ESDM Dituntut Ambil Kebijakan Penghematan - BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta - Volume BBM subsidi pada APBN Perubahan (APBN-P) 2014 dikurangi, dari 48 juta kilo liter (KL) menjadi 46 juta KL meskipun anggarannya naik. Oleh karenanya, Kementerian ESDM diminta untuk menjalankan kebijakan penghematan konsumsi BBM subsidi.

Sejumlah ide yang pernah dilontarkan Kementerian ESDM, seperti penghapusan BBM subsidi di jalan tol dan tidak adanya BBM subsidi saat akhir pekan dan hari libur harus dilaksanakan. Meskipun tingkat keberhasilanya diragukan 100%.

"Kalau ESDM punya ide mengenai menghapus BBM bersubsidi di jalan tol, rest area, meniadakan BBM bersubsidi di weekend dan hari libur nasional, menurut saya walaupun tingkat keberhasilan tidak 100%, tidak ada salahnya untuk dilaksanakan," ujar Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada konferensi pers APBN-P 2014 di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (19/6)

Upaya penghematan ini diharapkan paling tidak bisa sedikit menahan laju konsumsi BBM subsidi, terutama di kota-kota besar yang konsumsi BBM subsidinya tinggi.

"Paling tidak itu membantu upaya mengurangi dari 48 juta KL ke 46 juta KL," ungkapnya.

Sementara program lainnya adalah mengintensifkan kebijakan pelarangan konsumsi BBM subsidi oleh kendaraan di wilayah pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Karena meski telah diterbitkan tahun 2012 lalu, implementasinya masih kurang optimal.

"Karena di lapangan itu, masih kejadian industri pertambangan, kehutanan di Kalimantan terutama masih menggunakan BBM bersubsidi," terangnya.

Kemudian adalah peningkatan pengawasan oleh BPH Migas, konversi BBM ke BBG dan pengurangan nozzle BBM subsidi. Semua program itu menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM.

"Kalau tadi sudah disampaikan apa yang akan dilakukan ESDM maupun peraturan yang ada, menurut saya masih ada ruang mereka menjaga itu 46 juta KL. Karena apa? Tahun lalu itu yang ditargetkan 48 juta KL, jadinya 46 juta KL," paparnya.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik memaparkan sembilan langkah untuk menghemat konsumsi BBM subsidi.

Pertama, konversi minyak tanah ke elpiji, telah terdistribusi 54 juta paket sejak 2007 dengan penghematan subsidi Rp112 triliun. Kedua, pembangunan jaringan gas kota 70.000 sambungan rumah di 15 wilayah seluruh Indonesia. Ketiga, konversi BBM ke BBG dengan membangun 27 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan 2mobile refueling unit (MRU) di Jabodetabek, Jatim dan Palembang. 

Keempat, implementasi Permen ESDM No. 25/2013 terkait mandatori bahan bakar nabati (BBN), yakni biodiesel 10% dan bioetanol 0,5% sejak Januari 2014. Kelima, penerapan Permen ESDM No. 1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM. Keenam, peningkatan pengawasan dengan mengintensifkan kerja sama dengan pemda.Ketujuh, pengendalian kuota setiap daerah. Kedelapan, penambahan pembangunan infrastruktur BBM nonsubsidi.Kesembilan, penggunaan kupon pada daerah tertutup.

"Kami sudah melakukan gerakan penghematan konsumsi besar-besaran, tetapi pelaksanaannya tidak mudah di lapangan, salah satunya karena peningkatan jumlah mobil 1,1 juta unit per tahun dan sepeda motor 7,6 juta unit per tahun," kata Wacik.

Bahkan, tahun ini pertambahan jumlah kendaraan terakselerasi, masing-masing 1,25 juta unit dan 8 juta unit. “Orang kalau beli motor atau mobil, sasarannya pasti BBM subsidi,” ujarnya.

Dengan intensitas program, Wacik meyakini akan ada penghematan konsumsi BBM sekitar 2 juta kiloliter (kl) sehingga kuota BBM subsidi bisa ditekan menjadi 46,36 juta kl. Adapun subsidi BBM yang dapat dihemat hanya Rp7 triliun dari pagu dalam RAPBN-P 2014 senilai Rp285 triliun. [agus]

BERITA TERKAIT

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…