NERACA

Jakarta - Masih belum adanya titik terang mengenai rencana investasi Foxconn menimbulkan pertanyaan soal keseriusan produsen gedget tersebut untuk membangun pabriknya di Indonesia. Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan bahwa memang Foxconn telah menemui Gubernur DKI Joko Widodo untuk kelanjutan investasinya. Namun tetap saja belum memberikan kepastian waktu soal investasinya. "Mereka kan sudah agreement dengan Jokowi. Mungkin mereka nunggu Jokowi jadi presiden," ujarnya di Jakarta, Senin (23/6).

Menurutnya, saat ini yang masih kendala realisasi investasi Foxconn yaitu soal lahan dimana perusahaan asal Taiwan tersebut meminta lahan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) secara gratis. Namun pihak KBN tetap mengingikan agar Foxconn membeli dengan harga yang ditentukan. Hal ini berbeda dengan yang didapatkan oleh Foxconn di China dimana bisa mendapatkan lahan secara gratis karena ada kebijakan dari pemerintah.

"Foxconn saya kira dia sudah punya 10 pabrik di RRC. Polanya adalah tanah atau lahan disediakan pemerintah. Mungkin karena RRC adalah negara komunis dan tanah 100% dikuasai pemerintah. Tapi kita enggak harus masuk sistem otoriter begitu. Kita kerjasama atau beli," kata dia.

Hidayat bahkan menganggap bahwa tarik ulurnya rencana Foxconn untuk membangun pabriknya di Indonesia sebagai strategi perusahaan untuk menaikan nilai sahamnya. "Saya pikirkan jangan-jangan dia melemparkan isu ini biar harga sahamnya naik. Karena kalau pasar mendengar dia mau ekspansi bangun pabrik, sahamnya bisa naik," tandas dia.

Sebelumnya, Pulau Jawa mungkin dipilih sebagai lokasi industri karena kesiapan infrastruktur seperti transportasi dan listrik. Kita masih menunggu hasil dari tim yang dikirim pemerintah untuk bertemu Foxconn.

Pemasok komponen elektronik bidang teknologi informasi, Foxconn Technology Group, berencana menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baru mereka. Investasi perusahaan asal Taiwan itu akan dimulai tahun ini dengan nilai US$10 miliar untuk jangka waktu 5-10 tahun. "Lahan yang dibutuhkan sekitar 500 hektare dan akan dimulai per tahap dengan 50 hektare untuk tahun ini," kata Hidayat.

Namun,Hidayat masih enggan menyebutkan lokasi industri untuk penanaman investasi itu. Dia hanya mengatakan itu sangat mungkin akan dibangun di Pulau Jawa. Pemilihan Pulau Jawa sebagai lokasi industri Foxconn karena kesiapan infrastruktur seperti transportasi dan listrik. "Mereka membutuhkan komunikasi dan transportasi yang memadai," kata Hidayat.

Menurut Hidayat, barang produksi Foxconn akan menggantikan komoditas elektronik yang bisa mengurangi kebutuhan impor. "Barang-barang yang kalian sedang pakai ini nanti diganti," kata dia.

Terkait dengan realisasi pembangunan, Foxconn akan memulai akhir tahun ini atau awal tahun depan. Ia mengatakan industri Foxconn akan mampu menyediakan ribuan lapangan pekerjaan baru. "Nanti akan dibutuhkan 1.000 engineer (teknisi)," kata dia.

Untuk investasi tersebut, Kementerian Perindustrian akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, dan instansi-instansi lainnya.

Kepala BKPM, Mahendra Siregar mengakui Foxconn telah memasukkan surat perizinan investasi ke BKPM. "Foxconn akan investasi di dalam negeri. Sekarang berada di pipe line," ujar Mahendra.

Dia mengatakan rencana ekspansi bisnis perusahaan pemasok komponen bagi Apple, Motorola, Nexian, Sharp, dan berbagai peralatan elektronik lainnya itu diperkirakan akan membuka lapangan kerja besar. "Jika Foxconn masuk, menurut mereka diperlukan satu juta tenaga kerja. Kita masih menunggu hasil dari tim yang dikirim pemerintah untuk bertemu Foxconn," kata dia.

Namun, dia belum dapat memastikan bahwa Foxconn akan masuk ke Indonesia tahun ini, sebab saat ini masih memerlukan waktu dan proses yang tidak sedikit. "Tidak untuk tahun ini. Namun kapan kepastiannya kita belum tahu karena saat ini delegasi pemerintah, khususnya dari (Kementerian) Perindustrian, sedang ke sana (Taiwan) untuk membicarakan investasi Foxconn," ungkapnya.

Kendala infrastruktur Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan investasi dengan volume lahan industri besar di luar Pulau Jawa masih menemui kendala infrastruktur yang kurang memadai.

"Perlu diketahui, lahan yang dibutuhkan berapa dulu, tapi jika lahan yang dibutuhkan besar mungkin masih bisa di beberapa daerah di Jawa seperti Lamongan, Cirebon, Boyolali, dan Mojokerto," kata dia.