Jakarta – Di tengah tingginya utang luar negeri Indonesia dan makin melebarnya ketimpangan pendapatan masyarakat, kalangan pengamat dan akademisi memperkirakan tingkat kemiskinan dan pengangguran di negeri ini akan semakin bertambah seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

NERACA

Pasalnya, dua musuh utama ekonomi Indonesia sekarang adalah kemiskinan dan pengangguran selalu menimbulkan persoalan di masyarakat. Tahun lalu, angka kemiskinan dan pengangguran masing-masing mencapai 11,47% dan 6,25% dari total jumlah penduduk. Ini berarti, di negeri ini masih ada 28,55 juta penduduk miskin dan 7,39 juta penganggur.

Tahun ini, angka kemiskinan dan pengangguran diprediksi akan meningkat sebagai dampak krisis ekonomi di sejumlah negara besar di AS, Tiongkok dan Jepang.

Ironisnya, kemiskinan dan pengangguran tersebut diiringi dengan makin meningkatnya ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin, ketimpangan antara masyarakat sejahtera dan prasejahtera. Pada 2012/2013, Koefisien Gini, indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan, menunjukkan Indonesia sekarang berada di level 0,41, lebih tinggi dibandingkan era Presiden Soeharto masih tercatat 0,34.

Menurut pengamat ekonomi Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini, gejala tingkat kemiskinan dalam dua tahun terakhir sulit turun, sementara ketimpangan kesejahteraan melebar, maka kemungkinan tingkat kemiskinan serta pengganguran akan terus meningkat menjelang MEA 2015 nanti.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya berimplikasi langsung pada penciptaan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan dan pengganguran bisa ditekan. Hal ini bisa terlihat dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi pada 2010-2014 yang rata-rata 6,3-6,8% per tahun, berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran yang pada 2013 sebesar 6,25%.

"Namun, sinergi pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia menuju rakyat yang makmur dan sejahtera tidak terjadi. Bahkan pesatnya pembangunan masih dilakukan secara tidak merata memberikan dampak jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin melebar sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat," ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Hendri mengatakan, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan penggangguran maka diperlukan dukungan strategi dan kebijakan komprehensif yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan hal ini dapat dimulai dari kebijakan industri, perdagangan, dan investasi padat karya. Kemudian subsidi energi perlu dikurangi dan dialihkan untuk membangun infrastruktur serta program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 

Dia menambahkan terus menurunnya penyerapan tenaga kerja disebabkan sedikitnya investasi sektor industri padat karya yang masuk ke Indonesia. Sudah sekitar 10 tahun terakhir sektor industri padat karya sepi investasi, sedangkan yang banyak masuk itu industri padat modal, seperti perusahaan jasa industri yang tidak banyak menyerap tenaga kerja.

"Bahkan faktanya, pemerintah acap kali telanjur membuka akses asing di sejumlah bidang usaha dan baru di kemudian hari menyadari ada permasalahan. Makanya hal yang terpenting adalah investasi asing masuk ke Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah," tambah Hendri.

Masalah Klasik

Guru besar ekonomi Unpad Prof Dr  Ina Primiana menilai tingkat pengangguran di Indonesia cukup memprihatinkan, terlebih dengan adanya MEA 2015. “Saat ini tingkat pengguran mencapai 11% sementara tingkat kemiskinan mencapai 6%. Ini tergolong memprihatinkan di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik dibandingkan dengan negara lainnya,” ucapnya. 

Justru dia menilai, pemerintah saat ini telah gagal dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu untuk mengentaskan kemiskinan, lanjut dia, adalah dengan mendorong industri padat karya. Akan tetapi, nyatanya industri pada saat ini cukup mendapatkan hambatan yang bertubi-tubi. “Seperti infrastruktur, upah buruh, suku bunga bank yang terlalu tinggi dan pelemahan rupiah terhadap US$.. Hal itu membuat sektor industri jadi lesu sehingga penyerapan tenaga kerjanya kurang,” katanya.

Karena itu, dia berharap agar pemerintah mendatang lebih fokus untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia yang terus menjadi persoalan klasik misalnya minimnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas, infrastruktur yang kurang memadai, dan kesan perizinan usaha yang sulit. “Terutama perizinan lahan dan infrastruktur. Itu hambatan klasik. Belum lagi soal penaikan tarif dasar listrik (TDL). Sektor riil paling terbebani karena sebagian besar masih mengandalkan listrik,” ujarnya.

Ina menyoroti kinerja dari DPR dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Sebab visi misi dari pemerintah juga kurang didukung oleh DPR, karena keputusan pemerintah dalam menggunakan anggaran berada di tangan DPR. “DPR jangan hanya bisa menyalahkan. Perlu dipertanyakan juga sampai sejauh mana DPR berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran,” tukasnya

Tentu saja pemerintah telah berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, upaya pemerintah--di antaranya melalui program pro pertumbuhan (pro-growth), pro lapangan kerja (pro-job), dan pro masyarakat miskin (pro-poor)--belum membuahkan hasil optimal. Faktanya, angka kemiskinan tahun lalu masih sebesar 11,47%, tak bergeser dari tahun sebelumnya 11,66%.  Bahkan, angka pengangguran terbuka tercatat mencapai 6,25%, naik dari sebelumnya 6,14%.

Guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan apabila pemerintah tidak dapat mengatasi masalah ledakan pengangguran yang ada, angka pengangguran dan kemiskinan akan terus meningkat setiap tahunnya.

 “Capaian pertumbuhan ekonomi lainnya seperti adanya pelayanan publik dasar yang telah memberikan hasil peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2011 IPM meningkat menjadi 73,40, 2012 menjadi 73,83 kemudian tahun 2013 meningkat menjadi 73,93. Walaupun kenaikan sedikitnya, namun tetap ada mengalami kenaikan,” terangnya.

Menurut Erani, dalam kondisi saat ini, Indonesia bisa memberikan tax holiday sebesar 15 % agar menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Dia mencontohkan, pengalaman Singapura dalam tax holiday pada 1970-an memberikan insentif sebesar 15 %.

Menurut Erani intervensi di sektor industri hulu akan meningkatkan pendapatan rendah, menyediakan 42 sektor dari sektor industri hingga perdagangan. Jumlah tenaga kerja yang terserap dengan penerapan tax holiday dan intervensi industri hulu akan menyerap sekitar 900 ribu tenaga kerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, investasi yang masuk di Indonesia memang besar, hanya saja investasi yang masuk lebih banyak pada padat modal, disamping itu investasi investasi hanya berkutat pada sektor tertentu saja seperti pertambangan dan otomotif yang notabene penyerapan kerjanya minim. “Meski investasi besar, tapi bukan untuk investasi padat karya makanya penyerapan tenaganya minim, pengangguran terus meningkat,” katanya, kemarin.

Oleh karena itu, menurut Sofjan, pentingnya pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi yang berkualitas terutama untuk industri-industri padat modal agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. “Kalau memang mau mengurangi tingkat pengangguran pemerintah harus mampu mengarahkan investor agar dapat membangun industri padat karya yang penyerapan tenaga kerjanya besar,” paparnya.

Disiinggung mengenai kesiapan menghadapi MEA 2015, dia menilai pemerintah harusnya mampu mengidentifikasi masalah dari sumber daya manusia (SDM), produk dalam negeri. Karena saatnya MEA diberlakukan, Indonesia mestinya mampu bersaing. Tapi kalau gagal, maka potensi penduduk yang mencapai 240 jiwa hanya mampu menyerap pasar yang besar. “Jika pemerintah mampu mendorong penyiapan itu maka kita bersaing, tapi jika tidak kita hanya dijadikan pasar empuk bagi negara ASEAN lainnya. Intinya perlu ada persiapan yang matang,” ujarnya.  agus/mohar/iwan/bari