NERACA 

Jakarta -  Kementerian Pertanian mengungkapkan saat ini masih banyaknya mafia atau preman-preman pasar yang justru membuat petani makin menderita dan harga produk pertanian di konsumen menjadi mahal.

Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim mengatakan banyak aksi-aksi premanisme masih terjadi di desa yang membuat petani dan peternak makin sengsara.

"Di desa itu para petani biasanya menjual sapinya sudah dipegang para belantik-belantik (pedagang) dengan harga murah, peternak jadi merugi," ungkap Ibrahim di Jakarta, pekan lalu.

Dari persoalan ini lah, yang membuat pihaknya ingin membuat pasar lelang sapi di Pasar Klampok, Jawa Tengah untuk memperpendek mata rantai perdagangan sapi hidup. Namun rencana itu mendapat perlawanan dari para pedagang di pasar tersebut.

"Mereka tidak mau ada pasar lelang di sana, mereka protes, bahkan sampai pake ancaman," ucapnya.

Dia juga mengungkapkan, masalah premanisme juga terjadi pada komoditi bawang merah. Misalnya ada kekurangan pasokan bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, lalu ada upaya pedagang di Pasar Cibitung, Jawa Barat untuk memasok bawang ke Kramat Jati justru dihalang-halangi oleh preman. 

"Itu harga pasti dikerjain, harganya langsung jatuh, jadi pedagang lain merugi, hal seperti ini masih banyak terjadi di lapangan," paparnya.

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Herman Khaeron, pernah menuturkan kenaikan harga-harga menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri adalah hal  yang biasa terjadi, dan bisa jadi kenaikan tersebut bukan karena prinsip  ekonomi supply-demand, tetapi karena permainan para spekulan.
 .
Herman menjelaskan indikasi permainan spekulan mudah saja dipantau, dengan cara bertanya pada pedagang eceran di pasar-pasar. Kalau mereka mengeluh dengan kenaikan harga-harga, kata dia, berarti spekulan bermain.
 
"Tetapi kalau kenaikan tersebut hanya membuat konsumen yang merasakannya, berarti yang terjadi adalah pesta tahunan para pedagang eceran," katanya.

Menurut Herman, fenomena kenaikan harga bahan pangan itu adalah lampu  kuning kepada pemerintah untuk harus turun tangan menangani stabilisasi  harga-harga. Makanya pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan stabilitasi harga..
 
Saatnya ada keputusan politik antara pemerintah dan DPR untuk  mengembalikan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai institusi  negara yang ditugasi penuh dalam upaya penanganan ketahanan pangan,  khususnya stok sembako berikut stabilisasi harganya, kata Herman.
 
Pasca Indonesia dibelenggu Dana Moneter Internasional atau IMF, fungsi Bulog memang hanya ditugasi sebatas mengamankan stok beras. Namun, menurut Herman, setelah Indonesia lepas dari IMF saat ini, demi kemaslahatan dan kepentingan rakyat, tentunya fungsi Bulog harus dikembalikan pada tujuan awal Bulog didirikan.
 
"Stok pangan yang cukup dan dikuasai oleh negara sudah pasti akan mengerem permainan para spekulan, dan harapan rakyat akan ketersediaan pangan dengan harga yang stabil bisa diwujudkan," tutupnya. [agus]