NERACA

Jakarta - Pemerintah memperkirakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) akan disesaki ratusan investor. Investor tergiur untuk membangun pabrik hilirisasi berbasis kelapa sawit pada 10 tahun mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung alias CT mengungkapkan, saat ini baru ada satu investor di KEK Sei Mangkei, yakni PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI). "Sekarang kan ada Unilever dan PT Perkebunan Nusantara III sebagai pengelola SEI Mangkei," ujar Chairul lewat siaran pers yang diterima redaksi Neraca, akhir pekan lalu.

Dengan total luas lahan 2.002 hektare (ha) untuk SEI Mangkei, kata CT, seluas 1.600 ha digunakan untuk kawasan industri baik kelapa sawit, oleochemical, karet, fatty acid dan lainnya. "Jika diasumsikan satu perusahaan memakai lahan 10 ha, berarti ada 160 pabrik akan ada di kawasan ini. Itu diperkirakan dalam 10 tahun lagi. Dan bisa dibayangkan berapa banyak tenaga kerja yang terserap," tambah dia.

Direktur Pemasaran, Perencanaan dan Pengembangan PT PN III, Nur Hidayat mengaku saat ini ada beberapa perusahaan yang tertarik masuk ke KEK Sei Mangkei. Investor tersebut tengah menggarap studi kelayakan (feasibility study/FS) pembangunan pabrik.

"Sudah ada pabrik pupuk, Simitsu Power Plant yang akan mendirikan pembangkit listrik berkapasitas kecil dari bio massa kelapa sawit, serta Energi Resources dari Singapura untuk membangun pabrik oleochemical hilirisasi karet. Semuanya lagi FS," tandasnya.

Sementara itu, setiap tahun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan, kebutuhan lahan industri di Indonesia mencapai 1.200 ha. Permintaan lahan kawasan industri terus meningkat seiring dengan program hilirisasi industri dan meningkatnya kinerja perekonomian Indonesia. Dalam lima tahun ke depan, Indonesia membutuhkan sedikitnya 10 ribu hektare (ha) lahan untuk kawasan industri baru.

Setiap tahun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan, kebutuhan lahan industri di Indonesia mencapai 1.200 ha. Dalam lima tahun ke depan, 60 persen permintaan lahan masih terpusat di Pulau Jawa dan sisanya tersebar di luar Pulau Jawa. “Setelah 2017, kemungkinan 70 persen permintaan lahan industri akan beralih ke luar Jawa sebagai dampak dari hilirisasi industri dan pengembangan MP3EI mulai dipacu,” kata Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin Imam Haryono.

Selama lima tahun, Imam memperkirakan, pembangunan kawasan industri membutuhkan investasi sekitar Rp19 triiun. Dari kebutuhan dana sebesar itu, Rp11 triliun di antaranya akan teralokasikan di Pulau Jawa. Investasi tersebut digunakan untuk pembelian lahan, pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan fasilitas sosial (fasos).

“Angka itu belum termasuk investasi untuk pembangunan pabrik. Dari total luas lahan kawasan industri, hanya 70 persen yang boleh dibangun, sedangkan sisanya merupakan lahan terbuka,” jelas Imam.

Di seluruh Indonesia, saat ini terdapat 232 kawasan industri dengan luas total sekitar 78.976 ha. Dari jumlah itu, 110 kawasan industri berlokasi di bagian barat Pulau Jawa, 19 di Jawa Tengah, 32 di Jawa Timur, dan sisanya tersebar di luar Jawa.

Hingga Juni 2012, Himpunan Kawasan Industri (HKI) mencatat, terdapat 27.000 hektare lahan yang difungsikan sebagai kawasan industri di Indonesia, namun belum dikembangkan secara maksimal. Dari jumlah itu, kawasan terluas berada di Jawa Barat yang mencapai 13,03 ribu ha dengan bangunan industrinya hanya 5.582 ha.

Dari 81 kawasan industri anggota HKI, luas lahan yang telah dibangun mencapai 23,3 ribu ha yang sebagian besar (18,7 ribu ha) berlokasi di Jawa. Ketua Kehormatan HKI Hendra Lesmana mengatakan, sebagian besar kawasan industri di wilayah Banten dan Jawa Barat saat ini sudah penuh. ”Di Jawa Timur juga sudah banyak, meski belum terisi penuh,” kata dia.

Dia menjelaskan, banyaknya perusahaan yang memilih masuk ke kawasan industri di wilayah tersebut karena ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Para investor enggan mengembangkan kawasan industri di luar Jawa akibat minimnya infrastruktur. “Dengan infrastruktur yang belum memadai, pembangunan kawasan industri di luar Jawa justru akan menyebabkan pembengkakan beban operasional,” tambah Hendra.

Sementara itu, sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan, rencana induk (masterplan) pengembangan sembilan kawasan industri di Indonesia bisa diselesaikan. Sembilan kawasan terdiri atas Siak, Boyolali, Sei Bamban, Bangka, Majalengka, Bintuni, Buli, dan Kulonprogo.

"Saat ini, kami sedang persiapkan semuanya. Prosesnya terus berjalan. Kami targetkan tahun ini semua masterplan itu sudah selesai," ujar Dirjen Pengembangan dan Perwilayahan Industri Kemenperin Imam Haryono.

Sesuai rencana awal pemerintah, Siak di Provinsi Riau akan dijadikan kawasan industri penunjang minyak dan gas, Boyolali (Jawa Tengah) untuk industri tekstil kering (garmen), Sei Bamban (Sumut) untuk hilirisasi produk karet, serta Bangka (Bangka Belitung) akan dijadikan kawasan industri berbasis timah.

Selain itu, ada Majalengka di Jawa Barat yang dirancang menjadi kawasan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), Gresik (Jawa Timur) untuk industri petrokimia berbasis gas, Bintuni-Tangguh (Papua) untuk industri petrokimia berbasis gas, Buli (Halmahera) untuk industri feronikel, serta Kulonprogo (Yogyakarta) untuk menjadi kawasan industri besi dan baja.