NERACA

Jakarta -  Deutsche Bank  merilis hasil survei (9/6) menunjukkan, jika dalam pilpres nanti pasangan capres cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memenangi pemilu, maka 56% dari investor yang disurvei mengaku akan menjual aset Indonesia. Sementara itu, ada 13% yang akan membeli aset di Indonesia.

Sedangkan jika pasangan capres cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla menang, maka sebanyak 74% investor yang disurvei akan membeli aset Indonesia dalam bentuk saham dan obligasi. Sedangkan 6% yang lain akan menjual asetnya.

Hal ini dilihat sebagai bentuk dari sikap capres Prabowo yang dianggap menimbulkan ketidakpastian investasi.  Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih, melihat sentimen ini karena investor lebih memandang positif kepada sosok Jokowi ketimbang Prabowo.

Investor asing tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan Indonesia. Lana melihat bahwa Indonesia membutuhkan masuknya modal asing untuk mengisi cadangan devisa yang masih minim. Jumlahnya hanya mencapai  US$100 miliar, jumlah yang masih kecil ketimbang negara lainnya.

“Jumlah itu setara dengan kekayaan Bill Gates, jadi agak susah juga kalau kita tidak peduli modal asing,” katanya kepada pers di Jakarta, pekan ini.

Dia mengatakan, jika survei Deutsche Bank benar maka akan ada koreksi saham jika Prabowo memimpin. Kondisi sebaliknya terjadi jika Jokowi memimpin dimana ada kemungkinan bursa saham akan naik, sebagaimana yang terjadi ketika Jokowi menyatakan keinginannya untuk maju sebagai capres.

Namun,  dia mewaspadai bahwa naik turunnya saham akan dimanfaatkan oleh investor asing. Jika kondisi saham menurun dia berharap agar kekosongan itu akan diisi oleh investor lokal, jika saham menaik maka saham akan tetap diisi oleh investor asing. “Jadi kalaupun menurun saya kira tetap investor lokal harus mengambil kesempatan ini,” katanya.

Begitupun dengan nilai tukar rupiah yang diprediksi  bisa menembus Rp 13.000 per US$. Hanya saja Lana mengatakan bahwa sentimen tersebut bisa ditutupi dengan fundamental yang bagus dengan memperkecil defisit neraca perdagangan dalam jangka panjang.  “itu skenario jika investor menarik dananya, namun selama tidak ada chaos dan konflik sosial maka rupiah akan kembali ke basis fundamental,”katanya.

Lana mengatakan bahwa dalam jangka panjang pemerintah harus membangun kedaulatan ekonomi dengan tidak bergantung kepada asing. Namun proses tersebut tidaklah mudah karena dibutuhkan jalan panjang dalam 20 hingga 30 tahun ke depan.

“Landasannya harus dibangun pada saat ini, bagaimana mengurangi impor, tapi ya harus membutuhkan investasi dalam negeri dan luar negeri, saya kira baik pak Jokowi dan Prabowo peduli kepada hal tersebut,”katanya.

Dalam riset tersebut, dijelaskan bahwa Jokowi dengan tegas menyatakan tidak ada transaksi koalisi dalam pembentukan kabinetnya bila dia menang, sedangkan Prabowo memperlihatkan adanya janji-janji politik kepada koalisinya. Ia tidak bisa mengutarakan hal tersebut karena masih sulit dibuktikan.

“Dalam politik itu biasa ada transaksional tidak bisa dibuktikan juga jika jokowi tidak akan  melakukan itu, begitu sebaliknya, masalahnya apakah transaksional itu buruk ? tidak juga jika partai-partai tersebut memiliki kader-kader yang mumpuni dibidangnya,” kata Lana.

Survei  Deutsche Bank juga menyebutkan, kepemimpinan pemerintahan Indonesia berikutnya akan menentukan keputusan investasi di Indonesia. Hal itu disetujui oleh 87% dari 70 investor yang disurvei pada Mei  hingga  Juni 2014 tahun ini.

Dengan kondisi itu, maka arus dana masuk (inflow) ke Indonesia yang rata-rata US$11,4 miliar  dalam lima tahun terakhir berpotensi untuk keluar jika hasil pemilihan presiden mengecewakan. (fb)