Wabup Ciamis Bantah Terima Sisa Dana Pasca Bencana

NERACA

Ciamis - Wakil Bupati Ciamis, H. Iing Syam Arifin, membantah menerima dana sisa bantuan pascabencana Tsunami Pangandaran di Bidang Kelautan dan Perikanan saat dirinya menjabat Kepala Dinas Kimprasda Kab. Ciamis untuk sejumlah kegiatan. Namun pihaknya mengakui adanya sisa bantuan tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh tujuh pejabat Ciamis.

Menurut penjelasan H Iing ArifinWabup, tidak ada dana sisa bantuan pascabencana Tsunami Pangandaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang diterimanya untuk alokasi kegiatan di Dinas Kimprasda yang dipimpinnya saat itu, karena sisa dana tersebut sudah disepakati untuk recovery pascabencana Tsunami Pangandaran yang belum dianggarkan tapi sifatnya urgent harus segera dibantu.

"Salah satu contoh, ada bantuan dari pihak ketiga untuk pembangunan rumah, namun tidak ada anggaran untuk biaya pemasangan listriknya, maka sisa tersebut disepakati untuk membantu pemasangan jaringan listrik ke rumah tersebut. Tidak hanya itu sisa bantuan juga dialokasikan kepada sejumlah nelayan," kata dia

Menurut Wabup, kesepakatan tersebut diambil setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ) melakukan beberapa kali rapat membahas sisa dana bantuan pascabencana Tsunami dan kebetulan dirinya sempat mengikuti rapat tersebut karena saat itu posisi jabatannya masih sebagai Kepala Dinas Keuangan yang notabene masuk sebagai anggota TAPD.

"Secara kebetulan saat penandatanganan surat tersebut, saya baru beberapa hari dialih tugaskan menjadi Kadis Kimprasda, jadi saya tidak menandatanganinya, yang menandatangani adalah pejabat pengganti saya di Dinas Keuangan," tandas dia.

Dijelaskan Wabup Iing, surat tersebut ditandatangani oleh enam anggota TAPD terdiri dari Sekda, tiga asisten, Kepala Bappeda dan Kepala Bawasda. Ditambah seorang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai leading sector bencana bidang kelautan dan perikanan. "Yang saya ingat surat tersebut ditandatangani oleh tujuh orang pejabat itu, dan memang tidak ditandatangani oleh bupati karena itu kesepakatan TAPD," katanya. seraya menambahkan, seharusnya pengalokasian sisa dana itu diserahkan kepada Menkokesra, tapi karena dananya sudah masuk APBD maka disepakati oleh TAPD untuk dialokasikan kepada hal yang urgentdan belum dianggarankan.

"Sebagai bentuk pertanggungjawabanya, maka anggota TAPD membutuhkan tandatangan dalam surat kesepakatan tersebut ditambah seorang Kadis Kelautan dan Perikanan karena bantuan dibidangnya," tegas Wabup.

BERITA TERKAIT

Mewaspadai Bencana Alam

Oleh : Riko Arianto,  Mahasiswa PTN di Semarang Secara geologis letak wilayah Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda…

DJP TERIMA DATA DARI SWISS PADA SEPTEMBER 2019 - KPK: Pasar Modal Rentan Kegiatan TPPU

Jakarta-Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pasar modal merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).…

Butuh Dana Rp 8 Triliun - SMI Bakal Rilis Sekuritisasi Aset di 2019

NERACA Jakarta – Danai pembangunan infrastruktur, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akan menerbitkan instrumen pendanaan berupa sekuritisasi aset pada paruh…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pengembangan UMKM Tanah Air Melalui Program Sektor Unggulan

Pengembangan UMKM Tanah Air Melalui Program Sektor Unggulan NERACA Jakarta - Dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal…

PBB Kuningan Mencapai Target, Sentuh 96%

PBB Kuningan Mencapai Target, Sentuh 96% NERACA Kuningan – Objek pajak di lingkup kota memang sudah sejak lama susah ditarget…

Kemenkop dan BPOM Dukung UMKM Jamu Berdaya Saing

Kemenkop dan BPOM Dukung UMKM Jamu Berdaya Saing NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Pengawasan Obat dan…