Pemerintah Kejar Proyek Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah membahas 15 proyek infrastruktur unggulan di mana akan dikebut menjelang akhir masa kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Dedy S. Priatna mengatakan, saat ini ada 15 proyek unggulan yang disusun untuk segera diselasaikan, proyek ini pun berdasarkan permintaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung.

"Jadi ada 15 proyek yang akan dikejar dan bisa groundbreaking sebelum Oktober 2014.," kata Dedy di Jakarta, Kamis (19/6).

Berikut 15 proyek tengah dikejar pembangunannya sebelum SBY lengser diantaranya PLTU Sumatera Selatan (2X600 Mega Watt) senilai Rp 16 triliun, jalan tol Manado-Bitung, Sulawesi Utara (Rp 4,3 triliun), Jalan pintar Palu-Parigi, Sulawesi Tengah (Rp 2,2 triliun), pembangunan Bandara Kertajati, Sumedang (Rp 8,2 triliun), jalur layang Jakarta (Rp 8,9 triliun).

Ini masih ditambah proyek-proyek butuh dana besar tapi cukup rumit diwujudkan, di antaranya empat ruas Tol Trans Sumatera, Jalur kereta api batu bara di Kalimantan Tengah (Rp 50 triliun), Pelabuhan Cilamaya (Rp 14,9 triliun), Perluasan Bandar Udara Soekarno-Hatta Rp 26 triliun dengan memasukkan rencana pembangunan runway ketiga.

Sedangkan proyek butuh pinjaman asing, sehingga perlu lampu hijau presiden adalah transmisi listrik bawah laut Sumatera-Jawa USD 2,12 miliar, Pembangkit Listrik Pangkalan Susu (2X200 MW) USD 471 juta, PLTU Takalar (2X100 MW) USD 294 juta, penyelesaian Waduk Jatigede USD 411 juta.

Sedangkan menurut ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih, tidak hanya pemerintah sekarang maupun pemerintahan mendatang jika ingin pertumbuhan Indonesia tahun depan lebih realistis tumbuh pada level bawah yaitu 5,5%. Kalaupun Indonesia mau tumbuh sebesar 5,7%, kuncinya ada pada infrastruktur.

“Infrastruktur menjadi hal mutlak yang harus dikejar pada pemerintahan. Lana menjelaskan bisa-bisa saja Indonesia tumbuh hingga level di atas 6% namun akan berisiko tinggi pada defisit transaksi berjalan,” katanya.

Ketakutannya adalah mengulang tahun lalu di mana pertumbuhan tahun 2011 sebesar 6,5% dan 2012 sebesar 6,2% namun implikasinya pada tahun 2013 defisit transaksi berjalan pada triwulan II mencapai 4,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan level pertumbuhan sebesar 5,7% dan memicu infrastruktur, pemerintah memang harus waspada terhadap defisit transaksi berjalan karena impor akan meningkat untuk mendatangkan baja ataupun mesin. "Harus mampu dijaga defisitnya di bawah 3% dari PDB," tandasnya.

Maka dari itu pemerintah baru harus melakukan kebijakan untuk mengerem impor dengan membangun industri dalam negeri. [agus]

BERITA TERKAIT

Kejar Pertumbuhan Target Emiten - BEI Bidik Debitur Bank Besar Untuk IPO

NERACA Jakarta – Dikejar target emiten tahun ini oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 100 emiten, mendorong PT Bursa Efek…

Pemerintah Akselerasi Pengembangan Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Pemerintah segera menyiapkan fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk…

Empat Prioritas Kemenperin di 2019 - Pembangunan Kualitas SDM Industri Menjadi Fokus Pemerintah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian siap mengejar empat program kerja prioritas di tahun 2019. Keempat program tersebut merupakan langkah strategis…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…