NERACA

Jakarta – Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), realisasi program bantuan sosial (bansos) berupa kapal inka mina ukuran 30 Gross Tonnage (GT) dari 2010 hingga 2013 sudah mencapai 733 kapal. Kapal-kapal bantuan itu yang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) milik para nelayan di seluruh Indonesia.

Dalam catatan DJPT, dari 733 kapal inka mina yang sudah diberikan kepada KUB, 647 kapal sudah beroperasi dan menghasilkan, 1  unit kapal tidak digunakan sebagaimana fungsinya dan saat ini dalam proses evaluasi, 2 unit sudah diserahkan ke KUB baru mengingat KUB sebelumnya tidak mampu mengoperasikan kapal, 3  unit kapal tidak mempunyai biaya operasional yang masuk dalam proses penjajakan kerjasama dengan pemodal (mitra), sedangkan sisanya masih dalam proses pengurusan surat-surat kapal di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Sedangkan rencana sampai dengan akhir tahun 2014 yang semula targetnya adalah 1000 kapal diturunkan menjadi 959 unit, karena ada pengetatan anggaran pemerintah.

Merujuk pada data tersebut, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan DJPT KKP, Muhammad Zaini melihat dari data yang masuk, sekitar 90% kapal yang sudah diserahkan kepada KUB nelayan dan diperasikan sebagaimana mestinya. “Melihat fakta dan data program bantuan bansos kapal inka mina berhasil. Saya tekan kan bahwa kami melihat data yang ada bahwa program inka mina berhasil,” tegas Zaini saat berbincang dengan Neraca pada akhir pekan kemarin.

Zaini menjelaskan, sejauh ini program bantuan bansos tidak ada yang 100% berhasil. Kalaupun ada itu pun sangat langka. Namun begitu jika memang bantuan itu lebih dari 75% berhasil sudah mengindikasikan bahwa program itu sukses. “Sedangkan di sini Inka mina sekitar 90%-an berhasil. Maka dari itu saya bisa menekankan bahwa program ini berhasil. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, apalagi bansos. Namun jika sudah lebih dari 75% berarti itu sudah berhasil,” imbuhnya.

Disinggung banyaknya isu yang berkembang di publik, mulai dari banyaknya nelayan yang terlilit hutang, kapal yang tidak beroperasidan lainnya, Zaini mengakui dari ratusan kapal yang sudah diberikan ada satu atau dua yang memang tidak berhasil itu wajar. “Toh, akhirnya kami identifikasi ketidakefektifan dari kapal itu. Dan sudah kami selesaikan KUB yang tidak punya modal melaut. Kami upayakan untuk membangun kemitraan, dan yang memang KUB tidak mau mengoperasikan kapal kami tarik untuk diberikan kepada KUB maupun daerah yang memang mau mengoperasikan kapal,” jelasnya.

Itu sebabnya, Zaini sering mesayangkan, publik hanya melihat sisi negatifnya. Kerapkali, kata dia, ada satu atau dua yang tidak berjalan mengalahkan ratusan kapal yang telah berhasil beroperasi dan memberi kemanfaatan kepada para nelayan. “Harusnya kan dapat berimbang, jangan hanya melihat dari sisi kesalahan, tapi coba yang berhasil diperhatikan. Karena apa jika pemerintah menilai tidak berjalan, bantuan distop siapa yang rugi, kan para nelayan juga,” tuturnya.

Harusnya, sambung dia, semua pihak melihat dari sejarah adanya program bantuan kapal inka mina. Dipilihnya program kapal di atas 30 GT karena melihat 90% nelayan lokal itu adalah nelayan kecil, tidak bisa melaut di laut lepas. Sedangkan ikan di pinggiran laut semakin lama semakin sedikit. Maka, kata dia, diputuskan untuk memberikan bantuan kapal lebih besar, sehingga para nelayan bisa melaut lebih jauh dan bisa mendapat tangkapan dan hasil yang lebih besar. “Di sini kami yang diberikan mandat oleh negara memberikan kapal gratis dengan harapan dapat turut serta membantu nelayan. Jika memang nelayannya tidak mau dibantu maka kami berikan pada nelayan yang memang siap dan mau dibantu,” terangnya.

Konsep Bantuan Berubah

Belajar dari pengalaman yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, imbuh Zaini, program bantuan kapal untuk nelayan tetap akan diberikan. Hanya saja konsepnya yang berubah dari tadinya sepenuhnya diserahkan kepada daerah, mulai dari pengadaan sampai penerima penyaluran kapal, kini konsepnya sedikit diubah. Yakni, mulai tahun 2015 nanti polanya seluruh KUB mengajukan proposal kepada DJPT KKP, kemudian mempresentasikan dan dilihat dari kesanggupannya. Jika memang layak maka akan diberikan bantuan kapal inka mina. “Berkaca pada pengalaman, maka kami sedikit merubah polanya. Jadi memang kami berikan bantuan kapal kepada KUB yang memang siap menerima bantuan sehingga tidak menuai permasalah ke depannya,” terangnya.

Alasannya, kata Zaini, pemerintah, dalam hal ini DJPT KKP, tidak lagi akan mengejar target berapa kapal yang harus diberikan kepada nelayan pertahunnya, tapi lebih pada efektifitas dari bantuan itu. “Kami di sini tidak mengejar target, tapi efektifitas, daripada penyaluran banyak tapi tidak optimal. Toh jika memang tidak diberikan, uangnya balik ke kas negara,” tukasnya.