NERACA

Jakarta - Kementerian BUMN memastikan sejumlah perusahaan milik negara mengimplementasikan kebijakan lindung nilai (hedging) dalam bisninya untuk meminimalkan potensi kerugian akibat melemahnya nilai tukar rupiah. "Beberapa BUMN sudah menerapkan hedging, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sektor perusahaan," kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN, Muhammad Zamkhani di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Zamkhani, aksi lindung nilai merupakan hal yang biasa dalam dunia usaha, tidak saja swasta tetapi juga BUMN, karena dapat dijadikan sebagai instrumen untuk berjaga-jaga dalam jangka panjang terkait utang maupun fluktuasi nilai tukar.

"Dari dahulu BUMN boleh melakukan hedging. Yang tidak diizinkan itu adalah transaksi derivatif yang mengandung unsur spekulasi," ujarnya. Namun saat menerapkan lindung nilai, lanjutnya, seringkali BUMN menghadapi ketakutan akan ada kerugian bagi perusahaan sehingga tidak semua berani mengambil langkah tersebut karena jika perusahaan merugi, akan dimasukkan dalam kerugian negara.

Dia mencontohkan beberapa perusahaan di bawah kedeputiannya yang menerapkan lindung nilai yaitu sektor pertambangan yang dalam operasionalnya sangat dipengaruhi harga baja di pasar internasional.

"Jika kurs dolar AS menguat akan menekan pendapatan karena biaya bahan baku melonjak," ujarnya. Sebaliknya, perusahaan agro akan meraih pendapatan meningkat jika kurs melonjak karena akan mendapat valuta asing dari hasil ekspor. [ardi]