NERACA

Jakarta – Momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) menjadi ajang bagi para calon pemimpin untuk menyuarakan visi misinya. Dalam kaitannya di sektor energi, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyarankan agar masyarakat bisa memberikan dukungan bagi calon presiden yang berkomitmen untuk membangun kilang minyak dalam rangkan mewujudkan ketahanan energi nasional.

Menurut dia, kilang minyak menjadi sangat penting karena bisa sebagai pondasi ketahanan energi nasional. Selain itu, kilang minyak juga bisa menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini menjadi biang kerok karena telah menggerus APBN. “Sampai saat ini belum mendapat perhatian serius dari kedua pasangan calon. Padahal, kilang BBM sebagai penopang ketahan energi merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang saat ini sedang digembar gemborkan,” kata Sofyano di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, pembangunan kilang terakhir sejak 1990. Setelah itu, tidak ada lagi progres serius pembangunan kilang. “Jangan dilihat dari nilai keekonomian atau keuntungan bagi investor saja, tapi harus diutamakan sebagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia. Sehingga tergantung dengan negara lain dan menekanlarinya devisa ke luar negeri serta mengurangi pengangguran,” kata dia.

Seharusnya, lanjut Sofyano, pemerintah iri dengan Singapura yang tidak memiliki sumur minyak tapi mempunyai banyak kilang BBM. Namun yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya harus membeli BBM dari Singapura. “Artinya, kebutuhan BBM kita terus bergantung dengan luar yang dibeli NOC (National Oil Company) dan menimbulkan dugaan BBM kita dikuasai mafia. Tapi anehnya kemudian yang menjadi sasaran tembak adalah Pertamina bukan pemerintah,” ujarnya.

Sofyano menjelaskan, untuk membangun kilang membutuhkan dana besar. Peramina tidak mungkin bisa mewujudkan pembangunan kilang jika pemerintah tidak memberikan dorongan dan persetujuan. Adapun kapasitas kilang saat ini sekitar 1,2 juta barel per hari (bph). Sementara produksi minyak Indonesia yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649.000 bph masih jauh di bawah konsumsi bahan bakar domestik sekitar 1,5 juta bph.

Bahkan, dibandingkan Malaysia, produksi BBM dari kilang Indonesia masih lebih rendah. Malaysia kini mampu memproduksi di atas 800.000 bph, padahal tingkat konsumsi BBMnya hanya sekitar 600.000 bph. “Untuk itu, sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi proyek pembangunan kilang di dalam negeri kembali tertunda atau mengalami kendala teknis. Misalnya, rencana pembangunan kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur yang saat ini masih dalam proses harus bisa direalisasikan,” katanya.

Selain itu, mendesaknya pembangunan kilang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diiringi dengan tingginya konsumsi BBM. Kondisi itu harus segera disikapi serius dan diselesaikan oleh pemerintahan baru hasil Pilpres 2014. “Berdasarkan BPS, Indonesia mengimpor minyak pada Maret 2014 sebesar 2,3 miliar atau naik 11,51% atau US$3 juta, dibandingkan dengan Februari 2014 yang mencapai US$2 miliar sehingga akan terus menggrogoti ketahanan ekonomi negara,” katanya.

Dia mengatakan, harapan rakyat bertumpu kepada pemimpin baru hasil Pilpres 9 Juli 2014, yang mungkin dapat merealisasikan pembangunan kilang baru di dalam negeri. “Kemandirian energi dan martabat bangsa, hendaknya tidak hanya pemanis kampanye para capres. Tetapi akan ditinggalkan ketika mereka terpilih,” tukasnya.

Pembangunan Kilang Mudah

Sementar itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Jusuf Kalla berbicara mengenai pembangunan kilang yang saat ini tak kunjung selesai. Pasalnya Indonesia kekurangan kilang minyak sehingga impor berlebihan dan tidak ada ketahanan energi. Menurutnya, pembangunan kilang ini mudah namun ada permainan mafia yang menghalangi pembangunan kilang tersebut. “Kita ada uang, ada tanah, itu sebuah kebutuhan, kami yakin satu tahun pertamina, kita akan bangun kilang supaya, mafia itu mati,” tegas JK.

JK menambahkan, selain itu permasalahan ekspor mineral mentah yang menjadi harga mati negara Indonesia dengan pembangunan smelter. “Jangan habiskan negara ini ekspor law material, kita angkut Tanah Air, bolong semua, smelter harus jalan, itu yang menyelamatkan bangsa ini dengan tambahan value, jangan ada permasalahan yang dipermainkan,” tukasnya.

Sementara itu, Pengamat Energi Kurtubi menilai idealnya yang harus membangun kilang adalah PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN, bukan investor asing. "Bagaimana mau menghapus mafia minyak, bagaimana ketahanan energi Indonesia terjamin kalau kilang minyak saja diserahkan ke pihak asing," ucapnya.

Kurtubi mengatakan pemerintah salah besar jika menyerahkan pembangunan kilang ke investor swasta asing.  "Harus Pertamina yang bangun, asing hanya untuk pasokan minyaknya saja dalam jangka waktu panjang, misalnya menggandeng Arab Saudi, Kuwait atau Irak yang punya minyak mentah banyak," katanya.

Kurtubi menegaskan, bahwa membangun kilang bukanlah investasi yang merugikan, karena jika rugi pasti semua kilang di seluruh dunia pasti sudah tutup dari dahulu. "Siapa bilang investasi kilang rugi? tidak, saya lulusan bisnis perminyakan di Prancis, saya tahu kalau bangun kilang itu pasti untung, memang untungnya tidak sebesar di sektor hulu migas," ungkapnya.

Ia menyayangkan jika ada pejabat pemerintahan yang mengungkapkan kalau bangun kilang minyak rugi, pemerinntah dan Pertamina tidak punya uang untuk bangun kilang minyak. Menurut Kurtubi orang tersebut patut dicurigai karena bisa saja bagian dari jaringan mafia minyak yang ingin Indonesia tidak membangun kilang, agar Indonesia terus impor BBM. "1 liter BBM itu jauh lebih mahal dibandingkan 1 liter minyak mentah, sudah pasti bangun kilang itu untung, kalau ada yang bilang tidak untung, maka kita patut curiga mereka bagian dari mafia minyak," tutupnya.

Seperti diketahui, untuk membangun kilang dengan kapasitas 1 x 300.000 barel per hari dibutuhkan dana Rp 300 triliun. Faktanya, pemerintah telah menghapus dana studi kelayakan kilang minyak pada 2014 sebesar Rp 200 miliar, untuk menyerahkannya ke pihak swasta atau asing.