Oleh: Tumpal Sihombing

Indonesia Bond Strategist, BondRI

Masih ingat debat antara capres Jokowi vs Prabowo dengan topik ekonomi beberapa waktu lalu? Prabowo menyatakan kebocoran kekayaan negara merupakan muasal defisit anggaran. Beliau menyatakan jika kebocoran Rp 1.000 T dapat dicegah, maka tak ada defisit. Sepintas, ada konotasi negatif yang terasa sangat kental dalam istilah “defisit” yang dinyatakan Prabowo.

Defisit tak selalu berarti negatif! Yang jadi pertanyaan, apakah defisit perlu dihilangkan dengan semangat nasionalisme anti kebocoran yang berkobar-kobar? Mari kita berfikir 2(dua) kali sebelum berpendapat. Secara umum ada 2(dua) kondisi anggaran, yaitu berimbang dan tak berimbang. Kini jarang negara yang menerapkan anggaran berimbang, padahal negara kita pernah mengalaminya di zaman Orde Baru. Selanjutnya, ada 2(dua) jenis anggaran tak berimbang, yaitu surplus dan defisit. Anggaran disebut defisit jika penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran dalam struktur APBN. Demikian berlaku sebaliknya untuk definisi surplus.

Di dunia saat ini, lebih banyak negara maju dan berkembang yang menerapkan anggaran defisit daripada surplus, termasuk Indonesia. Itu fakta yang populis. Mengapa demikian? Gampang. Tak perlu IQ tinggi untuk mampu memahami matematika ekonomi ini. Secara umum, ada 2(dua) pertimbangan mengapa suatu pemerintahan menerapkan anggaran defisit, yaitu menstimulus pertumbuhan ekonomi; dan justifikasi fund-raising (emisi surat berharga) untuk memperoleh dana masyarakat yang akan dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur penggenjot pertumbuhan ekonomi.  

Konsekuensi logis, kini jarang negara yang aktif menerbitkan surat berharga (obligasi) sekaligus menerapkan anggaran defisit. Boleh jadi hal itu berpotensi non-populis dalam agenda ekonomi-politik pemerintah negara yang bersangkutan, baik untuk kepentingan dalam negeri maupun mancanegara.

Secara khusus, ada 2(dua) pertimbangan mengapa anggaran defisit diberlakukan. Lebih mudah hal ini kita pahami dari sisi manajemen keuangan perusahaan. Pertama: pada sisi kanan neraca laporan keuangan terdapat 2(dua) bagian besar, yaitu kewajiban(liability) dan modal(equity). Jika perusahaan emisi obligasi(utang), timbul biaya yang harus dibayar perusahaan senilai cost of debt (biaya utang). Jika shareholder suntik modal, maka timbul biaya sebesar cost of equity (biaya modal).

Kedua, pasar dan perubahan biaya dana sangat dinamis. Kadang berutang lebih mahal daripada suntik modal, kadang sebaliknya. Jadi, cara paling efektif bagi manajemen perusahaan (pimpinan negara) adalah mengelola portofolio yang mengandung modal plus utang di dalamnya.

Memang betul defisit neraca perdagangan itu tak baik, karena bisa mendepresiasi rupiah. Jika Prabowo menyatakan kebocoran kekayaan negara Rp 1.000 T di saat Hatta Rajasa mengkoordinir perekonomian, maka kebocoran itu (if any) hanya dapat tuntas kalau Jokowi-Kalla yang memimpin negeri ini.