Menteri Ekonomi Diminta Fokus Bekerja - ANCAMAN KRISIS SUDAH DI DEPAN MATA

Jakarta – Di tengah guncangan harga minyak dunia yang mulai meningkat dan penurunan prediksi pertumbuhan ekonomi AS, serta kondisi fundamental Indonesia yang kurang menggembirakan saat ini, para petinggi negara di bidang ekonomi dan BI diminta lebih fokus bekerja dan mencari terobosan agar negeri ini lolos dari jebakan krisis di depan mata.

NERACA

Kalangan pengamat dan akademisi menilai, harga minyak dunia yang kembali menghangat di tengah prediksi The Fed dan Bank Dunia yang menurunkan pertumbuhan ekonomi AS dari 2,8% menjadi 2,1%, setidaknya akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini.

Apalagi ditambah dengan persoalan dalam negeri seperti defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan (current account) dan debt service ratio (DSR) Indonesia yang semakin tinggi, akhirnya membuat depresiasi rupiah terhadap dolar AS semakin dalam. Bahkan Wamenkeu Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro mengakui, pelemahan kurs rupiah lebih disebabkan oleh faktor fundamental ketimbang pengaruh global. Kurs Rupiah terhadap US$ kemarin (19/6) tercatat Rp 11.976, lebih tinggi dibandingkan April 2014 Rp 11.327 per US$.

Menurut guru besar ekonomi UGM Prof Sri Adiningsih, pejabat teknis di pemerintahan harusnya bersikap profesional, apalagi yang berkaitan dengan perekonomian. Harus tetap fokus bekerja walaupun dalam beberapa bulan ke depan telah berakhir pemerintahan.

"Disaat kondisi politik di dalam negeri sedang hangat membicarakan pilpres, pejabat yang teras diperintahan harus profesional. Karena negara dengan ekonomi terbuka seperti Indonesia perlu mengembangkan sistem peringatan dini agar bisa mendeteksi lebih awal potensi akan terjadinya krisis. Harapannya, otoritas keuangan maupun pelaku ekonomi bisa mengantisipasi dan mengambil respon agar dapat menghindari krisis ekonomi,” ujarnya kepada Neraca, kemarin. .

Menurut dia, ekonomi indonesia saat ini tidak luput dari dampak krisis keuangan global. Namun demikian, restrukturisasai pasar keuangan yang dijalankan Indonesia pada saat mengatasi krisis tahun 1998 telah memperkuat daya tahan sistem keuangan, meski saat ini rupiah terdepresiasi, pasar modal jeblok, ekspor turun dan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga terpangkas.

"Pengalaman dari berbagai negara seperti Tiongkok dan Jepang serta Amerika Latin dalam membangun ekonomi berkelanjutan dan berhasil lolos dari krisis ekonomi dengan cara melakukan reformasi ekonomi bahkan melakukan modernisasi ekonomi. Salah satu yang diusulkan unuk meningkatkan modernisasai ekonomi Indonesia yakni meningkatkan daya saing internasional agar bisa bersaing di tingkat ASEAN dan Asia," ujar Sri.

Menurutnya, yang menjadi persoalan serius yang perlu diatasi pemerintah menurutnya ini, kondisi infrastruktur yang buruk harus diperbaiki agar sejajar dengan Singapura dan Malaysia. Demikian juga kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan serta penyediaan pelayanan kesehatan berkualitas.

Potensi Middle Income Trap

Pasar tenaga kerja yang kaku dan tidak efisien perlu dibenahi agar bisa mendukung kemampuan daya saing global. Bahkan otoritas ekonomi juga perlu mendorong efisiensi di pasar barang dan keuangan. Tidak ketinggalan, ketersediaan teknologi informasi mendukung perkembangan dunia usaha. “Paling tidak dalam 5 tahun ke depan, pemerintahan baru fokus memberikan prioritas peningkatkan daya saing internasional, sehingga butuh dukungan politik dan anggaran untuk memanfaatkan pembukaan pasar dengan maksimal,” kata dia.

Sri juga menegaskan Indonesia memiliki potensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pada masa mendatang, tapi juga berpotensi menghadapi ancaman masuk negara dalam pertumbuhan ekonomi stagnan (middle income trap). Pasalnya, pemerintah Indonesia sebelumnya pernah mengalami kegagalan dalam membangkitkan ekonominya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengatakan, dengan melihat kondisi ekonomi sekarang ini, pelaku usaha dari segi internal akan berhadapan dengan biaya modal yang semakin tinggi karena adanya peningkatan suku bunga acuan yang diprediksi akan terus berlangsung. Kemudian nilai tukar rupiah yang diprediksi terus melemah menyebabkan melambungnya biaya bahan baku yang berasal dari impor. Selain itu, dari sisi eksternal, pengusaha akan menghadapi tantangan ketidakpastian pasar keuangan global sebagai imbas dari rencana pengurangan stimulus ekonomi di Amerika Serikat.

“Sekarang kurs rupiah Rp12 ribu, ke depannya bisa jadi Rp13 ribu, Rp14 ribu, dan seterusnya. Oleh karenanya, oleh karenanya, Bank Indonesia (BI) harusnya dapat menurunkan tingkat bunga acuan (BI Rate) agar pengusaha lokal tidak mencari pinjaman ke luar negeri yang akhirnya akan membebani defisit neraca pembayaran. Dengan melakukan hal ini maka pengusaha akan bisa melakukan usahanya dengan baik dan bisa menumbuhkan perekonomian," kata dia.

Sofjan mengatakan, adanya pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pada tahun ini akan menguras perhatian pemerintah. Dengan kata lain, perhatian mereka teralihkan dari upaya perbaikan perekonomian. Pemerintah hanya akan mengeluarkan kebijakan yang bersifat populis ketimbang rasional dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Namun, di sisi lain, Apindo juga memandang pemilihan umum sebagai kesempatan untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik dan mampu mengurangi potensi ketidakpastian ekonomi.

"Meskipun menghadapi tahun politik, pemerintah dan Bank Indonesia harus tetap fokus mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia, serta harus tetap serius menjalankan kebijakan ekonominya meskipun berada di ujung pemerintahan," ujar Sofjan.

Sofjan menyetujui apabila pejabat negara khususnya pejabat teknis perekonomian jangan sibuk berpolitik, tetapi fokus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat negara. Dia merasa bosan apabila mendengar pejabat yang membahas masalah politik negara ke depannya daripada memajukan perekonomian Indonesia.

"Seharusnya pemerintah atau pejabat negara fokus dalam membangun perekonomian yang merupakan masalah krusial dan penting, fokus pejabat negara misalkan saja bisa ditunjukkan dengan membuka lapangan kerja daripada membahas politik negara. Jangan bicara politik, karena masyarakat perlu lebih banyak lapangan pekerjaan," ungkap dia.

Ketua LP3E Kadin Prof Dr Didiek J Rachbini mengatakan, sudah semestinya di akhir Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini, para pembantu presiden lebih memikirkan situasi ekonomi dibandingkan situasi politik. Pasalnya, situasi saat ini terbilang cukup berbahaya mengingat beberapa masalah di bidang perekonomian tak kunjung selesai. Seperti defisit neraca perdagangan, neraca pembayaran, defisit APBN dan pertumbuhan yang mulai mengalami perlambatan.

Menurut dia, hal-hal tersebut akan menjadi kekhawatiran lantaran pemerintah kurang perhatian terhadap sejumlah masalah. Seperti contoh defisit perdagangan. "Bayangkan, selama 40 tahun kita tak pernah defisit neraca perdagangan karena kita punya barang tambang, kopi, cokelat, dan sebagainya. Baru saat-saat ini kita defisit. Belum APBN kita juga defisit, neraca transaksi berjalan juga defisit. Ini bahaya," ujarnya.

Didiek sepakat agar urusan politik tidak dicampuradukan dengan urusan ekonomi. Karena keduanya adalah hal yang berbeda. Dia berharap agar di akhir pemerintahan ini para pejabat negara bisa memaksimalkan perannya untuk membangkitkan ekonomi. "Memang dalam waktu singkat agak sulit, akan tetapi paling tidak mempunyai kerangka kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak. Misalnya saja subsidi BBM yang terus membelenggu APBN," cetusnya.

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha menilai, di tengah kondisi ekonomi yang lagi lesu, tapi para pemimpin maupun pejabat tekhnis yang membidangi perekonomian larut dalam euphoria pemilihan presiden. Harusnya dimasa akhir kepemimpinan yang tinggal tersisa 4 bulan bisa dimanfaatkan lebih optimal. “Miris memang ekonomi sedang melambat, tapi pemimpinnya (Menteri) tidak bekerja malah sibuk dengan urusan partai dan golongannya. Harusnya diakhir masa jabatannya bisa lebih maksimal bekerja setidaknya mengurangi beban buat pemerintahan periode mendatang,” katanya kemarin.

Karena apa, secara riil kondisi ekonomi sedang dalam kondisi waspada, dimana defisit kian terus membayangi mulai dari defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, sampai dengan defisit APBN, belum lagi beban subsidi energi (BBM dan listrik) yang terus melebar dan inflasi yang masih tinggi. Untuk mengatasi itu, penting para pemimpin memikirkan itu, bukan malah asik dengan partainya masing-masing. “Meski masa jabatan tinggal menunggu waktu harusnya dioptimalkan, setidaknya menguurangi beban pemerintah terpilih nanti,” imbuhnya. agus/bari/iwan/mohar

Related posts