala dunia berlangsung termasuk meminta untuk membuat beberapa undang-undang yang mengizinkan penjualan minuman beralkohol yang diproduksi perusahaan-perusahaan sponsor.

Dominasi Korporatisme

Merupakan keniscayaan sistem kapitalisme memprioritaskan kepentingan kelompok-kelompok korporasi. Seringkali kedaulatan sebuah negara tunduk pada kepentingan kelompok korporasi ini. Sebab, dalam pandangan kapitalisme negara adalah sekumpulan lembaga ekonomi dan pemerintah merupakan lembaga ekonomi kecil yang statusnya dipersamakan dengan swasta. Sementara perusahaan-perusahaan merupakan lembaga ekonomi utama yang menguasai ekonomi negara.

Dari sinilah, maka segala sesuatunya harus disesuaikan dengan paham korporatisme, yaitu bahwa pemerintah adalah salah satu lembaga negara yang khusus dan tugas utamanya adalah menjalankan kekuasaan. Pemerintah menjalankan kekuasaan tapi tidak memiliki kekuasaan tersebut. Sementara lembaga- lembaga lain menguasai negara tapi tidak menjalankan kekuasaan. (analisadaily.com)

 

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…