Presiden Baru dan Ekonomi - Oleh: Prisana Herdianto, Pemerhati Masalah Politik dan Ekonomi, tinggal di Semarang, Jawa Tengah

Siapapun yang menjadi Presiden sebagai output Pilpres 2014, pasti langsung berhadapan dengan “lawan berat” di masa-masa awal kepemimpinannya yaitu permasalahan ekonomi yang sudah membludak atau over dosis. Mengatasi permasalahan ekonomi yang berat ini, tidak mungkin dapat dilakukan oleh siapapun yang terpilih sebagai presiden dalam waktu 100 hari pertama, bahkan sampai 5 tahun kepemimpinannya, terutama jika roda pemerintahan “selalu diganggu” oleh pihak-pihak yang kalah dalam Pilpres dan tidak mau menerima kekalahannya.

Tantangan pertama, adalah mengurangi defisit neraca perdagangan yang sampai April 2014 mencapai US$200 juta atau sekitar Rp2,2 triliun. Defisit terjadi di antaranya akibat menurunnya harga komoditas minyak sawit mentah dan batu bara. Angka defisit juga disumbang oleh peningkatan konsumsi masyarakat menghadapi liburan sekolah dan Ramadhan. Defisit neraca perdagangan juga disebabkan harga sawit dan batu bara yang belum stabil, pertumbuhan ekonomi AS dan China juga belum membaik.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo memperkirakan, neraca transaksi berjalan pada kuartal II 2014 akan mengalami defisit sekitar US$8 miliar, atau 2 kali lipat lebih besar dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan neraca perdagangan masih dibayangi potensi impor minyak yang akan meningkat pada pertengahan 2014 untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang meningkat menjelang Lebaran.

Berbagai kalangan lainnya menilai, potensi pelebaran defisit transaksi berjalan kuartal II 2014 dipicu oleh memburuknya kinerja komoditas CPO dan batu bara yang tidak diimbangi dengan pembatasan impor barang konsumsi. Disamping itu, pelebaran defisit transaksi berjalan tidak dapat dicegah akibat kecenderungan perusahaan mengimpor bahan baku stok guna mengantisipasi peningkatan produksi pada bulan puasa.Head of Asian Development Bank Office of Regional Economic Integration, Iwan J Aziz mengatakan, defisit neraca transaksi berjalan akan memengaruhi penerbitan obligasi korporasi. Hal tersebut seiring dengan prediksi pelebaran defisit transaksi berjalan sehingga membuat investor ragu untuk berinvestasi di Indonesia dan mempengaruhi penerbitan obligasi korporasi.

Tantangan kedua adalah terkait dengan inflasi. Beberapa pihak memperkirakan, angka inflasi di Indonesia akan tetap tinggi yang diperkirakan didorong dengan mulai berlakunya kenaikan tarif tenaga listrik sebesar 15% pada awal Juli 2014 dan diperkirakan akan berdampak terhadap beban biaya produksi di industri makanan olahan. Kenaikan inflasi disebabkan kenaikan harga bahan bakar dan faktor musiman bulan Ramadhan, serta pelaksanaan Pilpres 2014.

Tantangan ketiga adalah pelemahan nilai tukar rupiah didorong dengan kondisi makroekonomi yang tidak kondusif serta potensi penguatan dolar AS. Selain itu, juga akibat semakin melebarnya defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara mengungkapkan, pelemahan rupiah disebabkan oleh minimnya volume transaksi harian valas pasar uang antarbank, sehingga rupiah rawan terkoreksi oleh berbagai isu yang berkembang, seperti isu pilpres dan APBN. Pendapat lainnya menyatakan, pelemahan rupiah lebih disebabkan oleh isu dalam negeri, seperti tingginya kebutuhan dolar AS menjelang akhir bulan sehingga dolar AS cenderung menguat dan rupiah melemah.

Pada dasarnya, meningkatnya defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan mengakibatkan rupiah melemah. Hal tersebut dikarenakan defisit neraca transaksi berjalan mengindikasikan bahwa, lebih banyak dolar AS yang keluar dibandingkan yang masuk ke Indonesia sehingga rupiah semakin tertekan. Pelemahan rupiah didorong dengan kondisi makroekonomi yang tidak kondusif serta potensi penguatan dolar AS.

Tantangan keempat adalah terjadinya peningkatan pertumbuhan utang luar negeri perbankan seiring perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan informasi yang masuk ke Bank Indonesia (BI), terjadi peningkatan jumlah permohonan utang ke BI hingga US$6 miliar. Hal tersebut disebabkan perebutan DPK semakin sengit terkait rasio pembiayaan terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) yang mencapai 91,17% dan giro wajib minimum yang mencapai 8%. Peningkatan pinjaman utang luar negeri dalam bentuk valas oleh sektor perbankan dilakukan guna mengantisipasi lambatnya pertumbuhan DPK. Lambatnya pertumbuhan DPK menyebabkan sektor perbankan meningkatkan pinjaman dari bank luar negeri.

Tantangan kelima, kemungkinan melesetnya target pajak selama tahun 2014. Kemungkinan tidak tercapainya target pajak 2014 menunjukkan ketidakefektifan strategi atau road map Ditjen Pajak dalam mengamankan penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan revisi pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menyebabkan target penerimaan pajak sulit direalisasikan sehingga tertekan oleh gejolak ekonomi yang terjadi saat ini. Seharusnya Ditjen Pajak memiliki target jangka menengah dan jangka panjang guna mengantisipasi hal tersebut. Kalangan pengamat juga menilai buruknya kinerja Ditjen Pajak diakibatkan penurunan tingkat kepatuhan WP akan menurunkan penerimaan negara dari pajak sehingga berpotensi menyebabkan target pajak pada 2014 tidak akan mencapai target.Sebelumnya, Dirjen Pajak, Fuad Rahmany memprediksi bawa realisasi penerimaan target pajak 2014 tidak akan tercapai, walaupun penerimaan pajak dalam RAPBN Perubahan 2014 diturunkan menjadi Rp979,09 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh melesetnya target pertumbuhan ekonomi sehingga Ditjen Pajak mengalami kesulitan mengejar target penerimaan pajak.

Mencari Solusinya

Untuk dapat mengatasi beragam permasalahan dan tantangan di bidang ekonomi seperti yang diuraikan sebelumnya, maka prasyarat pertama adalah pasca Pilpres 2014 harus tetap ada konsolidasi atau rujuk nasional dalam rangka meredam ekses-ekses negatif ataupun political upset yang masih tersisa. Karena kestabilan politik dan keamanan di dalam negeri akan mendapatkan landasan bagi presiden ke-7 Indonesia untuk dapat melangkah menjalankan visi dan misinya dan janji-janji yang sudah diobral disana-sini kepada masyarakat dan dicatat oleh malaikat.

Sejatinya, masalah mendasar yang dialami perekonomian nasional sebenarnya dipicu oleh rendahnya mutu SDM, kurang kompetitifnya atau kurang bersaingnya produk yang diproduksi, sikap hidup masyarakat yang glamour serta kurang pandai hidup berhemat terutama menjelang hari-hari besar keagamaan dan liburan, serta roda perekonomian disektor riil yang sebenarnya masih tersendat-sendat, termasuk ditambah masalah akut yaitu pengangguran yang tidak terserap lapangan kerja.

Oleh karena itu, cara atau solusi yang dapat diterapkan adalah secara serius memberikan reward and punishment, reward diberikan kepada mereka yang mampu memperbaiki perekonomian nasional dan daya saing nasional melalui insentif pajak, pemberian bantuan perbankan yang dipermudah serta pembukaan akses yang cepat di kalangan pembuat public policy tanpa dihalangi suap atau praktik gelap perekonomian lainnya, sementara itu punishment diberikan kepada mereka yang mengemplang pajak, menyalahgunakan restitusi pajak untuk kepentingan politik praktis atau kepentingan lainnya, termasuk menghukum para koruptor (bahkan sampai penerapan hukuman mati) dan memberikan kemudahan perizinan serta “pemaksaan” terhadap perbankan nasional untuk berani menyalurkan kredit ke “bidang usaha yang sebelumnya dipandang tidak menguntungkan”, termasuk mengoreksi atau mengevaluasi keberadaan perbankan asing apakah bermanfaat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi atau malah merugikan ekonomi nasional. Untuk itu, kita sangat memerlukan presiden yang tegas, mengerti masalah ekonomi dan mendapatkan dukungan politik yang meluas dari rakyatnya. (haluankepri.com)

Related posts